Liberalisasi Sektor Migas, Solusi atau Bencana?

liberalisasi_migas.jpgKisruh seputar BBM bersubsidi terus berlanjut. Perdebatan antara usulan penghapusan BBM bersubsidi dan tuntutan untuk meneruskannya kian mangemuka. Pemerintah melalui Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (26/11/2012) mengungkapkan bahwa BBM bersubsidi kuotanya bakal habis pada 22 Desember 2012. Meskipun kuota telah ditambah, namun ternyata masih tidak lagi cukup untuk bertahan hingga akhir tahun 2012. Indonesia terancam 8 hari tanpa BBM bersubsidi (finance.detik.com).

Bagi kalangan ultranasionalis ataupun mereka yang menolak liberalisasi sektor migas, kisruh BBM bersubsidi ini berpangkal pada liberalisasi migas. Indonesia yang dianggap memiliki sumber daya migas yang melimpah seharusnya mengelola sendiri sumber daya alamnya. Untuk memenuhi tuntutan ini, BP Migas menjadi tumbalnya. Padahal pembubaran BP Migas sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap kebijakan liberalisasi migas, mengingat keberadaannya hanya sebagai pelaksana regulasi dan pengawas pelaksanaan kontrak antara Pemerintah dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), bukan pembuat regulasi itu sendiri.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka, apakah dengan dihapuskannya liberalisasi sektor migas lantas akan menjawab persoalan ketersediaan energi migas dalam negeri? Mengapa perlu ada peran swasta, khususnya swasta asing dalam pengelolaan migas di Indonesia? Apakah peran asing disektor ini menghapus kedaulatan Negara dalam pengelolaan kekayaan alamnya?

Menurut Wamen ESDM dalam Diskusi BP Migas ke SKSP Migas: Dampak, Tindakan dan Langkah ke Depan, Gedung Binasentra, Bidakara, Jakarta, Kamis (29/11/2012) cadangan minyak Indonesia saat ini tinggal 4 miliar barel. Jika diproduksi rata-rata 890 ribu barel per hari, minyak Indonesia akan habis dalam 12 tahun (finance.detik.com). Realitas ini cukup mengkhawatirkan, eksplorasi serius untuk mencari cadangan minyak baru harus segera dilakukan. Namun untuk mencari cadangan minyak baru melalui kegiatan eksplorasi untuk satu wilayah eksplorasi, dibutukan dana minimal US$ 100 juta-US$ 200 juta atau sekitar Rp 1.9 triliun. Pemerintah tidak dapat melakukan eksplorasi secara serius mengingat anggaran pemerintah selalu dialokasikan untuk hal-hal yang lebih mendesak. Pemanfaatan sumber energi alternatif juga menemui jalan buntu karena perbandingan harga yang masih relatif tinggi berbanding BBM subsidi.

Situasi ini membuat posisi Pemerintah semakin terdesak. Ditambah dengan konsumsi energi dalam negeri yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini tidak diimbangi dengan peningkatan produksi minyak bumi dalam negeri. Jika prediksi Wamen ESDM benar, maka 12 tahun lagi Indonesia akan menjadi importir minyak bumi murni.

Saat ini produksi minyak dalam negeri rata-rata mencapai 890.000 barel per-hari (BPH), sementara konsumsi dalam negeri mencapai 1.400.000 BPH. Kekurangan tersebut ditutupi dengan cara meng-impor minyak mentah sebanyak 500.000 BPH dan juga BBM jadi sebesar 500.000 BPH. Mengapa Indonesia masih harus meng-impor BBM jadi (produk), adalah karena keterbatasan kapasitas kilang Pertamina di seluruh Indonesia yang mencapai 1.057.000 BPH. Mengapa Indonesia meng-ekspor minyak mentahnya sementara masih ada kebutuhan dalam negeri adalah karena ketidak-cocokan spesifikasi kilang dengan minyak mentah dalam negeri, sementara untuk mengolahnya, Pemerintah harus membangun kilang baru seperti yang sedang di bangun di Bontang yang akan selesai pada tahun 2018. Untuk satu kilang seperti itu, pemerintah butuh investasi sebesar Rp. 90,- trilliun.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri, Pemerintah mengandalkan produksi dari 10 KKKS besar di Indonesia baik BUMN maupun swasta asing, yaitu Chevron Pacific Indonesia (CPI), PT Pertamina EP, ConocoPhilips SNSB, Inpex, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Total Indonesia, Medco EP Rimai, BP, BOB CPP, dan Pertamina Hulu- PPI/JOA-JOB. Dari data BP Migas pada Juni 2012, PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) tercatat sebagai KKKS yang paling besar produksinya, yakni sekitar 356.800 BPH (www.itoday.co.id). Pemerintah harus selalu melakukan pengawasan agar produksi migas selalu memenuhi target produksi, meskipun biasanya KKKS hanya mampu mencapai 80% sampai 85% target yang telah ditetapkan.

Penglibatan kontraktor swasta asing dalam pengelolaan migas dalam negeri bukan berarti asing memiliki hak milik atas sumber daya alam Indonesia. Di sektor migas, semenjak era Pemerintahan Soekarno, Indonesia menganut sistem Production Sharing Contracts (PSC). Dalam mekanisme PSC, Negara memiliki hak pertambangan dan perusahaan minyak hanya bertindak sebagai pemberi jasa atau kontraktor dari suatu wilayah eksplorasi yang telah di lelang. Walaupun Negara mengandalkan kemampuan teknis dan sumber dana dari perusahaan minyak, Negara tetap tetap memiliki bagian terbesar dari bagi hasil produksi migas. Pembagian profit ini sangat bervariasi tergantung kepada masing-masing kontrak. Dengan alasan untuk menarik kontraktor baru, kontrak PSC mengalami perubahan-perubahan dari persentase segi bagi hasil, Domestic Market Obligation (DMO) pajak dan insentif-insentif lainnya (Widjajono Partowidagdo, Migas dan Energi di Indonesia: Permasalahan dan Analisis Kebijakan, 2009).

Kontraktor asing diperlukan agar mereka mau menanamkan investasinya sehingga mereka dapat mendanai biaya eksplorasi migas yang sangat besar. Untuk mencari cadangan minyak baru melalui kegiatan eksplorasi, dibutukan dana minimal Rp 1.9 triliun dengan peluang keberhasilan eksplorasi 10%-20%. Kalau eksplorasi berhasil dan cadangannya bernilai komersial untuk dikembangkan, barulah biaya eksplorasi diganti oleh pemerintah (dana Cost Recovery) tapi kalau gagal, maka biaya eksplorasi (kerugian) di tanggung sendiri oleh kontraktor tersebut. Dalam kontrak PSC ini, persentase bagi hasil pemerintah dan kontraktor beragam dari 80:20; 85:15; 90:10 tergantung pada jumlah produksi minyak dan kompleksitas produksi dari lapangan tersebut, secara rata-rata adalah 85:15 (khusus untuk gas, 70:30). Bagi hasil ini adalah dari produksi yang terlihat pada laporan tahunan dan bukan pada cadangan total. 15% bagi hasil yang diperoleh kontraktor ini digolongkan sebagai First Tranche Petroleum (FTP). 85% minyak yang tidak termasuk FTP adalah minyak yang hasil penjualannya digunakan pemerintah untuk membayar kewajiban Cost Recovery kepada kontraktor dan sisanya sebagai keuntungan (equity oil atau profit oil). Equity adalah keuntungan (di luar FTP) dikurangi Cost Recovery. Equity – seperti halnya FTP – kemudian dibagi berdasarkan persen bagi hasil yang sama (85:15).

Setelah kontraktor memperoleh FTP dan Profit Oil, mereka masih memiliki kewajiban untuk memasarkan 25%-nya kepada pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) yang dikembalikan ke pemerintah, dan membayar pajak sebesar 44%. Sedangkan 75% sisanya merupakan hak pemasaran penuh kontraktor (umumnya di-ekspor). Oleh karena itu, Keterlibatan perusahaan minyak asing untuk saat ini setidaknya dapat membantu Negara dari aspek finansial, teknologi dan kesiapan managerial mereka dalam me-eksplorasi dan me-eksploitasi migas secara efisien untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Mengenai pro kontra penghapusan BBM subsidi, saya berpendapat Pemerintah perlu mengurangi atau membatasi peruntukannya agar konsumsi BBM nasional dapat ditekan. Apabila ditinjau dari hukum syara’ sesungguhnya tidak ada larangan bagi Negara untuk menetapkan harga migas sesuai dengan harga pasar berdasarkan permintaan dan penawaran. Disamping itu, pengurangan BBM subsidi juga mengurangi porsi besar alokasi anggaran yang sangat membebani APBN. Sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk sektor-sektor lain seperti pembangunan infrastruktur, sarana transportasi umum dan pengembangan energi alternatif serta dikembalikan secara langsung kepada rakyat yang benar-benar membutuhkan sebagai kompensasi hasil keuntungan penjualan migas.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: