Menyoal Perubahan di Jalur Demokrasi

Democracy

Democracy

Demokrasi kembali menjadi perbincangan hangat disaat pesta demokrasi, yakni pemilihan umum kian dekat. Demokrasi memberi harapan besar karena ia menyediakan jalur perubahan bagi rakyat untuk memilih para pemimpinnya dengan harapan perubahan dimasa depan. Jalur demokrasi juga biasa dikenal dengan sebutan jalur parlemen. Karena di parlemenlah titik sentral demokrasi bermain. Di parlemenlah aturan perundang-undangan dibuat, yang dengan UU tersebut, perubahan dapat diwujudkan. Bagi kaum muslimin, tentunya perubahan yang diharapkan bukan hanya dari segi peningkatan aspek material, namun perubahan diharapkan juga bersifat transendental dan sejalan dengan syari’at Islam.

Ditengah euphoria menyambut pesta demokrasi ini, pro dan kontra demokrasi termasuk pro-kontra pemilu tidak jarang didapati. Disatu sisi, umat Islam perlu melakukan perubahan dengan cara-cara legal, namun disisi lain terdapat perbedaan pendapat mengenai kesesuaian demokrasi tersebut dengan syari’at. Jika kondisi dilematis ini terus berlanjut, bukan persatuan dan perpaduan umat yang didapat, yang terjadi justru perselisihan dan perpecahan. Dan pada gilirannya umat Islam sendiri yang akan dirugikan.

Islam dan Demokrasi

Antara Islam—dari segi politik— dan demokrasi, tidak hanya memiliki sisi kesamaan, namun juga sisi perbedaan. Perbedaan antara keduanya jauh lebih banyak daripada persamaanya. Keduanya tidak mungkin disamakan atau sekedar disandingkan seperti istilah “Demokrasi-Islam”, karena keduanya memiliki banyak perbedaan mendasar. Perbedaan sistem politik Islam dan demokrasi itu antara lain terdapat pada asas, sumber, ‘aqidah yang melahirkannya serta pemikiran dan sistem yang dibawanya.

Asas demokrasi adalah kedaulatan dan kekuasaan yang keduanya berada ditangan rakyat, sementara dalam Islam, kedaulatan berada ditangan syari’at. Sumber ide demokrasi adalah murni dari akal manusia, bukan wahyu. ‘Aqidah atau ide dasarnya adalah sekulerisme, sementara Islam tidak mengajarkan dikotomi agama dan negara. Adapun pemikiran dan sistem yang dibawanya merupakan perwujudan dari UU yang dibuat murni dari keinginan manusia, seperti ide kebebasan, liberalisme, pluralisme, kapitalisme dan sebagainya, (Abdul Qadim Zallum, Demokrasi: Sistem Kufur, 1990).

Perwujudan demokrasi secara umum minimal terbagi menjadi tiga:

1. Pengakuan hak-hak rakyat dalam konstitusi

2. Penyaluran kedaulatan rakyat melalui pemilu untuk membuat UU dan menjalankannya

3. Kekuasaan Pemerintahan yang mencerminkan kedaulatan rakyat, a.l.: adanya batasan masa pemerintahan, pembagian atau pemisahan kekuasaan dan supremasi hukum

Jika maksud demokrasi adalah seperti yang didefinisikan Lincoln, yaitu pemerintahan dari, melalui, dan untuk kepentingan rakyat. Maka, tanpa diragukan lagi telah tercakup dalam sistem pemerintahan Islam, kecuali pengertian istilah rakyat atau masyarakat yang memiliki pengertian berbeda.

Mengenai poin pertama, dalam sistem politik Islam, hak-hak manusia dijamin sesuai dengan sisi kemanusiannya dan dalam bentuknya yang paling sempurna. Islam menjamin persamaan dihadapan hukum, menjamin keadilan sosial dan ekonomi dan yang sejenisnya. Mengenai poin kedua, istilah ini biasa disebut “legislative system”. Legislative system dalam demokrasi terletak pada lembaga legislatif, sementara dalam pemerintahan Islam, peran legislatif terletak dalam diri umat secara kolektif melalui pranata ijtihad. Mengenai poin ketiga, adalah tentang struktur pemerintahan yang mencerminkan kekuasaan rakyat. Dalam Islam, kedudukan hukum independen dari Imam atau khalifah (kepala negara), bahkan lebih tinggi daripadanya. Khalifah terikat dengan kekuasaan ini dan hakikatnya ia hanyalah kekuasaan eksekutif belaka. Institusi pengadilan juga bersifat independen karena tidak menetapkan hukum berdasarkan pendapat penguasa atau kepala negara, namun dengan hukum syari’at atau perintah Allah, kecuali pada aspek mukhalafat (peraturan muammalat keseharian yang ditetapkan khalifah).

Masih terdapat banyak perbedaan antara demokrasi dan sistem politik Islam. Namun untuk sementara pembahasannya akan kami skip dahulu karena perbedaan diatas sudah cukup menggambarkan perbedaan demokrasi dan sistem politik Islam.

Realitas Demokrasi di Indonesia dan Penerapannya

Mufti Mesir, Syeikh Ali Jumaah dalam kitab Al-Bayan Lima Yashghulu Al-Azhan menyebutkan bahwa:

“Apabila kita menyebut tentang demokrasi yang dikehendaki, bukanlah berarti kekuasaan rakyat menggantikan kekuasaan Allah. Demokrasi yang diterima di negara-negara Islam adalah dari konteks meletakkan dasar dari sudut politik untuk memilih pemerintah, konsep syura’, nasihat, amar makruf nahi mungkar dan menentang kezaliman. Dengan arti kata lain, demokrasi yang diterima adalah sebagai wasilah atau cara dalam mencapai satu taraf hidup yang lebih baik dan menjaga kehormatan (dengan cara memilih pemimpin yang adil). Oleh karena itu, tidak menjadi masalah menggunakan istilah barat seperti ‘demokrasi’ kerana hukum bukan dilihat pada suatu nama, namun dilihat dari intipati penerapan sesuatu tersebut.”

Apabila dilihat menurut definisinya, terdapat begitu banyak perbedaan dan kontradiksi antara sistem politik Islam dengan demokrasi. Namun untuk mengetahui bagaimana realitas penerapan demokrasi dalam sistem tata negara, aspek-aspek lain selain demokrasi juga harus dijadikan pertimbangan. 

Pasca reformasi 1998 yang diikuti dengan reformasi konstitusi (1999-2002), Indonesia menganut paham demokrasi konstitusional. Demokrasi model ini merupakan persilangan antara kedaulatan rakyat (demokrasi) dengan kedaulatan hukum (konstitusi). Ibarat rumah, konstitusi merupakan pagar yang membatasi demokrasi. Sehingga apapun ekspresi politik dan tuntutan rakyat, tidak boleh keluar dari ketentuan konstitusi. Konstitusi juga memberi platform bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan, diselenggarakan dan dijalankan.

Dengan demikian, Indonesia dapat disebut dengan Nomocracy (negara hukum). Penegasan rumusan negara Indonesia itu tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen ke-3, bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.  Dan kemudian ditegaskan lagi pada ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Kedaulatan rakyat diselenggarakan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan memilih Presiden dan Wakil presiden serta pemilihan Kepala Daerah. Secara tidak langsung, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui perlindungan dan pelaksanaan hak-hak rakyat, seperti kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan informasi, berorganisasi dan hak-hak dasar lainnya yang dijamin dalam konstitusi, (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Struktur Ketatanegaraan RI, 2003).

Constitutional Democrary

Constitutional Democrary

Janedjri M Gaffa dalam Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 menyebutkan: konsep demokrasi konstitusional memiliki 3 aspek utama yaitu penataan lembaga negara, proses legislasi, dan judicial review. Aspek pertama, penataan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara. Prinsip pembagian kekuasaan (division of powers) diganti menjadi pemisahan kekuasaan (separation of powers) dengan prinsip checks and balances. Ditambah perubahan signifikan dengan meninggalkan doktrin supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi.

Pemisahan kekuasaan dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan yang berpeluang disalahgunakan. Prinsip checks and balances ditandai fungsi legislasi ditangan Dewan Perwakilan Rakyat (dan Dewan Perwakilan Daerah), tetapi presiden masih memiliki hak mengajukan rancangan UU, membahas dan memberikan persetujuan. Kekuasaan legislasi juga dikontrol dan diimbangi Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas UU (judicial review). Begitu pula kekuasaan eksekutif dikontrol dengan fungsi pengawasan DPR dan DPD.

Aspek kedua, pembuatan hukum melalui proses legislasi. Pembentukan hukum dilakukan melalui mekanisme demokratis dan cerminan ideal dan kebutuhan masyarakat. Hak-hak konstitusional, termasuk hak-hak masyarakat hukum adat, tidak boleh melanggar norma yang hierarkinya lebih rendah karena konstitusi akan turun derajat tertingginya.

Aspek ketiga yaitu judicial review. Mekanisme ini menegaskan prinsip checks and balances, memperkuat negara demokrasi konstitusional, dan mengawal konstitusi sebagai supreme law dan menjaga konstitusi agar hidup. Pembentukan MK dilatarbelakangi kecurigaan produk kedaulatan rakyat (kuantitatif) belum tentu satu nafas dengan konstitusi (kualitatif). 

Mengenai Legislasi Hukum

Legislasi hukum dalam demokrasi ini kerap kali menimbulkan perdebatan dikalangan umat Islam. Prinsip kedaulatan rakyat dalam demokrasi diwujudkan dalam bentuk kebebasan untuk membentuk UU tanpa harus terikat dengan agama. Ibarat menuhankan keinginan manusia, apa yang haram bisa menjadi halal, apa yang halal bisa menjadi haram apabila semua diserahkan sepenuhnya kepada keinginan manusia.

Legislasi hukum merupakan salah satu fungsi dari anggota legislatif (DPR). Pemilu legislatif dalam pandangan hukum syari’at, pada dasarnya bisa disamakan dengan hukum wakalah (perwakilan), yang hukum asalnya adalah mubah (boleh). Salah satu syarat bolehnya wakalah adalah perkara yang diwakilkan bukan perkara yang haram. Adapun membuat hukum selain dari hukum Allah SWT merupakan perkara yang jelas keharamannya. Oleh karena itu, memilih anggota legislatif untuk membuat hukum selain hukum Allah SWT tidak diperbolehkan. Demikian pula memilih presiden/wakilnya yang menjalankan hukum selain hukum Allah SWT, (Hizbut Tahrir, Nasyroh Pemilu 2009).

Pendapat diatas itu benar apabila legislasi hukum murni berdasarkan keinginan manusia semata tanpa ada unsur lain yang mempengaruhinya. Faktanya, sebagaimana disebutkan diatas, selain menganut faham demokrasi, Indonesia juga menganut faham nomokrasi. Ibarat dua sisi mata uang, demokrasi dan nomokrasi berjalan seiringan. Demokrasi mengatur bagaimana kekuasaan disalurkan dan dilaksanakan, sementara konstitusi mengatur bagaimana batasan-batasannya.

Jadi persoalan halal/haram, baik/buruk, merupakan wilayah konstitusi dengan tetap memperhatikan aspirasi suatu komunitas. Suatu aturan baru yang dibentuk, tidak boleh melabrak batasan dan ketentuan yang telah ditetapkan konstitusi. Suatu aturan juga tidak boleh lahir dari kesewenang-wenangan (kediktatoran).

Perhatian kemudian tertuju pada muatan konstitusi, apakah konstitusi yang menjadi landasan legislasi hukum itu lebih bemuatan syari’at atau sekuler. Jika lebih bermuatan sekuler dan tidak ada peluang sama sekali untuk merubahnya melalui jalur parlemen, maka tidak ada gunanya berjuang dan berlama-lama didalam parlemen dan tulisan ini berakhir disini. Namun jika lebih cenderung bermuatan syari’at dan tersedia peluang untuk semakin menambah muatan syari’at didalamnya, maka fakta itu menarik untuk dicermati lebih lanjut.

Menurut KH. Ma’ruf Amin, Pancasila dan UUD 1945 tidak mencerminkan Indonesia sebagai Negara sekuler. Menurutnya, Pancasila merupakan kumpulan nilai (value) dan visi (vision) yang hendak diraih dan diwujudkan bangsa Indonesia saat berikhtiar mendirikan sebuah negara. Visi itu kemudian dituangkan dalam Pasal 29 UUD 1945, yang menyatakan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya, dengan visi itu, para pendiri negara ingin menegaskan bahwa negara yang dibangunnya bukanlah negara sekuler. Karena itu, tidak ada satupun pasal dalam UUD 1945 yang menolak agama dijadikan sebagai sumber hukum, (KH. Ma’ruf Amin – Ketua MUI, Mencegah Sekularisasi Pancasila, 2006).

UUD 1945 juga banyak memuat cita-cita Islam, seperti keadilan, jaminan persamaan setiap warga negara dalam hukum, jaminan pemenuhan atas hak-hak dasar warga negara, penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat dan sebagainya, sekalipun tidak mencantumkan teks dalil syara’ secara tertulis. Adapun terkait pelaksanaannya yang belum optimal, itu persoalan lain. Hanya karena tidak optimalnya pelaksanaan suatu aturan bukan berarti harus meruntuhkan seluruh bangunan negara yang sudah berdiri untuk kemudian membangun negara baru dengan segenap cost-nya. Ini sama saja ketika Tuhan memberi tubuh yang utuh, kemudian ada salah satu bagian yang sakit, lalu kita membuang seluruh bagian tubuh lainnya.

Dalam perspektif ilmu fikih, kemaslahatan (kemanfaatan) dan penolakan terhadap mafsadat merupakan landasan legislasi hukum. Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan: Hukum Islam yang dibangun pada qiyas, pemandangan terhadap maslahah (muro’atil maslahah) dan adat, mengalami perubahan (secara hukum) dan progresifitas memandang kebutuhan temporal, situasi kemanusiaan serta kondisi-kondisi yang berbeda dalam waktu dan tempat; (hal ini) selama hukum yang dihasilkan tetap dalam koridor Maqosid Al-Syar’iyyah (tujuan syari’at) dan dasar-dasarnya yang valid dan benar. Dan poin ini, berlaku hanya pada wilayah mu’amalat, tidak pada wilayah ‘aqidah dan ibadah, (Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu).

Atas dasar ini, legislasi hukum via parlemen ala sistem demokrasi dan upaya “menunggangi” demokrasi untuk menerapkan hukum Islam dapat diterima dengan catatan, a.l.; tidak menyentuh wilayah ‘aqidah dan ibadah, hanya pada pada wilayah mu’amalat, dasar kemaslahatannya universal, tidak merugikan pihak tertentu, memperhatikan gradualisasi aplikasi hukum (tadrij fi tasyri’), memperhatikan manathul hukmi (fakta yang menjadi objek penerapan hukum) dan memperhatikan 5 elemen fundamental dalam merealisasikan kemaslahatan yakni menjaga eksistensi agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Jika saat ini ada bagian dari hukum Islam yang belum dapat di formalkan melalui mekanisme legislasi hukum di parlemen, bukan berarti konstitusi tidak mengakomodir syari’at atau bahkan mengubah status hukum syara’ terhadap suatu objek hukum. Namun mungkin belum dapat diakomodir karena alasan-alasan tertentu. Untuk itulah diperlukan usaha dan proses, agar asas legislasi hukum dikembalikan kepada pandangan hukum syari’at.

Kemudian ada kesan bahwa partisipasi dalam pesta demokrasi sebagai anggota legislatif dan eksekutif maupun sekedar sebagai pemilih, berarti mendukung seluruh prinsip demokrasi, termasuk ‘aqidah, pemikiran dan sistem yang dibawanya. Secara objektifnya, tidak semua mereka yang mengambil jalur demokrasi atau jalur parlemen otomatis mengimani seluruh prinsip demokrasi. Silahkan diklarifikasi ke parpol peserta pemilu, khususnya parpol Islam. Bahkan Presiden Yudhoyono yang disebut “sang demokrat” saja menolak jika dikatakan menganut sistem ekonomi neo-liberal.

Contoh Kasus Legislasi Hukum

Terdapat berbagai contoh kebijakan dan UU yang merupakan hasil legislasi hukum dalam sistem demokrasi yang bertentangan dengan Islam, dan konstitusi tidak mampu mencegahnya. Contohnya: Kalau rakyat negara tertentu suka minum bir seperti di Jerman, keluarlah UU yang melegalkan produksi dan peredaran miras. Kalau rakyatnya mentolerir narkoba seperti di Belanda, keluarlah UU yang melegalkan narkoba secara terbatas. Kalau rakyatnya menganggap pernikahan sejenis itu bukan masalah seperti di Swedia, keluarlah UU yang melegalkan pernikahan sejenis. Dan kalau rakyatnya setuju untuk menyerbu negara lain seperti di AS (dengan agresinya ke Irak dan Afghanistan), maka keluarlah UU-APBN yang membiayai serbuan itu, serta terpilihnya kembali presiden yang menginginkan agresi. Jadi, demokrasi dikatakan tidak bisa mencegah malapetaka seperti ini. Kalau persoalannya bersumber dari tingkat kesadaran masyarakat, dan orang diminta optimis, bahwa bila masyarakatnya terdidik secara Islami, maka mustahil demokrasi akan menghasilkan keputusan UU yang fatal seperti itu, maka berarti lebih tepat kita berjuang untuk memberi penyadaran masyarakat, bukan berjuang untuk bertarung di pentas demokrasi, (Prof. Dr. Fahmi Amhar, Mengapa Tidak Bergabung dengan Parpol / Masuk Parlemen Saja?, 2012).

Contoh ekstrim seperti diatas sebenarnya sudah terjawab dengan konstitusi suatu negara itu sendiri. Sebab konstitusi mencerminkan norma dan budaya yang diyakini dan hidup ditengah-tengah masyarakatnya. Agar lebih terjamin, kasus ekstrim seperti diatas dapat dicegah dengan adanya amandemen UUD 1945. Misalnya ditambahkan satu pasal yang memuat batasan bahwa segala sesuatu yang menyangkut hal-hal haram tidak dapat diundangkan. Namun tentunya amandemen ini dimungkinkan jika pendukung syari’at adalah mayoritas di parlemen.

Tarohlah ketika konstitusi “syari’at” diundangkan dan kemudian menuai kritik bahwa hal itu membunuh demokrasi, tapi bukankah demokrasi itu memang tidak harus liberal sebagaimana dipraktekkan barat. Umat Islam masih dapat berkelit bahwa demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi konstitusional-Islam yg menjamin keadilan dan kebebasan dalam bentuknya yang paling manusiawi (bukan hewani). Dan jika mereka konsisten dengan ide demokrasi ala Lincoln, maka semestinya perundangan harus mencerminkan kehendak mayoritas rakyat, tanpa membunuh aspirasi minoritas. Dimana mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim, tentu konstitusinya mencerminkan syari’at Islam.

Disamping itu ada beberapa faktor pendorong lain yang dapat mendukung perubahan tersebut, a.l.: Pertama, rakyat sudah terbiasa dan tidak asing dengan program-program yang bernuansa syari’at. Tercipta pemahaman umum bahwa syari’at membawa kemaslahatan, bukan ancaman keberagaman. Rakyat secara luas mengenal reputasi dan track-record tokoh-tokoh pengusung syari’at. Kedua, syari’at telah memberi hasil yang riil dalam kehidupan masyarakat. Ini dimungkinkan apabila hukum syari’at terbukti berfungsi baik dalam skala kecil. Misalnya dalam skala Kabupaten, hudud dan jinayah yang diterapkan mampu menurunkan tingkat kriminalitas secara signifikan. Dengan demikian, potensi penerimaannya di level yang lebih tinggi akan semakin besar dan meminimalisir penolakan yang dapat berujung pada perang sipil. Ketiga, sosialisasi (dakwah) telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai grass-root, tokoh-tokoh nasional, ormas dan parpol serta masyarakat non-muslim.

Pilkada dan Upaya Mengurangi Biaya Politik Tinggi

Demokrasi dianggap identik dengan politik berbiaya tinggi alias boros anggaran. Pilkada khususnya, sering dinilai terlalu menghambur-hamburkan uang negara. Calon wakil rakyat dan Kepala Daerah juga diharuskan menyediakan dana yang sangat besar sebagai modal untuk bertanding di pesta demokrasi. Ini kemudian yang memicu maraknya korupsi. Setelah menjabat, wakil rakyat dan Kepala Daerah menggunakan berbagai cara agar dapat mengembalikan “modal” yang telah dikeluarkan. Oleh karenanya penunjukan langsung kepala daerah oleh kepala negara, seperti penunjukan jabatan gubernur secara langsung oleh Khalifah dalam sistem pemerintahan Islam, jauh lebih hemat dan dapat mencegah korupsi.

Menanggapi hal ini, pertama, sebenarnya biaya yang besar untuk pemilu dan pilkada secara keseluruhan bisa ditekan dengan banyak cara, misalnya:

1. Dengan melaksanakan pemilu serempak, baik untuk presiden, legislatif, maupun kepala daerah.

2. Dengan menyederhanakan proses kampanye, misalnya membatasi pengerahan massa, penyebaran atribut, dan menghilangkan hiburan atau entertain yang menelan biaya besar. Mengurangi porsi kampanye dan menambah porsi debat. Memanfaatkan ruang publik seperti TV dan radio lokal untuk kampanye.

3. Meminimalisir biaya pencalonan kepada partai politik, yang faktanya ada, namun yang tidak diatur secara detail dalam UU partai politik.

4. Menurunkan biaya penyelenggaraan pemilu dengan otomatisasi. Salah satu contohnya dengan membuat e-voting agar biaya logistik dapat ditekan dan tidak banyak menggunakan tenaga manusia sekaligus mengurangi kecurangan.

Oleh karena problem biaya politik tinggi ini berakar dari masalah UU, maka solusinya adalah revisi UU. Menyadari hal ini, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada sebagai bagian dari revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian pula telah dirasakan perlunya revisi UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik oleh para ahli agar aturan mengenai proses rekrutmen untuk jabatan publik lebih terperinci.

Kedua, pemilihan kepala daerah dengan cara penunjukan langsung ataupun melalui pemilihan umum bagaimanapun juga adalah bentuk sebuah ijtihad politik. Tidak ada dalil yang melarang pemilihan kepala daerah dengan cara pemilihan umum langsung. Dan apa yang Rasul tidak pernah lakukan, bukanlah hujjah. Hanya karena Rasul tidak pernah mencontohkan pemilihan kepala daerah secara langsung, bukan berarti hukumnya haram secara mutlak tanpa menilai dan mengkaji perkara tersebut lebih dalam. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa tidak semua perkara baru yang tidak dilakukan di zaman Rasul itu dilarang, akan tetapi yang dilarang adalah perkara baru (bid’ah) yang bertolak belakang dengan sunnah dan menghilangkan apa yang sudah ditetapkan syari’at. (Ihya’ Ulumuddin, Juz 2, h. 248).

Pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan agar masyarakat disuatu daerah dapat menyalurkan suaranya dan memilih sendiri siapa yang paling layak diantara mereka untuk memimpin daerahnya. Karena biasanya masyarakat sudah mengenal tokoh daerahnya masing-masing dengan baik. Pemilihan langsung juga bertujuan untuk mencegah timbulnya kecemburuan politik, konflik dan perebutan kekuasaan. Meskipun ada saja konflik horizontal dan sengketa hukum atas hasil pemilihan yang terjadi diberbagai daerah, namun konflik itu tidak sampai berujung pada perpecahan, pertumpahan darah atau pertikaian yang berkepanjangan. Bandingkan dengan konflik yang terjadi dalam suksesi khalifah dan gubernur dalam sistem Khilafah. Karena ketidakpuasan atas pemberhentian wali Mesir dan Syam, massa dari daerah tersebut melancarkan protes dan mengepung rumah Ustman bin Affan hingga beliau terbunuh dirumahnya oleh para pemerotesnya. Konflik kekuasaan seperti ini kemudian memicu fitnah dan perpecahan hebat dikalangan umat Islam. Disamping itu, mencegah potensi munculnya kemungkaran dan menghindarkan bahaya (dharar) merupakan perintah Allah SWT.

(31:17) وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, lalu bersabarlah terhadap apa yang akan menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).(QS. Luqman [31] : 17).

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, hendaklah dia merubah hal itu dengan lisannya. Apabila tidak mampu lagi, hendaknya dia ingkari dengan hatinya dan inilah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim no. 49)

Kemungkaran tidak dapat dihapuskan sama sekali di muka bumi karena hal itu menjadi bagian dari ujian keimanan bagi umat manusia. Bagi setiap individu muslim, wajib hukumnya mencegah timbulnya atau berlanjutnya sebuah kemungkaran. Istilah nahi munkar mengandung dua pengertian. Pertama, berupaya agar tidak muncul kemungkaran dengan menutup rapat potensi-potensi yang memungkinkan terjadinya kemungkaran itu. Kedua, apabila sudah terjadi maka ada dua kemungkinan yang harus dilakukan, yaitu menghentikan atau mengubahnya dengan hal lain yang makruf. Dalam bahasa ‘Athiyah ibn Muhammad Salim: “Mengubah kemungkaran dapat dilakukan dengan dua cara, bisa dengan menghentikan, dan bisa pula dengan menggantinya dengan sesuatu yang makruf.”

Dan menurut Syiekh Ibn Utsaimin dari buku beliau Al-Iraba’un Al-Nawawiyah, “dengan tangan” dalam hadist diatas adalah mencegah kemungkaran dengan kekuasaan atau peraturan. Sehingga pencegahan suatu kemungkaran wajib dilaksanakan oleh penguasa.

عَنْ أَبِـيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْـخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Tidak boleh ada dharar (bahaya) dan tidak boleh membahayakan orang lain (Shahih: HR al-Hakim, al-Baihaqi dan ad-Daraquthni).

Asy-Syaukani di dalam Nayl al-Awthaar setelah memaparkan hadis tersebut mengatakan, “Hadis ini mengandung dalil pengharaman adh-dharar apapun sifatnya. Dengan demikian, adh-dharar dalam bentuk apapun itu tidak boleh kecuali dengan dalil yang mengkhususkan keumuman ini.”

Penafian dharar atau dhiraar oleh syari’at itu menunjukkan bahwa dharar itu adalah haram dan harus dihilangkan. Menghilangkan dharar mengharuskan penghilangan zat atau sebab dharar itu sendiri. Dari sinilah para ulama menetapkan kaidah fikih: Al-Ashlu fi al-Mudhaar at-Tahrim (Hukum asal madarat adalah haram) atau kaidah fikih: Inna adh-Dharara yuzal (Dharar itu harus dihilangkan) atau kaidah fikih Dar-ul mafasidi Muqaddamu ‘ala jalbil Masholih (Menghindarkan bahaya lebih diutamakan daripada menghadirkan kemaslahatan).

Contoh upaya menghilangkan dharar: Larangan menjual khamr (minuman keras), narkoba, dan menjual rokok karena akan menimbulkan kerusakan terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Maka wajib dicegah meskipun ada keuntungan materi, pajak, dan lainnya. Jika saluran pengairan melalui dua petak sawah, sementara agar air sampai ke petak kedua harus melalui petak pertama, maka pemilik petak pertama tidak boleh menutup saluran ke petak kedua dan menghalangi air sampai ke petak kedua. Individu atau swasta tidak boleh memonopoli sektor industri strategis karena khawatir memunculkan dharar bagi negara. Membatasi masa jabatan dan mempergilirkan kekuasaan Kepala Negara maupun Gubernur dan pemerintah daerah lainnya dengan adanya suksesi lewat pemilu. Sebab, apabila tidak ada suksesi dan batasan masa jabatan maka lama-kelamaan kecenderungan para penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaan sangat besar dan akan timbul kesombongan, kebobrokan moral, lupa diri, konflik dan perpecahan serta kemunduran kualitas penerapan syari’at.

Negara Khilafah Indonesia?

Terakhir, apakah jika sudah mengakomodir semua hukum Islam, apakah Indonesia dapat menyatukan negeri-negeri Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia layaknya sebagai negara Khilafah? Tentu saja. Kendala mempersatukan negeri-negeri Islam selama ini adalah karena faham nasionalisme sempit. Dahulu setiap negara seperti ada batas dan atap masing-masing. Di era informasi seperti sekarang ini, dunia semakin ter-intergrasi. Dahulu, orang hanya tahu tentang apa yang terjadi di negaranya saja. Saat ini kejadian di satu tempat, bisa langsung disaksikan pada saat yang sama di tempat lain yang berjauhan. Kebutuhan untuk saling bekerja-sama semakin tinggi. Setiap Negara berlomba-lomba melunakkan regulasinya untuk tujuan perdagangan dan investasi. Kalau di abad ke-18 dahulu, negara yg tidak nasionalis atau masih multinasional, multiras termasuk multiagama dianggap kuno (old fashioned) tapi sekarang justru sebaliknya.

Adapun mengenai dakwah ke negeri-negeri non-Islam, sudah memang suatu keharusan, sekalipun dapat berjalan secara alami. Ditengah masyarakat dunia yang haus akan nilai-nilai religius dan kegagalan sistem moneter ala kapitalisme, saya memprediksikan sambutan besar terhadap sebuah alternatif. Meski begitu, lain padang lain belalang, lain negara lain pula tabiatnya, lain pula cara pendekatannya. Kita tidak bisa mengambil mentah-mentah hadis yang mengungkapkan 3 langkah dalam berurusan dengan non-muslim ke semua negara: (1) Ajak mereka masuk Islam (2) Kalau mereka enggan, suruh mereka bayar jizyah (3) Kalau enggan masuk Islam dan enggan bayar jizyah, maka perangilah mereka. Kalau iya, maka dunia tidak akan pernah damai, perang terus.

Lho jadi ini artinya saya menolak Jihad? Tidak ada sanggahan bahwa jihad itu wajib. Tapi kita harus menempatkan teks syara’ dengan memperhatikan konteks dan situasinya. Dahulu pergerakan umat Islam terbatas, mendapat tekanan, tidak bebas beribadah, tidak bebas membangun masjid, tidak boleh berdakwah dan sebagainya. Sehingga jihad, perang, penaklukan (futuhat) menjadi pilihan yang paling logis. Tapi dewasa ini di negeri-negeri non-muslim, umumnya umat Islam bebas beribadah, dapat membangun masjid, dapat berdakwah dan menjalankan tuntunan syari’at lainnya. Apakah perang dan penaklukan menjadi satu-satunya pilihan? Berkaca pada negeri sendiri, Indonesia menjadi negeri muslim terbesar bukan karena penaklukan. Berkembang pesatnya Islam di Eropa saat ini, juga bukan karena penaklukan. Justru Andalusia, yakni Spanyol dan sebagian Perancis yang dahulu pernah menjadi wilayah Islam dengan penaklukan, namun akhirnya menjadi bagian negeri non-muslim.

Walhasil mengambil jalur parlemen bukanlah suatu keharaman mutlak—jika telah memenuhi syarat-syaratnya, tidak membuat seseorang otomatis mengimani seluruh prinsip demokrasi dan mencampakkan Islam. Pengambilan jalur parlemen sebagai jalan perjuangan oleh parpol Islam juga bukan tanpa ijtihad. Dan sikap seorang muslim ketika dihadapkan pada ijtihad yang berbeda adalah wajib untuk menghormatinya.

Jalur parlemen juga bukan mustahil mampu menyelesaikan persoalan mendesak umat Islam, misalnya menghapus aturan keharusan wanita muslimah melepaskan jilbab ketika berfoto untuk membuat SIM atau KTP, adanya aturan pembatasan peredaran miras, penghapusan kompleks prostitusi, dan perda-perda bernuansa syari’at lainnya di berbagai daerah. Sekalipun tidak signifikan, perubahan ini sangat mendesak dan dibutuhkan oleh umat Islam. Umat Islam tidak boleh terus berlindung dibalik rukhsah (keringanan hukum) dengan alasan keterpaksaan. Sebab, banyak peraturan yang tidak sejalan dengan syari’at sebenarnya bukan karena persoalan teknis dan prosedural, atau karena demokrasi menjadi penghalangnya, tapi karena tidak adanya tuntutan yang kuat dari masyarakat dan dukungan parpol untuk merubahnya. Meskipun perubahan mendasar untuk menerapkan syari’at Islam secara kaffah tetap harus menjadi tujuan akhir, jalur parlemen menyediakan sebuah peluang bagi perubahan kecil dan bertahap. Saatnya parpol dan ormas Islam membesarkan kesamaan visi perubahan mendasar ini dan bukan malah membesarkan perbedaan karena jalur perjuangan yang berbeda. Wallahua’lam.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: