Mencegah Despotisme Khilafah

Adakah sistem pemerintahan yang sempurna? Jika ditelaah kembali satu-persatu maka didapati bahwa setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sistem pemerintahan tidak berdiri sendiri. Ia tidak terlepas dari faktor-faktor lain seperti kondisi geopolitik Negara, bentuk Negara dan sumber-sumber kekuasaan yang membentuk sebuah Negara itu sendiri. Faktor-faktor yang berkorelasi dan saling mempengaruhi ini bersifat dinamis dan tidak selalu sama dari masa ke masa. Sebagai contoh, suatu Negara dengan luas wilayah besar dan semakin besar biasanya memilih untuk memberikan hak otonomi kepada daerah-daerahnya untuk mengatur masyarakatnya agar menjamin stabilitas politik dan pemerintahan serta mencegah timbulnya perpecahan. Hak otonomi membolehkan daerah memiliki wewenang konstitusi yang lebih besar bila di bandingkan dengan wewenang daerah pada Negara yang berbentuk kesatuan. Begitupula semakin tingginya tingkat keragaman agama, ideologi politik, suku, ras dan budaya yang dimiliki suatu Negara akan mempengaruhi pemilihan bentuk Negara dan sistem pemerintahannya. Oleh karena itu, hakikatnya−memang tidak ada satu sistem pemerintahan yang sempurna seratus persen. Sebaik apapun sistem di susun dalam rumusan konsep, keberhasilannya akan ditentukan melalui tahap implementasi, penyesuaian dan perbaikan hingga sampai pada tahap dimana sistem itu telah menemukan bentuk idealnya dan dapat menopang dinamika suatu masyarakat dan Negara. Keberhasilan dalam rangka menyusun “format Negara” yang ideal dapat dilihat dengan ukuran-ukuran yang universal seperti adanya akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas pemerintahan sehingga Negara mampu mencapai tujuan-tujuannya seperti menegakkan keadilan, membawa kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan kepada seluruh warga Negara, meningkatkan ketakwaan dan kualitas hidup masyarakat serta mampu menjalankan visi Negara kedepan dengan baik.

Pemerintahan adalah sebuah ‘administrasi’ dalam rangka menjalankan mandat dari pemilik kekuasaan di suatu wilayah hukum tertentu. Pemilik kekuasaan dapat bersumber dari rakyat maupun sumber lain seperti Raja, bangsawan, tuan tanah maupun pengusaha yang dikenal dengan istilah Ologarki. Pemerintahan dijalankan untuk mengurus (tending) atau mengatur (managing) urusan sekumpulan individu (masyarakat). Sukses tidaknya suatu pemerintahan terletak pada bagaimana administrasi pemerintahan dijalankan, metode yang di adopsi dalam menjalankan kekuasaan, kemampuan dalam mengelola semua sumber daya yang tersedia dan bagaimana kepiawaian setiap jajaran pemerintahan mengelaborasi segenap potensinya demi meraih tujuan atau objektif-objektif yang diamanatkan kepadanya. Seni meraih simpati dan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin administrasi pemerintahan inilah yang disebut politik. Mereka yang layak diangkat sebagai pemimpin administrasi pemerintahan kemudian menjalankan roda pemerintahan beserta menteri dan pembantu-pembantunya setelah sebelumnya mengalami proses seleksi (pemilihan). Dalam masyarakat yang sehat secara sosio-politik, dimana suara individu dan kelompok-kelompok kemasyarakatan mendapat tempat yang selayaknya dalam aspek pengambilan keputusan, masyarakat berkontribusi secara aktif dalam mendukung tercapainya cita-cita Negara dengan turut mengawal jalannya administrasi pemerintahan agar pemerintah benar-benar menjalankan kewajibannya dan tidak keluar jalur berdasarkan konsensus (konstitusi) yang telah di sepakati bersama. Masyarakat kemudian juga berperan dalam menganalisis setiap kelemahan dan mengobservasi apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan suatu sistem pemerintahan. Dengan demikian, selalu ada continual improvement (perbaikan yang berkelanjutan) dalam konteks pelayanan Negara terhadap urusan masyarakat.

governmentAdapun Despotisme adalah−bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut (mutlak tanpa batas). Despotisme dapat berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme; atau diktatorisme. Penguasa despotik menjalankan kekuasaannya tanpa dibatasi oleh Undang-Undang apapun maupun kekuasaan sekunder atau penyeimbang. Ciri yang menonjol dari Negara despotik antara lain: sentralisasi kekuasaan, intoleransi politik, intoleransi beragama, senantiasa mengejar kejayaan dalam bidang militer dan penaklukan, serta diliputi oleh korupsi, penggelapan dan mismanagement. Negara despotik adalah lawan dari Negara hukum, dan kekuasaan bukan saja dimonopoli invidu maupun sekumpulan elit saja, tapi administrasi pemerintahan−sebagaimana dibahas di awal−dijalankan dengan sesuka hati si penguasa saja.

Dalam The Spirit of Laws, Montesquieu menyebutkan nature (karakter natural) Negara despotik adalah Negara dengan penguasa tunggal yang memerintah atas dasar keinginan dan suasana hatinya sendiri. Rakyat dituntut untuk memberikan ketaatan total terhadap pemegang kekuasaan dan pemerintahan, tidak ada kompromi, modifikasi, akomodasi, negosiasi atau alternatif jika penguasa telah menetapkan sesuatu. Pemerintahan dijalankan untuk melayani penguasa, bukan melayani masyarakat. Pemerintah tidak terikat dengan konsensus hukum apapun dan tidak bertanggung jawab dengan siapapun. Pemerintahan dijalankan dengan menciptakan rasa takut terhadap penguasa. Tidak ada kebebasan politik. Kalaupun aktivitas politik diberikan ruang, maka tujuannya sekedar untuk melindungi dan mengekalkan kepentingan penguasa, bukan dalam rangka memberikan jalan bagi aspirasi dan partisipasi politik masyarakat.

Montesquieu menjelaskan, gambaran Negara despotik adalah seperti berikut: “Jika seorang raja menginginkan buah-buahan, maka abdinya akan memotong pohonnya dan lalu mengumpulkan buahnya”. Maksudnya adalah, Negara despotik dijalankan dengan semaunya, sesuai dengan suasana hati dan selera si penguasa, serta umumnya keputusan diambil secara irasional. Negara itu tambahnya, menghancurkan aspek-aspek penting yang menopang keberadaannya. Ia adalah Negara yang hampa akan unsur-unsur moderat (yang tidak berlebih-lebihan); ia Negara dimana tidak ada penyeimbang kekuasaan; dalam terminologi institusional, kekuasaan tidak di pisahkan antara eksekutif, legislatif dan judikatif. Jadi “moderat” yang ia maksudkan bukan hanya soal pemisahan Agama dari Negara (Sekularisme), tetapi soal bagaimana kekuasaan agar tidak dimonopoli oleh individu tertentu saja.

Kesimpulan Montesquieu akan pemerintahan despotik ini ia simpulkan dari pengamatannya atas kondisi kerajaan Perancis dan kerajaan lainnya, termasuk kesultanan Turki Ustmani. Semangat inilah yang mengilhami perubahan Eropa ke era pemerintahan modern. Yakni pemerintahan yang saya sebut didesain agar “less despotic as possible”, pemerintahan dibentuk untuk menghindari sekecil mungkin kemungkinan untuk menjadi despotik. Menurut Montesquieu, ada tiga bentuk sistem pemerintahan apabila mengacu pada teori jenis kekuasaan, yaitu: Republik, Monarki dan Despotik. Karakter natural pemerintahan Republik adalah rakyat atau beberapa golongan berpengaruh dalam masyarakat merupakan pemilik kedaulatan dan kekuasaan. Sedangkan, Raja atau Ratu adalah pemilik kekuasaan dalam pemerintahan Negara Monarki dan karena itu ada potensi besar bagi Negara Monarki ini untuk menjadi despotik, kecuali kekuasaan dibatasi dengan konstitusi (Monarki Konstitusional) dan kemudian kekuasaan absolut Raja di distribusikan kepada lembaga tatanegara lain melalui pengadopsian sistem pemerintahan Parlementer. Dan yang terakhir adalah pemerintahan Negara Despotik itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas.

Mengenai Turki, ia menulis “where these three powers are united in the Sultan’s person, the subjects groan under the most dreadful oppression”. “Dimana tiga kekuasaan ini (eksekutif, legislatif dan judikatif) berada di tangan seorang Sultan, the subject (persoalan despotisme) wujud dalam bentuk yang paling mengerikan”. Pernyataan ini terdengar provokatif dan sebagian kita mungkin tidak sabar untuk menyangkal dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam sejarah kekhilafahan adalah penyimpangan sistem oleh oknum yang menjalankannya, bukan kehendak sistem itu sendiri. Sekilas memang tampak seperti itu−ditambah lagi memang ada beberapa Khalifah (Kepala Negara Khilafah) yang dikenal adil dalam menjalankan pemerintahan−sampai kita menilik bahwa ternyata bentuk Negara Khilafah (Sistem Pemerintahan Islam) itu ternyata juga mengadopsi kekuasaan tunggal, yakni kekuasaan dikonsentrasikan pada satu orang, mirip dengan Monarki. Dengan demikian ia memang memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi despotik bila dibandingkan dengan Negara Republik−yang Montesquieu rekomendasikan, sekalipun Republik sebenarnya juga memiliki peluang untuk menjadi deskpotik. Ini sekaligus menjelaskan mengapa istilah Despotisme kemudian dilekatkan dengan kata Khilafah pada judul tulisan ini. Sedikit sensitif memang, namun saya ingin mengajak pembaca untuk menahan diri sejenak dan dapat sabar menunggu berkomentar setelah membaca tulisan ini sampai habis.

Berdasarkan pengertian Despotisme diatas, ada dua kata kunci: pertama, kekuasaan berada di tangan satu penguasa. Kedua, kekuasaan tidak terikat dengan Undang-Undang apapun. Jenis kekuasaan yang secara alami wujud dalam Negara Khilafah berjenis kekuasaan tunggal, akan tetapi kekuasaan tunggal itu dibatasi oleh Undang-Undang Dasar Islam (konstitusi) sehingga ada supremasi Undang-Undang. Idealnya seperti itu, pemilik kedaulatan (sovereignity) adalah Undang-Undang Dasar Islam dan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang adalah umat. Kekuasaan kemudian didelegasikan kepada Khalifah melalui pemilihan dan bai’at (prosesi pengangkatan Khalifah). Proses ini juga sering disebut perwakilan. Khalifah kemudian diamanatkan dengan kekuasaan penuh atas keikhlasan umat, termasuk melegislasi hukum. Sekalipun Khalifah tidak selalu menjadi legislator (pembuat hukum) dalam artian ia sendiri yang melakukan ijtihad (penggalian hukum Islam), akan tetapi tetap saja keputusan implementasi hasil dari legislasi hukum tersebut merupakan bagian dari wewenangnya, termasuk mengamandemen dan mencabut pemberlakuan hukum. Struktur tatanegara lain yang ada dalam Negara Khilafah, seperti Majelis Ummat memiliki wewenang untuk sekedar memberi konsultasi dan nasihat, bukan dalam rangka check and balance. Hanya ada Qodhi Madzhalim (Hakim Madzhalim) sebagai satu-satunya lembaga Negara yang memiliki hak secara konstitusional untuk memberhentikan Khalifah dalam masa jabatannya. Namun posisi Qodhi Madzhalim ini sangat dilematis, ia dipilih, diangkat dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Khalifah. Demikian pula angkatan bersenjata, sepenuhnya berada di bawah komando Khalifah. Kontrol penuh atas keuangan Negara, termasuk merinci pendapatan dan pengeluaran Negara semuanya juga berada dibawah kekuasaan Khalifah. Praktis kekuasaan terkonsentrasi di tangan seorang Khalifah. Baik dan buruknya pemerintahan hanya bergantung pada tingkat ketakwaan dan kualitas sang Khalifah. Tidak ada kekuatan yang dapat menjatuhkannya kecuali dengan pemberontakan. Ketika sang Khalifah baik, maka rakyat dapat menjalani kehidupan dengan baik, namun yang pertama ini jarang terjadi, kebanyakan hanya sibuk dengan urusan pribadinya. “Nasib” rakyat seringkali ditentukan dari tingkat kesadaran pribadi, sensitivitas dan kewarasan Khalifahnya. Karena itu sikap pasrah terhadap tingkat kesadaran individu pemimpin seperti itu tidak dapat dijadikan patokan dan dasar. Yang lebih tepat adalah bilamana ketentuan yang mengatur persoalan bagaimana tatacara mengontrol penguasa ketika ia bersalah atau menyalahi kewenangannya dapat tertuang dalam aturan yang mengikat dan terorganisasi.

Pasca Khulafa’ al-Rasyidun, Negara umat Islam dijalankan seumpama Monarki patrimonial. Mereka yang berhak memerintah bukan lagi didasarkan pada kualitas, kapabilitas dan berdasarkan kehendak mayoritas masyarakat, tetapi berdasarkan tali darah (keturunan). Walhasil, sejarah kekhilafahan diramaikan dengan maraknya penyimpangan kekuasaan, kesemena-menaan, korupsi dan sebagainya. Sejarah juga diramaikan dengan figur-figur Khalifah yang kualitasnya ‘pas-pasan’ untuk ukuran seorang pemimpin hingga sampai pada titik dimana Khalifah tidak mengindahkan syariat dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam kehidupan pribadinya. Banyak cendikiawan Islam bahkan berpendapat bahwa pemerintahan pasca Khulafa’ al-Rasyidun tidak lebih dan tidak kurang hanyalah kepemimpinan pemerintahan alami suatu masyarakat yang bercorak Islam dimana mereka yang berkuasa ditentukan berdasarkan kedigdayaan dan kekuatan pengaruh mereka. Islam wujud sebagai sumber norma-norma di masyarakat dan Negara sebagai konsekuensi dari tugas-tugas peradilan dan lain-lain dari pelaksanaan kekuasaan dan Negara.

Fenomena perubahan ciri pemerintahan Islam ini memberi dampak yang sangat besar bagi kehidupan kaum Muslim. Ketidakjelasan mengenai bagaimana pemerintahan dijalankan dan siapa yang berhak memimpin umat pasca Rasulullah SAW turut menyumbang ikhtilaf ini. Umat Islam jadi terpecah belah gara-gara perebutan kekuasaan. Dan hasil akhirnya sudah dapat diduga, mereka yang kuatlah yang tampil sebagai pemenang. Dan bermulalah era pemerintahan tirani otokrasi atas umat Islam. Disamping semua yang telah terjadi, anehnya subjek kekuasaan dalam pembahasan sejarah Negara umat Islam ini tampaknya kurang mendapat perhatian. Wujudnya Negara Despotik ke-Araban menggantikan Negara Islam yang diwariskan Rasulullah SAW dan Khulafa’ al-Rasyidun juga tidak disebutkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan merosotnya peradaban Islam. Semua itu pasti ada sebabnya, dan bagaimana me-manage kekuasaan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya luput dari perhatian. Sejarah memang bukan merupakan sumber hukum, namun sejarah itu penting untuk memperluas sudut pandang, wabil khusus sejarah kekhilafahan. Karena sejauh mana kualitas penerapan Islam dan contoh nyata bagaimana perilaku penguasa ketika menjalankan administrasi pemerintahannya dimasa lalu dapat disaksikan. Tentunya setelah memilah-milah sumber terpercaya dalam periwayatan sejarah yang dapat dijadikan rujukan. Kini, Khilafah hanya ada dalam alam pemikiran dan angan-angan, tetapi dengan sejarah, ia dapat tergambar dengan jelas. Kegagalan memetik ibrah atau pelajaran dari sejarah, terutama bagaimana cara untuk menutup celah yang mungkin kembali akan membawa fitnah bagi umat, berarti merencanakan kesalahan yang sama. Oleh karena itu, isu kekuasaan ini tidak dapat di pandang remeh atau disederhanakan dengan sekedar mengatakan bahwa semua persoalan umat akan terselesaikan manakala Khilafah tegak, atau dengan sekedar memberi klaim bahwa ketika hukum Tuhan diterapkan maka semua perkara akan teratasi. Persoalannya tidak sesederhana itu, kenyataannya jika kekuasaan memerintah cenderung dipusatkan kepada seseorang tanpa ada kekuasaan penyeimbang, maka situasi ini akan membuka jalan yang besar bagi munculnya persoalan-persoalan lain seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran atas hak-hak dasar warga Negara, abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dan sebagainya. Inilah yang terjadi dimasa lalu dan akan terjadi kembali apabila tidak ada langkah-langkah yang berarti untuk mencegahnya. Apabila Khilafah mampu bertahan selama empat masa kepemimpinan Khulafa’ al-Rasyidun sebelum jatuh kepada despotisme−disamping kondisi keislaman masyarakatnya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Maka dengan kondisi keislaman masyarakat kita, apabila tegak nantinya, apabila tidak ada tindakan konkrit−kemungkinan besar Khilafah hanya akan bertahan satu atau dua masa kepemimpinan saja.

Bagi sebagian orang, penampakan visual mungkin akan lebih meyakinkan. Untuk itu, contoh betapa rusaknya penguasa despotik ini dapat disaksikan dari apa yang terjadi di Negara-Negara Timur Tengah (Arab Spring) yang masih bergolak hingga kini. Berbagai spekulasi beredar, namun bagaimana kekejaman penguasa diktator Muslim Negara-Negara Arab itu dapat disaksikan dengan jelas. Demi mempertahankan kekuasaan, penguasa yang katanya Muslim itu tega membantai rakyatnya sendiri tanpa peduli apakah mereka anak-anak/dewasa, laki/perempuan, muslim/non-muslim, ulama/rakyat biasa. Siapapun dianggap musuh apabila berdiri dihadapan kepentingan penguasa. Penguasa asyik berfoya-foya dengan kekayaan mereka sementara rakyat menderita. Peristiwa semacam ini bukan fenomena baru yang di alami umat ini. Berbagai peristiwa serupa dan bahkan yang lebih hebat lagi pernah di alami umat di masa kekhilafahan. Perstiwa-peristiwa itu terekam jelas lewat kitab-kitab sejarah yang diriwayatkan oleh para fuqaha Islam sendiri, yang sebagiannya akan saya dedahkan sebentar lagi.

Saya ingin mengajak pembaca untuk melihat kembali penggalan sejarah perjalanan kekhilafahan tersebut dan menilainya secara objektif dan kritis. Diskursus mengenai fase kegemilangan Khulafa’ al-Rasyidun, atau masa “dua Umar”, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, atau masa Muhammad al-Fatih telah seringkali dibahas. Namun, terlalu banyak orang yang tidak memperdulikan ratusan tahun kekuasaan Umayyah, Abbasiyah dan Ustmaniyah serta bagaimana perilaku Khalifah-Khalifahnya. Dikalangan penggiat Khilafah, akan sangat jarang didengar kisah-kisah seperti angkara, perselisihan, persengketaan, kebijakan yang semena-mena dan isu seputar perebutan kekuasaan sepanjang masa pemerintahan Khilafah misalnya yang kerap berujung pada pertumpahan darah. Ada semacam proteksi dimana informasi seperti itu maupun perdebatan mengenainya dianggap tidak perlu dan membuang-buang waktu. Padahal informasi seperti itu dan pembahasannya dapat mengasah ketajaman argumentasi, meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong sikap kritis terhadap fakta sejarah. Dan bukankah sikap proteksi itu tidak perlu ada apabila telah ada argumentasi kuat untuk memberikan jawaban bagi persoalan-persoalan kekuasaan itu dan sejenisnya. Untuk itu, tujuan pembahasan ini bukan untuk mebuang-buang waktu, bergosip, membuka luka lama atau sekedar menunjukkan banyaknya noda hitam, tetapi demi untuk memahami realita pemerintahan Khilafah di masa lalu dan mengambil hikmah darinya.

Pembacaan sejarah dimulai dengan era Khulafa’ al-Rasyidun. Suatu ketika, berkata Abu Bakar Shiddiq R.A. di hadapan kaum Muslim saat mereka membaiatnya sebagai pemimpin umat Islam. “Aku telah dipilih untuk menjadi pemimpin kalian, namun aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Kalau aku berlaku baik, bantulah aku. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan dusta adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di kalangan kalian adalah kuat di mataku, sesudah haknya nanti kuberikan kepadanya – insya Allah, dan orang yang kuat, bagiku adalah lemah sesudah aku ambil nanti haknya itu – insya Allah. Apabila ada golongan yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Apabila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan, maka Allah akan menyebarkan bencana pada mereka. Taatilah aku selama aku taat kepada (perintah) Allah dan RasulNya. Tetapi apabila aku melanggar (perintah) Allah dan Rasul maka gugurlah kesetiaanmu kepadaku. Laksanakanlah salat, dan Allah akan merahmati kamu sekalian”.

Demikian pula pengganti beliau Amirul Mukminin, Umar bin Khathab dalam suatu pidatonya beliau berucap: “Wahai manusia, barangsiapa diantara kalian melihat aku bengkok (menyimpang dari al-Quran dan as-Sunnah), maka luruskanlah aku!” Kemudian, salah seorang diantara hadirin berkata, “Demi Allah, seandainya kami melihat kebengkokan pada dirimu, niscaya akan kami luruskan dengan mata pedang kami”. Umar menjawab, “Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah yang telah menjadikan di antara umat Muhammad orang yang mau meluruskan kebengkokan Umar (walaupun) dengan mata pedangnya”.

Pidato kedua sahabat terdekat Rasulullah SAW yang sekaligus dua Khalifah pertama umat Islam diatas menunjukkan sikap Negarawan yang luar biasa dan menjadi pedoman dasar bagi seorang pemimpin Negara dalam menjalankan pemerintahannya. Disamping menunjukkan dasar kepemimpinan dan jiwa besar seorang Negarawan, ada hikmah yang terkandung dalam kedua pidato Khalifah tersebut; yakni cikal bakal proses pengawasan rakyat terhadap penguasa. Sekalipun para sahabat telah dijamin masuk surga oleh Allah SWT, namun sebagai manusia, beliau menyadari akan kemungkinan terjadinya kesalahan maupun kealpaan dalam memikul amanah dan tanggung jawab sebagai kepala Negara Khilafah.

Selain itu, adanya ungkapan umat “niscaya akan kami luruskan dengan mata pedang kami” bermakna umat akan menggunakan kekuatan dan kuasanya, untuk meluruskan Khalifah kembali. Ini sejalan dengan haditst nabi dibawah.

“Ya Rasulullah, mengapa kita tidak memerangi mereka dengan pedang?! ‘Lalu dijawab’, Jangan, selama di tengah kalian masih ditegakkan shalat”. [HR. Imam Muslim]

“Nabi SAW mengundang kami, lalu kami mengucapkan bai’at kepada beliau dalam segala sesuatu yang diwajibkan kepada kami bahwa kami berbai’at kepada beliau untuk selalu mendengarkan dan taat [kepada Allah dan Rasul-Nya], baik dalam kesenangan dan kebencian kami, kesulitan dan kemudahan kami dan beliau juga menandaskan kepada kami untuk tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata [dan] memiliki bukti yang kuat dari Allah”. [HR. Bukhari]

“Pedang” disini menyimbolkan kuasa rakyat dan menjelaskan pola hubungan rakyat dengan penguasa secara implisit. Rakyat memiliki hak dan wewenang untuk menurunkan penguasa secara paksa, jika terlihat kekufuran yang nyata. Dan jika berbagai upaya persuasif gagal meluruskan penguasa, syara’ membolehkan rakyat mengangkat senjata. Kesimpulannya adalah, bahwa Khalifah sebagai penguasa tidaklah memiliki kekuasaan yang absolut, karena disana masih ada kedaulatan hukum dan kekuasaan rakyat yang membatasinya. Setelah rakyat mengangkat seorang Khalifah, idealnya kekuasaan rakyat tidak berpindah sepenuhnya kepada Khalifah. Khalifah adalah wakil dari rakyat untuk menjalankan administrasi pemerintahan dan pelaksana Undang-Undang Dasar Islam. Rakyat memiliki hak untuk mengawasi Khalifah dan administrasi pemerintahannya selama masa jabatannya. Selama Khalifah masih berlaku “lurus”, rakyat wajib mentaatinya, tetapi jika Khalifah “bengkok” maka rakyat berhak dan bahkan wajib untuk mengingatkannya. Entitas rakyat dan peranan aktifnya dalam rangka menjaga lurusnya pemerintahan ini merupakan embrio ‘moderasi kekuasaan’ dalam sistem pemerintahan umat Islam. Namun, moderasi kekuasaan ini kemudian tidak ditegaskan secara melembaga dan sistematis. Sehingga seiring perjalanan waktu, kepemimpinan Khalifah selanjutnya−baik secara sengaja atau tidak− membenam peran rakyat yang juga memiliki hak dalam menjaga lurusnya pemerintahan dan tidak lagi memperdulikan kedaulatan hukum seraya menterjemahkan kekuasaannya sebagai kekuasaan yang absolut. Meskipun demikian keadaanya, adanya contoh bagaimana moderasi kekuasaan dalam Islam itu menegaskan bahwa persoalan mengenai pembatasan atau pembagian kekuasaan bukan hanya milik sistem Demokrasi, dan umat Islam tidak harus merasa tabu dengannya atau ragu karena khawatir pembatasan dan pembagian kekuasaan tidak ada dalam Islam.

Seperti halnya mereka yang merindukan tegaknya kembali Khilafah ala Minhajin Nubuwwah, saya pun tidak ragu bahwa suatu saat nanti Khilafah akan tegak kembali. Ini karena kewujudannya kembali merupakan janji Allah SWT dan Nubuwah Rasulullah SAW. Saya tidak terlalu bimbang akan kapan waktunya Khilafah tegak kembali, tetapi yang lebih saya bimbangkan adalah seberapa lama Khilafah itu akan bertahan sebelum ia jatuh kepada Despotisme. Seberapa lama periode kepemimpinan Khalifah mampu bertahan dalam kondisi ideal, sebelum jatuh kepada absolutisme. Sebab, secara alamiah Khilafah menganut kekuasaan tunggal yang berpeluang besar untuk menjadi despotik. Tanpa ada penegasan mengenai moderasi kekuasaan yang tertuang dalam Undang-Undang, maka peluang itu akan menjadi kenyataan. Meskipun akuntabilitas Khilafah telah di perkenalkan diantaranya sebagaimana disebutkan dalam kitab Ajhizah ad-Dawlah al-Khilafah oleh Hizbut Tahrir, namun masih belum cukup menegaskan bagaimana proses kontrol dilakukan terhadap pemerintah dan sama sekali tidak menyentuh persoalan penegasan pembagian kekuasaan.

Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, kekuasaan penuh berada di tangan Rasul. Kekuasaan memerintah, legislasi hukum, implementasi, eksekusi, urusan kemiliteran dan sebagainya, semua berada di tangan Rasul. Kekuasaan Rasul atas umat Islam di bimbing langsung oleh Allah SWT dengan wahyu-Nya dan Rasul adalah ma’sum, sehingga terpelihara dari kesalahan, meskipun seluruh kekuasaan berada ditangannya. Tetapi, sepeninggal beliau, sejarah Islam berubah menjadi sejarah umat Islam, dengan segala dinamika dan persoalannya. Persoalan-persoalan transisi kekuasaan, pemerintahan dan perselisihan kebijakan mulai mengemuka. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat Nabi yang mulia, yang dijamin masuk syurga oleh Nabi SAW, sayangnya isu seputar kekuasaan dan pemerintahan serta kebijakan ini telah dimulai sejak awal masa kekhilafahan. Abu Bakr R.A., di dera isu perpecahan, pemberontakan, nabi-nabi palsu, orang-orang murtad (riddah) dan mereka yang menolak membayar zakat. Memang kita memahami bahwa Abu Bakr R.A, mewarisi masa-masa sulit dalam transisi pemerintahan pasca Rasulullah, dan beliau telah berhasil melaluinya dengan sangat baik dan meneguhkah kembali kewibawaan Negara. Namun, satu insiden yang masih mengganjal hingga kini dalam masa pemerintahan Abu Bakr adalah fatwa murtad terhadap mereka yang menolak membayar zakat. Dalam suatu riwayat, mereka sebenarnya bukan enggan membayar zakat sama sekali, mereka membayar zakat langsung kepada orang-orang yang membutuhkan dan enggan membayarnya melalui Baitul Mal. Keengganan mereka membayar zakat melalui Baitul Mal ini dibayar dengan eksekusi mati atau lebih tepat pembantaian, karena mereka yang dibunuh terpaksa melawan angkatan bersenjata Negara tanpa ada proses hukum atau peradilan. Akibatnya bisa dibayangkan, diantaranya adalah bagaimana kisah tragis yang dialami oleh Malik bin Nuwairah (salah seorang kepala suku di Makah), dimana Khalid bin Walid atas inisiatifnya sendiri membunuh Malik bin Nuwairah dengan cara memenggal kepalanya dengan pedangnya yang bernama Saifullah, kemudian memperkosa janda Malik bin Nuwairah lalu menikahinya sebelum habis masa iddahnya.

Selanjutnya, Umar bin Khatab menjadi Khalifah. Kepemimpinan beliau dikenal sebagai kepemimpinan yang ideal, namun tak kurang juga dari cobaan dan kritik. Sesungguhnya kritik dan perbedaan pendapat (ikhtilaf) diantara para Sahabat ini lazim terjadi karena beberapa sebab, namun umumnya dapat diselesaikan melalui ijtihad Khalifah, kesepakatan dan dengan melakukan rujukan kembali kepada mereka yang lebih memahami konteks tertentu dan dalilnya. Kritik terhadap Umar diantaranya datang dari beberapa sahabat lain seperti Abu dzar Al-Ghifari, Amar bin Yasir dan Ali bin Abi Thalib yang ijtihad-ijtihadnya berbeda dengan Umar. Umar R.A. di akhir khayatnya wafat di ujung belati seorang budak keturunan Majusi dari Persia, yakni Abu Lu’lu’. Satu riwayat yang kurang populer mengatakan Abu Lu’lu’ membunuh Umar karena dendam bahwa Umar telah mengalahkan Abu Lu’lu’ dalam persidangan sengketa tanah, namun riwayat umum menceritakan pembunuhan Umar oleh Abu Lu’lu’ karena Lu’lu’ dendam dimana dirinya dahulu adalah seorang panglima perang kerajaan Persia, dan setelah dikalahkan oleh umat Islam, lalu Umar menjadikannya sebagai budak.

Dalam merespon atas pembunuhan Umar, Ubaidillah bin Umar, kehilangan kendali dirinya sehingga harus membunuh tiga orang yang disangka sebagai pembunuh ayahnya. Salah satu yang terbunuh adalah seorang mualaf yang kemudian sangat taat beragama bernama al-Hamazan (salah eksekusi). Kemudian karena kesalahannya itu, Ubaidillah tidak mendapatkan sanksi apapun, karena Utsman tidak berkuasa untuk menghukumnya, walaupun Ali bersikeras untuk menghukum Ubaidillah bin Umar.

Ketika Utsman bin Affan diangkat menjadi Khalifah, cobaan demi cobaan yang dihadapinya tak kalah hebat. Mulai dari perpecahan, ketidakpuasan para pejabat Negara yang dipecat beliau dan tuduhan nepotisme yang diprovokasi oleh Abdullah bin Saba’. Utsman bin Affan R.A. terpaksa harus terbunuh oleh pemerotes beliau ketika sedang membaca Al-Qur’an di rumahnya, setelah beliau menolak dua opsi yang diberikan oleh demonstran. Salah satu opsinya adalah beliau meletakkan jabatannya. Namun beliau menolaknya dengan berpegang pada pesan Rasullulah SAW; “Bahwasanya engkau Utsman akan mengenakan baju kebesaran. Apabila engkau telah mengenakan baju itu, janganlah engkau lepaskan”.

Kematian Utsman memotifasi sebagian sahabat yang tersisa membai’at Ali bin Abu Thalib menjadi Khalifah. Kepemimpinan beliau berlangsung selama lima tahun. Dalam periode itu, Ali dihadapkan pada situasi sulit:

1. Dihadapkan pada tuntutan Muawiyah bin Abu Sofyan (sepupu Utsman) dan Aisyah yang meminta penjelasan kepada Ali mengapa pembunuh Utsman belum di hukum. Jawaban Ali kepada Aisyah adalah ingin menguasai dahulu kaum yang pada saat itu membela pembunuh Utsman, setelah itu baru hukuman dijalankan. Karena bila hukum dilaksanakan sesegera mungkin bisa mengakibatkan terjadinya dendam.

2. Pada perang Jamal, para pembunuh Utsman dan Pengikut Ibnu Sauda (Abdullah bin Saba) yang takut terhadap kisos setelah perundingan antara Ali dan Aisyah, melakukan serangan secara diam-diam kepada pasukan Ali dan pasukan pelindung Aisyah ketika mereka sedang istirahat malam. Sehingga masing-masing dari mereka (Ali dan Aisyah) mengira telah diserang dari belakang. Perang antara kedua pihak pun tak terelakkan.

3. Ali bin Abi Thalib kemudian berhadapan dengan sepupunya sendiri yakni Abdullah bin Abbas (ibnu Abbas dikenal sebagai bapak tafsir). Dimana Ibnu Abbas mengalihkan dukungan kepada Muawiyah gara-gara diaudit terus menerus oleh Ali atas skandal Ibnu Abbas melarikan uang Negara enam juta dirham dan menjadikan sebagian masyarakat Muslim sebagai pekerja dengan upah murah untuk menggarap kebun di tanah bengkok dan tanah rampasan yang diterimanya sebagai fa’i.

4. Pengkhianatan Marwan bin Hakam yang kemudian berpihak ke kubu Muawiyah bin Abu Sofyan. Keadaan ini memaksa Ali duduk sama rendah dengan Muawiyah bin Abu Sofyan dalam perundingan. Hasil perundingan akhirnya menguntungkan Muawiyah. Muawiyah memerintah Syria dan Mesir sementara Ali selebihnya. Kedua-dua pihak bermusuhan sesama mereka dan keadaan ini terus berlangsung sampai Ali dibunuh oleh golongan Khawarij (Abdurahman bin Muljam) pada tahun 661.

Seperti halnya keluarga Umar dalam merespon terbunhnya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Ja’far mengeksekusi Ibn Muljam dengan tindakan yang tidak kalah sadisnya, misalnya Ibnu Muljam harus dikisos yakni dipotong kakinya, dicongkel matanya, dipotong lidahnya dan kemudian akhirnya mayatnya dibakar.

Berakhirlah satu fragmen sejarah umat Islam yakni sejarah Khulafa’ al-Rasyidun, dengan ending yang tidak terlalu indah dan mewariskan tragedi di awal sejarah umat Islam. Sebelum melangkah ke pembacaan sejarah berikutnya tentang Dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Ustmani, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengambil pelajaran atas peristiwa yang telah terjadi, sebagai bahan introspeksi yang tentu amat diperlukan kaum muslim saat ini yang menyongsong kembalinya Khilafah Rasyidah.

1. Sekalipun Khalifah boleh ber-ijtihad, keputusan hukum atas suatu kesalahan seseorang, harus didasarkan pada keputusan pengadilan. Pengadilanlah yang berhak memutuskan seseorang bersalah atau tidak, sekaligus hukuman apa yang akan di berlakukan atas mereka yang bersalah. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami keadaan yang sebenarnya, mencegah tindakan hukum yang terburu-buru diambil dan agar keputusan hukum diberikan secara proporsional. Kegagalan dalam hal ini akan berakibat pada kekecewaan pihak terhukum, dendam, perpecahan dan meciptakan rasa ketidak adilan.

2. Pemilihan umum dalam rangka memilih seorang pemimpin menjadi keharusan, seperti dalam rangka memilih Khalifah dan para Wali (Gubernur). Penunjukan langsung seorang pemimpin dari pemimpin sebelumnya kepada seseorang yang menurutnya paling layak untuk memimpin umat sesudahnya, memang sah-sah saja bila di tinjau dari kacamata syar’i dan juga lebih ekonomis (hemat biaya). Tapi resiko dibelakangnya menimbulkan ketidakpuasan pihak-pihak tertentu yang merasa suaranya tidak diwakili. Kondisi ini dikemudian hari akan menimbulkan rasa tidak puas, protes dan instabilitas politik.

3. Pentingnya penetapan proses yang baku dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Wali. Pengangkatan dan pemberhentian para Wali secara langsung oleh Khalifah sebaiknya ditinjau kembali. Karena dari pengalaman yang ada, pengangkatan dan pemberhentian para Wali ini adalah isu yang sangat sensitif, dan berpotensi konflik. Ada baiknya para Wali dipilih langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum dan dibatasi masa jabatannya, misalnya dua periode, dengan satu periode terdiri dari empat sampai lima tahun.

4. Urgensi Negara dalam menciptakan civil society (Masyarakat Madani). Piagam madinah adalah contoh bagaimana Rasul membangun civil society yang sehat. Civil society didasarkan pada prinsip kesederajatan dan keadilan, rule of law, keterbukaan dan nilai-nilai universal lainnya demi persatuan rakyat. Civil society juga bermakna transformasi kelembagaan dan organisasi Pemerintahan menuju Good Governance (pemerintahan yang baik) dan perubahan struktur kemasyarakatan.

Baiklah, mari kita lanjutkan pembacaan sejarah di masa Dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiah dan Kesultanan Utsmaniyah.

Mengawali pembacaan tentang sejarah Dinasti Bani Umayyah, saya akan mengajak pembaca sejenak membandingkan tiga buah kisah pendek sebagai berikut;

Pertama, Ketika Umar bin Khatab naik mimbar pasca dikukuhkan sebagai khalifah kedua tahun 20 H, ia berkhutbah yang intinya mengingatkan akan peran masyarakat dalam meluruskan prilaku pemimpinnya, lalu serta merta seorang Arab Badui menyanggah: “Demi Allah jika kami menemukan ada yang bengkok dalam kepemimpinanmu (Umar bin Khatab), kami akan meluruskanmu dengan pedang”. Dengan sanggahan itu Umar menyampaikan puji syukur kepada Allah.

Kedua, Ketika Mu’awiyah diingatkan oleh salah seorang laki-laki, “hendaklah engkau berlaku lurus terhadap kami, dan jika engkau berlaku bengkok niscaya kami akan meluruskanmu”. Mendengar itu Mu’awiyah langsung menimpali, “dengan apa engkau akan meluruskanku?”, laki-laki itu menjawab “dengan kayu”. Kalau begitu kata Mu’awaiyah, “mari kita sama-sama meluruskan diri”.

Ketiga, Ketika Abdul Malik bin Marwan naik mimbar Rasul untuk berpidato pada 75 H atau setelah terbunuhnya Abdulah bin Zubair, dia berkata: “Demi Allah jangan sekali-kali ada yang menyatakan untuk bertakwa kepada Allah setelah pidatoku ini, jika tidak ingin kutebas tengkukmu” ancam Marwan sambil berlalu.

Ketiga kisah diatas memperlihatkan bagaimana perkembangan model kekuasaan dari masa Khulafa’ al-Rasyidun, yang melambangkan ketulusan dan keterbukaan seorang pemimpin kepada rakyatnya, sampai masa Umayyah, yang juga melambangkan ketulusan dan keterbukaan seorang pemimpin, namun dalam hal penegasan (kevulgaran) soal siapa yang memegang kuasa, who is the boss, dan sinyal jelas tentang apa yang akan diterima ketika ada mereka yang berkeberatan terhadap sang penguasa. Kisah ini sengaja di angkat untuk mengungkap bagaimana tipikal penguasa Bani Umayyah yang Khalifahnya yang tidak suka berbasa-basi, tampil apa adanya dan sanggup berbuat apa saja untuk melindungi kekuasaannya dari ancaman. Berbeda nanti dengan Bani Abbasiyah yang tipikal penguasanya penuh dengan hipokrasi dan kemunafikan. Mereka tampil di depan khalayak dengan tampang khusuk dan penuh iman, tak jarang bercucuran air mata ketika dinasihati oleh para ahli ibadah. Namun pada lain waktu, mereka 360 derajat berbeda dengan melakukan hal-hal yang amat memalukan dan membelalakkan mata. Dalam kealfaan dan kegilaannya itu, mereka justru tidak risih disapa sebagai pemimpin kaum beriman (Amirul Mu’minin) dan Khalifah bagi umat Islam (Khalifah al-Muslimin).

Contoh kevulgaran dan kejujuran Bani Umayyah dapat dilihat dari sikap Abdul Malik bin Marwan. Dalam Tarikh al-Khulafa, al-Suyuti menceritakan kisah dari Ibnu Abi Aisyah mengatakan, Abdul Malik pernah diminta untuk memutuskan suatu perkara sambil diajukan kepadanya sebongkah mushaf al-Qur’an. Akan tetapi, ia justru mencampakkannya seraya berkata: “Ini adalah persentuhanku yang terakhir denganmu!”. Dan kenyataanya, apa yang ia katakan kemudian ia lakukan. Setelah menyatakan talak dengan al-Qur’an, sang ahli fiqih ini kemudian menjalankan roda pemerintahan dengan instingnya.

Bani Umayyah awalnya didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sofyan (satu kakek buyut dengan Utsman bin Affan R.A.). Ia menjadi Khalifah setelah wafatnya Ali bin Abu Thalib. Orang-orang Madinah saat itu membaiat Hasan bin Ali, namun Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahan ini kepada Mu’awiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu yang sedang dilanda bermacam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Shiffin, perang Jamal dan penghianatan dari orang-orang Khawarij dan Syi’ah, dan terakhir terbunuhnya Ali bin Abi Thalib.

Namun kemudian Mu’awiyah bin Abu Sufyan mewajibkan seluruh rakyatnya untuk membai’at anaknya, yaitu Yazid bin Mu’awiyah sebagai Khalifah pengganti dirinya. Sekaligus memperkenalkan suksesi secara putra mahkota, seperti layaknya sistem Monarki (Kerajaan). Memang prosesi pengangkatannya menggunakan bai’at sebagai formalisasi pengangkatan Khalifah, akan tetapi bai’at tersebut kemudian hanya menjadi kamuflase saja, karena bai’at dilakukan secara paksa dan ancaman hukuman mati akan diberikan bagi siapa saja yang menentang keputusan itu atau menolak bai’at. Mu’awiyah bin Abu Sufyan bahkan memberikan interprestasi sendiri dari kata Khalifah, dimana ia menambahkan kata “Allah” dibelakang kata Khalifah, yang dalam pengertiannya penguasa yang diangkat oleh Allah. Sedangkan Abu Bakar R.A. telah melarang penggunaan kata “Khalifah Allah”, ketika ia dipanggil demikian. Ia berkata, “Aku bukan Khalifah Tuhan, tapi aku adalah Khalifah (pengganti, perwakilan) dari utusan Tuhan. Lagipula, seseorang hanya dapat bertindak sebagai “Khalifah” (pengganti, perwakilan) seseorang yang tidak ada, bukan sesuatu yang ada (karena Tuhan selalu ada).

Tindakan pewarisan tahta ini memicu protes dikalangan umat. Ia di anggap tidak mentaati isi perjanjiannya dengan Hasan bin Ali ketika dia naik tahta, yang menyebutkan bahwa persoalan penggantian kepemimpinan diserahkan kepada pilihan umat Islam. Deklarasi pengangkatan anaknya Yazid bin Mu’awiyah sebagai putera mahkota menyebabkan munculnya gerakan-gerakan oposisi di kalangan rakyat yang mengakibatkan terjadinya perang saudara beberapa kali dan berkelanjutan.

Sejarah kemudian mencatatat munculnya Abdullah bin Zubair yang menyatakan dirinya secara terbuka sebagai Khalifah menggantikan Husain bin Ali yang terbunuh dalam perang Karbala. Terjadi dualisme kepemimpinan dan perpecahan yang hebat di kalangan umat Islam. Perlawanan Abdullah bin Zubair baru dapat dihancurkan pada masa kekhilafahan Abdul Malik bin Marwan (Khalifah ke-5 Bani Umayyah yang juga dikenal ahli fiqih), yang kemudian kembali mengirimkan pasukan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi dan berhasil membunuh Abdullah bin Zubair pada tahun 73 H/692 M.

Pola pemerintahan tangan besi yang dipraktekkan Dinasti Umayyah berlanjut. Ketika Abdul Malik bin Marwan memimpin, ia menjadikan Hajjaj “si tukang jagal” sebagai tangan kanannya. Kekejaman Hajjaj bin Yusuf begitu terkenal, hingga ada pameo “jika Hajjaj datang, malaikat menyingkir dan setanpun berdansa mendekat”.

Demikian kenyataan sejarahnya, bahwa Dinasti Umayyah dibangun di atas genangan darah sesama Muslim. Pendahulu Abdul Malik bin Marwan seperti Yazid dikenal sebagai monster haus darah dengan tumbal pertamanya Husain bin Ali bin Abu Thalib. Tidak kalah sadisnya, Abdul Malik sang ahli fiqih ini juga telah melakukan pembantaian dengan jubah kebesarannya sekaligus menyatakan talak tiga dengan al-Qur’an, lalu ia memimpin dengan instingnya.

Namun sayangnya, saat itu Ulama-Ulamanya atau sejenis Ulama plat merah saat ini, selalu saja mendoakan Abdul Malik seraya berkata bahwa Abdul Malik sang penjaga amanat umat Islam, dimana saat itu spekulasi hadits bermunculan, salah satunya berbunyi “orang-orang yang sekurang-kurangnya pernah tiga hari memimpin umat Islam akan diampuni dosa-dosanya”. Dan menjelang kematianya, Abdul Malik bin Marwan berwasiat kepada anaknya Walid “Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah dengan kekuasaan yang telah diamanatkan padamu dan tetaplah hormati Hajjaj bin Yusuf, serta jangan hiraukan komentar orang tentang Hajaj bin Yusuf”. Dan ketika anaknya Walid menangis, Abdul Malik berkata “Mental apaan ini, jika aku mati singsingkan lengan bajumu, pakailah sabuk kulit macan dan selipkan pedang, jika ada orang yang berkata lebih berhak atas kekuasaan dari padamu, tebaslah batang lehernya”.

Sejarah mencatat, bahwa kekuasaan Dinasti Bani Umayyah dimarakkan oleh tiga nama orang sebagai sadis, namun merupakan Khalifah yang dikenal populer yakni Yazid bin Muawiyah sang pembantai, Yazid bin Abdul Malik dan Walid bin Yazid. Satu orang yang kemudian dikenal sebagai sangat bijaksana yakni Umar bin Abdul Azis, karena kebijaksanaannya itu ia dijuluki Umar kedua yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi setelah Umar bin Khatab. Namun sayang orang baik ini harus mati terminum racun yang diduga diberikan oleh keluarga dekatnya sendiri karena menginginkan kekuasaannya.

Kezaliman Yazid bin Muawiyah tidak cukup ditandai dengan pembantaian atas Husain bin Ali, yakni ketika Yazid bin Muawiyah bersama pasukannya menaklukan Madinah karena masyarakatnya mencabut bai’at atasnya, Yazid memaklumatkan pembantaian dan anarkisme selama tiga hari dalam kota. Ibnu Atsir dalam al-Kamil fi al-Tarikh-nya meriwayatkan, akibat pembantaian itu 4.500 jiwa menjadi tumbal dan sekitar 1.000 perawan muslimah diperkosanya. Dan lebih dahsyatnya Yazid bin Muawiyah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam al-Bidayah wa al-Nihayah, telah secara ekplisit menyatakan kemurtadan dengan menyebutkan, “Klan Hasyim bermain-main dengan kuasa. Kekuasaan tidak datang wahyupun tidak menjelang”. Disebutkan dalam Tarikh al-Khulafa, Yazid juga dikenal gemar mengumbar nafsu dan minum minuman keras.

Sementara itu Yazid yang lain yakni Yazid bin Abdul Malik, ia adalah Khalifah pengganti Umar bin Abdul Azis. Yazid bin Abdul Malik menjadikan selama kekuasaannya sebagai lautan kebobrokan moral dan kemesuman, namun sebagaimana diriwayatkan oleh al-Suyuti dalam Tarikh al-Khulafa-nya: Ketika Yazid bin Abdul Malik mendapatkan mandat sebagai Khalifah, ia datangkan 40 orang Syeikh (maha guru agama), dan meminta agar 40 Syeikh tersebut berfatwa yang isinya bahwa seorang Khalifah tidak akan dihisab oleh Tuhan, apalagi disiksa.

Keadaan ini menegaskan juga bahwa ternyata kerusakan itu tidak hanya datang dari Khalifah, tetapi juga bisa datang dari Ulama dalam pengertian ahli ilmu agama. Kalau selama kekuasaan Yazid bin Abdul Malik telah menghabiskan masanya dengan bermesum ria dengan perempuan bernama Salamah dan roman cintanya dengan Habbabah. Al-Mas’udi dalam Muruj al-Dzahab-nya meriwayatkan dari jalur Abu Hamzah al-Khariji menyatakan; Yazid mendudukan Hababah di paha kanannya, dan Salamah di sebelah kirinya, lalu secara terbuka dia menyatakan “aku ingin terbang” sambil berkata aku terbang menuju laknat Tuhan dan azabnya yang pedih. Ibnu Katsir juga meriwayatkan, bahwa ia (Yazid bin Abdul Malik) menginginkan agar istana dikosongkan dari manusia, ia menginginkan berdua saja dengan Habbabah untuk mengumbar libidonya, hingga bersenda gurau, yang akhirnya Habbabah harus mati tersedak buah anggur, dan bangkainyapun terus diciumi, dipeluk dengan penuh nafsu, barulah ketika mulai membusuk, mayat Habbabah dikubur dan Yazid bin Abdul Malik menginap dikuburan berhari-hari meratapi kematian kekasihnya.

Cerita lebih gila dari tiga tokoh antik dalam Dinasti Bani Umayyah adalah munculnya anak Yazid bin Abdul Malik, yakni al-Walid bin Yazid, Ia seorang homoseksual yang “overdosis” dan hobinya menjadikan Mushaf Al-Quran sebagai sasaran memanah sambil membaca ‘auzubillahi, laa hawla walaqwata’. Ketika beberapa orang ulama menyatakan al-Walid bin Yazid sebagai kafir dan zindiq, seorang ulama besar pula yang bernama Al-Zhahabi membelanya, sambil berkata, tidak benar kalau al-Walid kafir dan zindiq, namun memang ia dikenal sebagai pemabuk dan pelaku homoseksual. Bahkan ketika al-Walid pergi kerumah seorang Ulama bernama al-Muhtadi tentang desas desus tuduhan kafir zindik, al-Muhtadi justru membelanya. Layaknya kebanyakan Ulama sekarang yang membela penguasa sekalipun penguasa sudah berlaku yang zalim. Ketika membaca perilaku homoseksualitas Khalifah ini, anda mungkin tersentak sejenak. Kita mungkin menyangka bahwa gejala LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transeksual) hanya ada di zaman kita dimana kebebasan individu begitu didewakan. Kenyataannya, gejala seperti ini sudah ada bahkan sejak awal kekhilafahan. Pelakunya pun tidak tanggung-tanggung, sang Khalifah sendiri. Kita mungkin juga mengira bahwa kebiasaan perselingkuhan antara penguasa dan agamawan hanya ada dalam kisah sejarah Eropa.

Mari kita lihat apa yang dilakukan al-Walid ketika membaca ayat “Mereka melakukan penaklukan dan takluklah setiap tiran yang bebal. Dibelakang mereka sudah menguntit neraka jahannam. Mereka akan disiram air yang menggelegak…” Seketika itu pula ia meletakkan mushaf al-Qur’annya untuk dipanah. Namun, ia berubah pikiran, lalu cukup melemparkannya sambil berkata:

Aku menantang semua tiran yang bebal

Ini, akulah sang tiran bebal

Kalau tuhanku datang di hari kebangkitan

Katakan, Tuhan, aku telah ditaklukkan al-Walid

Muhammad Ibnu Yazid al-Mubarrad mengatakan: “Sesungguhnya al-Walid sudah ateis dalam syairnya yang menyebut-nyebut soal Nabi dan wahyu Tuhan yang tak datang padanya:”

Seorang Hasyimi bermain-main dengan kuasa

Tanpa wahyu turun, tanpa Kitab

Titahkan Tuhan melarangku makan

Suruh Tuhan menghalangiku minum

Al-Walid juga pernah berusaha membuat kubah di atas Ka’bah untuk minum-minum ketika ia melaksanakan haji beserta beberapa kerabatnya. Namun para pemuka sukunya berhasil meyakinkannya untuk mencabut keinginannya. Yang jelas, dari kisah hidupnya ia betul-betul memperturutkan hasratnya. Sampai-sampai kegilaan akan hiburan dan minuman itu mampu menguasai para elit dan masyarakat pada zamannya, sebagaimana diceritakan al-Mas’udi. Karena itu tak heran bila bermunculan bintang-bintang di bidang tarik suara bak American Idol, di antaranya Ibnu Sarih, Ma’bad, al-Gharidh, Ibnu Aisyah, Ibnu Muhriz, Thawis, dan Dahman.

Riwayat al-Walid berakhir dengan pembelotan sepupunya, yaitu Yazid bin al-Walid, yang membunuhnya setelah mencicipi kekuasaan selama satu tahun tiga bulan. Namun, takdir menentukan masa kepemimpinan Yazid pun jauh lebih pendek; tak lebih dari lima bulan. Ia meninggal, lalu digantikan adiknya, Ibrahim, untuk jangka waktu 70 hari saja, karena dikudeta Marwan bin Muhammad sebagai upaya balas dendam terhadap al-Walid bin Yazid. Setelah itu, masa Bani Umayyah berakhir dengan tewasnya Marwan, yang berkuasa sekitar 5 tahun, di tangan orang-orang Abbasiyah.

Terlalu banyak cerita gelap yang dapat diungkap dari Dinasti Bani Umayyah, beberapa kesimpulan yang dapat dipetik adalah pertama, adalah benar bahwa Dinasti ini telah melebarkan wilayah kekuasaan Islam, namun motivasinya lebih banyak untuk kesenangan nafsu sebagai layaknya masyarakat Jahiliyah yang baru berkenalan dengan dunia luar. Kedua, era Umayyah adalah nepostisme ke-Araban yang akut. Ketiga, pada era inilah Ulama-Ulama besar banyak bermunculan, namun seringkali Ulama malah bertindak menjustifikasi kebijakan Khalifah, sekalipun menyimpang dari Islam.

Selanjutnya akan kita dedah pula bagaimana Dinasti Bani Abbasiyah. Yang ternyata tidak kalah sadisnya, sekalipun pada Dinasti ini the Golden Era-nya peradaban Islam tertoreh dalam sejarah. Dinasti ini sebenarnya tidak perlu diperkenalkan lagi, sebab ia telah mempekenalkan diri lewat figur pendirinya yakni Abbul Abbas Al-Saffah (Abbul Abas si tukang jagal). Ada dua dekrit yang dikeluarkan oleh sang tukang jagal ini yakni pertama untuk mencari kuburan dan memburu apa saja yang tersisa dari pimpinan Bani Umayyah, kedua melecut, menyalib, membakar mayatnya dan menghamburkan ke udara abu jenazah para pemimpin Bani Umayyah.

Dinasti Bani Abbasiyah merebut kekuasaan dengan klaim bahwa hak kekuasaannya telah ditentukan dan diberi mandat langsung dari Tuhan. Dalam Musnad-nya, Ibnu Hanbal misalnya menyebutkan hadits berikut: “Akan muncul pemimpin dari sanak keluargaku pada masa terjadinya peralihan zaman dan malapetaka besar. Ia disebut al-Saffah, kedermawanannya sangat melimpah”. Al-Thabari juga menyebutkan: “Rasulullah pernah mewartakan kepada pamannya Abbas, bahwa kepemimpinan Arab kelak akan jatuh ke tangan sanak keluarganya. Sampai-sampai sanak keluarganya itu tidak sabar menantikan kapan saat itu tiba”. Inilah cara Abbasiyah merebut simpati massa untuk membai’at dan loyal terhadap mereka. Bermulalah model kekuasaan berdasarkan klaim palsu agama ini yang didukung dengan ancaman keras bagi mereka yang tidak loyal dan mengancam kekuasaan.

Pasukan tentara Bani Abbas kemudian berhasil menaklukkan kota Damsyik, ibukota Bani Umayyah, dan mereka “memainkan” pedangnya di kalangan penduduk, sehingga membunuh kurang lebih lima puluh ribu orang. Masjid Jami’ milik Bani Umayyah, mereka jadikan kandang kuda-kuda mereka selama tujuh puluh hari, dan mereka menggali kembali kuburan Mu’awiyah serta Bani Umayyah lainnya. Memang benar kemudian mereka bongkar kuburan Muawiyah dan Yazid bin Muawiyah dan hanya menemukan sepotong tulang yang sudah mirip dengan arang lalu mereka angkat dan bakar lalu dilambungkan abunya ke udara. Sementara saat membongkar kuburan Abdul Malik bin Marwan, mereka menemukan tengkorangnya. Dan ketika mendapati jasad Hisyam bin Abdul Malik masih utuh, mereka lalu menderanya dengan cambuk-cambuk dan menggantungkannya di hadapan pandangan orang banyak selama beberapa hari, kemudian membakarnya dan menaburkan abunya. Mereka juga membunuh semua anggota keluarga Bani Umayyah yang ada di kota Basrah dan menggantungkan jasad-jasad mereka dengan lidah-lidah mereka, kemudian membuang mereka di jalan-jalan kota itu untuk makanan anjing-anjing. Demikian pula yang mereka lakukan terhadap Bani Umayyah di Makkah dan Madinah.

Ibnu Atsir dalam al-Kamil fi al-Tarikh mengungkapkan bahwa Al-Saffah juga melakukan pengejaran terhadap seluruh sanak keluarga dan pendukung Bani Umayyah. Ia menghabisi mereka semua, kecuali anak-anak yang masih menyusu dan mereka yang telah melarikan diri ke Andalusia.

Al-Mas’udi pula dalam Muruj al-Dzahab mengungkapkan kisahnya secara lebih terperinci. Haitsam bin Uday at-Tha’i meriwayatkan kisah dari Amru bin Hani. “Kami pergi mencari kuburan pemuka Umayyah pada masa Abu Abbas al-Saffah. Hanya mayat Hisyam yang kami temukan masih utuh, kecuali bagian hidungnya. Abdullah bin Ali mengeluarkannya, menyambuknya 80 kali, lalu membakarnya. Jenazah Sulaiman kami keluarkan dari pekuburan Dabiq. Yang tersisa memang hanya tulang belulang, tulang rusuk, dan tengkoraknya. Tapi kami membakarnya. Kami masih melakukan hal serupa terhadap setiap keluarga Umayyah, terutama di komplek pekuburan Qinasrin. Petualangan kami berakhir di Damaskus. Disana kami menemukan kuburan al-Walid bin Abdul Malik. Tapi kami tak menemukan apa-apa secuil pun. Kami juga menggali kuburan Abdul Malik, tapi tidak menemukan hal lain, kecuali sebagian tengkorak kepalanya. Lalu kami lanjutkan dengan penggalian kuburan Yazid bin Muawiyyah, tapi kami hanya menemukan sepotong tulang. Dan di sepanjang liang lahatnya kami menemukan garis hitam seperti di torehkan arang. Kami masih memburu jenazah-jenazah keluarga Umayyah di seantero negeri dan membakar apa yang terjumpa dari jenazah mereka”.

Farag Fauda dalam bukunya Al-Haqiqah al-Ghaybah, yang banyak menginspirasi dan komentarnya banyak saya kutip dalam tulisan ini mengatakan, ketika ia merenungkan kejadian-kejadian sadis ini, akal sehat bertanya, apa alasan dan justifikasi semua tindakan mereka ini. Pembunuhan terhadap para pembesar dalam konteks perebutan kekuasaan, membunuh sanak keluarga demi menjamin masa depan kekuasaan baru dan menghapuskan sisa-sisa kekuasaan masa lalu memang sudah sering terjadi. Akan tetapi, memburu jenazah, membalas dendam, menggantung dan membakarnya, benar-benar perkara yang sangat berlebihan.

Disamping berbuat bengis diluar kemanusiaan, pemimpin Abbasiah tetap saja berpidato dengan gaya layaknya orang yang sangat saleh dan beradab dengan cara memuji-muji Islam dengan kalimat “Segala puji bagi Allah yang telah memilih Islam, yang memuliakan dan mengagungkannya, yang telah memilihkannya untuk kita dan membuatnya tetap kukuh bersama kita, kita menjadi lurus dan lebur di dalamnya, serta menjadi pemenang karenanya”. Pidato tersebut sepintas mirip dengan pernyataan para pejabat saat ini yang menampakan diri seakan sangat suci dan sedikit-sedikit mengutip kalimat-kalimat suci bertabur ayat, namun membiarkan korupsi terus berlangsung, sehingga benar kemudian sepanjang masa Dinasti Bani Abbasiah, umat benar-benar tertipu dengan muslihat sang Khalifah yang berselingkuh dengan sebahagian besar Ulama dengan tampilan seakan muslim yang baik dan berlidung dibalik jubah agama, namun prilakunya sangat tidak beradab.

Dinasti Bani Umayyah kemudian di habisi sampai ke akar-akarnya oleh Bani Abbasiyah. Mereka yang masih tersisa dari Bani Umayyah menetap di Andalusia dan memerintah secara otonom, yang akhirnya musnah jua ditelan zaman sampai tahun 1031 H.

Kembali ke kisah Al-Saffah, Khalifah ini punya kepandaian dalam bersandiwara, bukan hanya bengis di hadapan lawan politik dan penuh iman di hadapan pendukungnya, ia juga pandai bersandiwara ketika mengeksekusi musuh-musuhnya. Ia mengatur skenario pembantaian sisa-sisa kerabat Bani Umayyah layaknya sebuah drama opera sabun, ada plot, kisahnya berlangsung secara alamiah, mengalir kemudian ada klimaks dan ending-nya yang sudah di set. Kita akan mulai kisah ini dengan babak sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Atsir. Ibnu Atsir menuturkan “Di saat al-Saffah sedang melakukan perjamuan yang ramah terhadap Sulaiman bin Hisyam bin Abdul Malik, Sudaif sang penyair datang sembari melantunkan syairnya:

Jangan silau akan tampilan seseorang

Jika sumsum simpan penyakit mematikan

Hunuskan pedang, sediakan lecutan

Sampai tak tersisa keluarga Umayyah pun seorang

Kontan, Sulaiman tertegun seketika, lalu berkata: “Anda benar-benar telah membunuhku, wahai Syekh (Sudaif)!” Al-Saffah pun langsung beranjak masuk ke ruang pribadinya sambil menarik Sulaiman. Ia menghabisi nyawanya.

Suatu ketika Al-Saffah memberikan jaminan keamanan kepada keluarga Umayyah lainnya yang berjumlah 90 orang. Setting peristiwa masih tetap berada di tempat perjamuan makan yang sama. Dan sepanjang pembuat acara adalah Khalifah, kemurahan hati akan dipastikan tetap terjaga. Rasa amanpun tak pantas disangka-sangka. Tapi secara mengejutkan, seorang penyair datang seraya melantunkan syair:

Kekuasaan tidak akan goyah

Di tangan Badut-Badut Bani Abbas

Atas Bani Hasyim ia menuntut balas

Setelah lama terbuang tabah

Jangan lagi tergelincir oleh Abdus Syam

Penggallah tiap tunas yang sedang mengembang

Mendengar syair itu, al-Saffah lalu memerintahkan untuk menghantam kepala mereka semua dengan pentungan besi. Sebagian pecah kepala, tetapi jasadnya tetap bernyawa, dalam kondisi yang mengenaskan. Tatkala al-Saffah menyaksikan sekitar 90 orang yang sedang meregang nyawa, ia meninggikan suara sambil menuturkan titah: ‘Gelar permadaniku untuk bersantap secara lesehan di atas mereka!’ Ia dan orang-orangnya memulai dinner party (santap malam), sementara permadani menari ke kanan dan ke kiri. Tatkala permadani tidak lagi bergerak, mereka pun selesai dari kunyahan mereka sambil mengucap alhamdulillah dan tahniah kepada para tentara dan kerabatnya.

Apabila para Khalifah gemar mendeklarasikan dirinya sebagai “tukang jagal semena-mena” (al-Saffah al-Mubih) untuk menunjukkan kebengisannya, begitu pula tingkah seorang gubernurnya. Dalam Tarikh al-Ya’qubi disebutkan Rayyah bin Utsman selaku gubernur Madinah dimasa al-Mansur menggelari dirinya sebagai “si ular anak si ular”. Kondisi di masa ini menunjukkan pada kita bahwa otoritarianisme yang di balut agama tidak hanya terjadi di barat, dan menyangkal pendapat yang mengatakan bahwa kita tidak perlu mengusulkan adanya pembagian kekuasaan, menciptakan mekanisme kontrol dan Undang-Undang yang menjamin Negara tidak jatuh pada despotisme.

Abul A’la al-Maududi dalam al-Khilafah wa al-Mulk menceritakan kembali berdasarkan riwayat dari Ibnu Atsir dan al-Thabari; tidak lama kemudian timbul pemberontakan di kota Musil melawan al-Saffah yang segera mengutus saudaranya, Yahya, untuk menumpas dan memadamkannya. Yahya kemudian mengumumkan dikalangan rakyat: “Barangsiapa memasuki masjid Jami’, maka ia dijamin keamananya”. Beribu-ribu orang secara berduyun-duyun memasuki masjid, kemudian Yahya menugaskan pengawal-pengawalnya menutup pintu-pintu Masjid dan menghabisi nyawa orang-orang yang berlindung mencari keselamatan itu. Sebanyak sebelas ribu orang meninggal pada peristiwa itu. Dan di malam harinya, Yahya mendengar tangis dan ratapan kaum wanita yang suami-suaminya terbunuh di hari itu, lalu ia pun memerintahkan pembunuhan atas kaum wanita dan anak-anak, sehingga selama tiga hari di kota Musil digenangi oleh darah-darah penduduknya dan berlangsunglah selama itu penangkapan dan penyembelihan yang tidak sedikit pun memiliki belas kasihan terhadap anak kecil, orang tua atau membiarkan seorang laki-laki atau melalaikan seorang wanita.

Seorang ahli fiqih terkenal di Khurasan bernama Ibrahim bin Maimum percaya kepada kaum Abbasiyin yang telah berjanji “akan menegakkan hukum-hukum Allah sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah”. Atas dasar itu ia menunjukkan semangat yang berkobar-kobar dalam mendukung mereka, dan selama pemberontakan itu berlangsung, ia adalah tangan kanan Abu Muslim al-Khurasani (pendiri Negara Khurasan yang kemudian menyerahkannya ke al-Saffah). Namun ketika ia (setelah berhasilnya gerakan kaum Abbasiyin itu) menuntut kepada Abu Muslim agar menegakkan hukum-hukum Allah dan melarang tindakan-tindakan yang melanggar kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, segera ia dihukum mati oleh Abu Muslim.

Abu Ja’far al-Mansur, Khalifah kedua Bani Abbasiyah naik tahta. Ia melakukan intrik politik agar Abu Muslim al-Khurasani bersedia membunuh Abdullah bin Ali (paman al-Saffah sekaligus panglima pasukan Abbasiyah di peperangan Zab yang menuntaskan kemenangan mereka terhadap orang-orang Umayyah). Setelah misi tuntas, ia sendiri yang turun tangan menghabisi Abu Muslim al-Khurasani. Abu Ja’far tidak peduli ketika Abu Muslim memohon: “Tidakkah lebih baik engkau biarkan aku hidup untuk menyingkirkan musuh-musuhmu?” Tetapi Abu Ja’far menampik: “Siapakah musuh yang lebih mematikan dari dirimu?!”.

Abu Ja’far al-Mansur bersekutu dengan Pepin dan Charlemagne, yang menguasai sebagian besar daratan Eropa pada abad pertengahan, demi menaklukkan Abdur Rahman bin Mu’awiyah bin Hisyam, Khalifah Umayyah di Andalusia. Namun ia gagal menaklukkannya. Kita mungkin berfikir kalau Khalifah tidak sepantasnya bekerjasama dengan kafir harbi fi’lan (Negara kafir yang secara terang-terangan memerangi umat Islam) karena tindakan seperti ini di haramkan syara’, apalagi bekerjasama untuk membantai umat Islam sendiri. Kita juga mungkin berfikir bahwa situasi seperti ini hanya terjadi di zaman kita. Kekuasaan telah menggelapkan mata mereka. Bagi al-Mansur, prinsip politiknya: “Lakukanlah apapun, tempuh jalan manapun, bersekutulah dengan musuhnya musuhmu, demi mencapai tujuanmu dan menang atas musuhmu”. Artinya, ia benar-benar telah melupakan Islam, masa bodoh dengan hukum-hukum al-Qur’an dan Sunnah, serta menjauhkan diri sedapat mungkin dari teladan para Khulafa’ al-Rasyidun. Ia hanya mengingat dirinya sebagai “penguasa Tuhan di muka bumi”, tipikal penguasa Arab-Quraisy. Ia mendasarkan kekuasaannya atas hak Bani Abbas terhadap Khalifah, bukan berdasarkan hak rakyat untuk memilih.

Al-Mansur juga terkenal anti kritik. Suatu ketika Ibnu Muqaffa mengirimkan untuk al-Mansur buku yang berjudul Risalah al-Sahaabah (Risalah tentang Para Sahabat). Buku itu berisi nasihat untuk Khalifah agar pandai-pandai memilih para pembantu dan memperbaiki sistem pengelolaan masyarakatnya. Nasihat itu ia sampaikan dengan sangat santun. Boleh jadi, ia sedang mengharap penghargaan materi yang pantas untuk karyanya dengan mengirimkannya kepada Khalifah. Dan mungkin, ia pun tidak mengira bahwa sekedar memberi nasihat kepada penguasa adalah tindak kriminal. Kaki dan tangan Ibnu Muqaffa dicincang satu per satu. Potongan dagingnya di panggang di atas bara api, tepat di hadapannya. Setelah matang, satu per satu pula daging panggang itu dijejalkan ke mulutnya. Ibnu Muqaffa menjalani penderitaan tiada tara sampai ajal pun menjemputnya.

Mungkin Ibnu Muqaffa pun bertanya tatkala harus mengunyah jasadnya sendiri atas perintah “pemimpin kaum beriman”: pemimpin apa dan beriman seperti apa??? Ia mungkin bertanya, inikah hakikatnya kekuasaan Khilafah yang disebut “Islamiyah” itu? Islamiyah apanya??? Mungkin saat itu ia juga menyadari apa yang sekarang mesti pula disadari oleh para pejuang Khilafah dan sistem syariah, dan mereka yang memandang remeh usulan pembatasan dan pembagian kekuasaan, yang berfantasi tentang nikmatnya Negara despotik yang mengatasnamakan agama.

Namun demikian, walaupun al-Mansur masuk sejarah dari aspek yang paling bejatnya, ia tetaplah tercatat sebagai seorang negarawan besar yang berhasil mengukuhkan kekuasaannya dan mewariskannya kepada keturunan-keturunannya, meskipun dibangun di atas genangan darah. Dan kenyataan bahwa ia semena-mena, sebetulnya juga tidak lepas dari fatwa para fuqaha, ketakutan sebagian, dan bungkamnya sebagian yang lain. Juga yang terpenting tidak jalannya fungsi-fungsi pemerintahan, tidak adanya pembagian kekuasaan dan check and balance.

Era Abbasiyah adalah era pemerintahan paling bergairah dalam kebangkitan akal dan peradaban. Dan paling maju dalam soal fiqih. Dan untuk melengkapi gambarnya, kita dapat pula menyebutnya paling maju dalam soal kenikmatan hidup dan durjananya, ini ditandai dengan maraknya dunia hiburan dan kemaksiatan. Farag Fauda mengatakan, kondisi ini didorong oleh banyak faktor, namun barangkali faktor utamanya adalah apa yang di masa sekarang disebut sebagai “iklim kondusif” yang membuka peluang untuk kemaksiatan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di masa lalu minuman keras, musik dan tarik suara menjadi kegemaran para Khalifah-Arab dalam pesta-fora mereka. Ini karena Ulama juga membolehkannya. Saat itu para fuqaha Irak yang terdiri dari murid-murid Abu Hanifah mempunyai fatwa yang membolehkan minuman keras. Sementara itu ulama Hijaz membolehkan musik dan nyanyian. Itulah iklim atau suasana umum yang mendorong maraknya musik dan minuman keras serta konsekuensi-konsekuensi lain seperti maraknya dunia hiburan, perempuan penghibur, dan penyimpangan perilaku seksual. Dunia hiburan sudah menjadi bagian dari kenikmatan masyarakat kala itu. Untuk soal menikmati perempuan penghibur, al-Mahdi dan putranya, Harun al-Rasyid adalah jagonya. Untuk soal penyimpangan seksual, al-Watsiq adalah bintangnya.

Mengenai maraknya minuman keras itu, “iklim kondusif” bukan hanya datang dari Khalifah, tapi pendapat fuqaha kala itu yang merupakan murid-murid Abu Hanifah yang merujukkan pendapatnya dari Abdullah bin Mas’ud yang kemudian mengambil kesimpulan bahwa kata khamar dalam al-Qur’an adalah air sari buah anggur berdasarkan makna kebahasaan dan dari hadits-hadits nabi lainnya. Pemahaman inilah yang membuat Abu Hanifah berijtihad menyangkut halalnya beberapa jenih khamar seperti sari buah kurma dan kismis. Dengan catatan, bahan-bahan itu diolah sewajarnya dan diminum dengan kadar tidak memabukkan.

Masa Abbasiyah ini diramaikan pula dengan maraknya perbudakan dan pergundikan. Perbudakan dan pergundikan bersumber dari sistem perdagangan budak yang masih ramai di masa itu, dan hasil pampasan perang. Asal mereka pun bermacam-macam, ada gundik Romawi, Persia dan Ethiopia. Terjadinya surplus budak ini menimbulkan fenomena saling menghadiahi selir, yang menjadi kebiasaan umum. Jumlah gundik-gundik yang dimiliki para petinggi Negara semakin berkembang dalam sejarah imperium Islam. Dari belasan di masa sahabat, menjadi puluhan pada masa Umayyah, mencapai ratusan pada masa Yazid bin Abdul Malik, dan menembus angka ribuan pada masa Abbasiyah. Bilangan ini bahkan mencapai angka 4000 (empat ribu) orang di masa al-Mutawakkil. Dalam Tarikh al-Khulafa, al-Suyuti menceritakan Khalifah yang gemar minum-minuman keras ini konon telah meniduri seluruh empat ribu gundiknya selama seperempat abad masa kepemimpinannya. Tentu ini merupakan rekor tertinggi kepemilikan gundik yang pernah tercatatkan dalam sejarah umat manusia yang seharusnya masuk ke dalam catatan Book of Record.

Membaca sejarah kehidupaan Khalifah di masa itu, pembaca mungkin terheran-heran, mengapa masyarakat Islam di masa itu jauh dari kehidupan Islam, padahal masa itu adalah masa kekhilafahan. Kita mungkin berimajinasi bahwa masyarakat Islam dan pemimpin-pemimpinnya di masa kekhilafahan adalah masyarakat yang dekat dengan agama, dan syariat diterapkan secara total dalam semua aspek kehidupan. Namun anggapan itu salah, masyarakat Islam kala itu tidak lebih baik dari masyarakat kita saat ini yang sebagian dari Anda menganggapnya sebagai “masyarakat jahiliah modern” atau jauh dari agama (ideologi) Islam yang sebenarnya. Saat itu, syariat memang diterapkan, tapi diterapkan secara “kreatif” dan tebang pilih.

Pembacaan sejarah akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid yang sangat terkenal itu, terlepas dari kekurangan dan kelebihan, tentunya orang sudah kenal dengan siapa Harun al-Rasyid, atau paling tidak dengan al-Ma’mum dan al-Mu’tasim.

Pasca Harun al-Rasyid, putranya al-Amin (Shalih bin Harun) naik tahta. Al-Amin telah dinobatkan sebagai pengganti Harun semasa ia masih anak-anak. Harun al-Rasyid mewasiatkan bahwa setelah al-Amin naik tahta, jabatan Khalifah akan di lanjutkan oleh saudara al-Amin, yakni al-Ma’mun. Sementara al-Amin menjadi Khalifah, al-Ma’mun menjadi gubernur Khurasan di Persia Timur. Namun kemudian, Khalifah al-Amin membatalkan hak Khalifah al-Makmun, dan menggantinya dengan putranya sendiri, Musa bin Muhammad al-Amin. Perebutan kekuasaan ini mengakibatkan perang saudara yang berujung pada dipenggalnya kepala al-Amin oleh panglima Tahir bin Husain yang di utus oleh saudaranya sendiri al-Ma’mun, setelah bala tentaranya berhasil menaklukkan tentara al-Amin dan memasuki Baghdad.

Al-Amin sebagai Khalifah ternyata juga dikenal abnormal dalam perilaku seksualnya. Dia sangat menyukai teman kencan seranjang sejenis dengan meninggalkan istri-istri dan gundik-gundiknya. Pacar yang sangat digandrungi oleh al-Amin bernama Kautsar, sementara Kautsar adalah seorang laki-laki tampan yang dibeli oleh Harun al-Rasyid sebagai hadiah buat al-Amin, karena dia mengetahui prilaku seksual anaknya. Satu peristiwa mencolok yang dilakukan oleh al-Amin terhadap kekasihnya Kautsar, yakni mengangkut dirham sebanyak tiga keledai untuk penyembuhan Kautsar karena cidera ringan, sementara dana tersebut sudah dialokasikan untuk biaya perang. Dan akhirnya al-Amin dihancurkan oleh para menteri dan gubernurnya sendiri karena ia lebih banyak berhura-hura, menghamburkan kas Negara dan asyik bermesraan dengan sesama jenis bernama Kautsar.

Satu Khalifah lagi yang kurang dikenal yang sangat piawai membuka babak baru sejarah dinasti keturunan Abbas bin Abdul Muthalib ini. Dia adalah al-Watsiq. Al-Watsiq adalah Khalifah terakhir Dinasti Abbasiah periode awal. Ia memerintah selama 6 tahun, ia seorang Transeks namun cenderung berperilaku homoseks, selama 6 tahun, nyaris waktunya digunakan dengan berpindah-pindah pelukan dari satu pria ke pria lainnya.

Satu pacar yang paling disukai oleh al-Watsiq adalah Muhaj, cowok keren dan sangat pandai memainkan perasaan al-Watsiq, sebuah pameo menceritakan, bila al-Watsiq sedang nyaman dalam pelukan Muhaj, maka stabilitas pemerintahan akan baik, namun jika al-Watsiq sedang cemburu buta dengan si Muhaj, maka dia akan mencari lawan-lawan politiknya untuk dibunuh. Prilaku homoseksual dua insan sesama jenis ini teruntai dalam syair ala dangdut:

Muhaj menguasai jiwa ini,

Lewat kerlingan mata yang sungguh menawan

Tubuhnya indah mempesona

Amboi manjanya dan penuh gairah

Jika mata tertuju padanya

Ia tak lagi mampu berpindah

Al-Watsiq selama hidupnya tercatat telah menyusun lebih dari 100 syair lagu. Satu riwayat menceritakan, ketika al-Watsiq sedang mengadakan rapat bersama para pembesar istana, kemudian Muhaj yang memang menyadari akan posisinya, tiba-tiba muncul dengan melenggak-lenggokan badanya kemudian mengerlingkan mata kepada al-Watsiq dan membawakannya sekuntum bakung, sehingga al-Watsiq tanpa banyak bicara kemudian dari mulutnya meluncur syair-syair penuh birahi dan menyebabkan rapat penting tentang posisinya sebagai Khalifah menjadi runyam.

Al-Watsiq selain memiliki perilaku seks yang menyimpang, dia juga mempunyai sejarah inkuisisi seperti halnya ayahnya al-Ma’mum, kalau al-Ma’mum meninkuisisi Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa ulama lainnya, sementara al-Watsiq melakukan hal yang serupa terhadap Ahmad bin Nasr al-Khaza’i seorang ahli haditst, al-Khaza’i dijemput paksa dan dihadapkan kepada al-Watsiq bersama Ulama-Ulama pelat merah saat itu, dan terjadilah dialog tentang kemahlukan al-Qur’an, namun karena al-Khaza’i tetap teguh dengan pendapatnya, akhirnya al-Watsiq meminta sebilah pedang sambil berkata, jika aku bergerak jangan ada yang ikut bergerak, aku akan menghitung langkahku menuju si kafir yang tidak menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan kita. Lalu ia meminta dibentangkan permadani tempat al-Khaza’i bersimpuh, lalu dipancungnyalah sang ahli hadits itu.

Sampai disini dululah pembacaan sejarah Bani Abbasiyah dan kini waktunya untuk melanjutkan pembacaan sejarah di masa Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Ustmani lahir setelah pendirinya, Usman I, memisahkan diri (memberontak) dari Kesultanan Seljuk pada pertengahan abad ke-13. Secara garis besar kemunduran Utsmani mulai terasa sejak pemerintahan Sultan Salim II (Khalifah ke-12) yang menggantikan Sultan Sulaiman al-Qanuni pada 1566-1574 M. Selain mencatat prestasi luar biasa dalam hal perluasan wilayah, ekonomi dan kebudayaan. Pasca Khalifah Sulaiman al-Qanuni, Kesultanan Utsmaniyah mengalami kekalahan perang berturut-turut. Heterogenitas penduduk menyebabkan kurangnya semangat persatuan. Terlebih Ustmani merupakan kerajaan yang coraknya militer. Padahal militerisme diakui sangat sulit untuk membentuk suatu persatuan. Sangat disayangkan pula bila kehidupan istana jauh dari nilai-nilai ke-Islaman, justru sikap bermegah-megahan dan glamor serta pemborosan uang Negara terjadi pula di Kesultanan Turki Usmani.

Sebagaimana Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, sejarah suksesi kepemimpinan dan sistem pemerintahan Ustmani di penuhi intrik, konflik, perebutan kekuasaan, korupsi, perang saudara dan kebiasaan-kebiasaan nyeleneh para Khalifahnya seperti bermegah-megahan, mengumbar nafsu dan haus tahta. Beberapa contoh yang dapat kita angkat sebagai berikut. Sejarah mengenal Bayazid II yang naik tahta setelah Mehmed II (Sultan Muhammad Al Fatih) wafat. Ia terlibat pertikaian dengan saudaranya Cem yang juga anak Mehmed II dan kemudian terlibat perang saudara. Ia kemudian berhasil mengalahkan tentara saudaranya dan mengusirnya ke pengasingan. Cem lari dan mencari perlindungan ke Knights St. John di Rhodes. Akhirnya, Cem diserahkan kepada Paus Innocent VIII (1484-1492). Paus berpikir menggunakan Cem sebagai alat untuk mengusir Turki keluar dari Eropa, tapi, seperti Perang Salib−upaya Paus tersebut gagal, Cem dibiarkan hidup merana dan mati di penjara Neapolitan. Pada akhir pemerintahan Bayazid II, sekali lagi terjadi perebutan kekuasaan diantara anaknya sendiri yaitu antara Selim I dan Ahmed.

Mehmed III naik tahta, ia terkenal dengan kekejamannya karena memerintahkan pencekikan 19 saudaranya dan separoh darinya terbunuh. Mehmed III terkenal sebagai penguasa pemalas, dan tidak banyak ambil pusing soal pemerintahan. Ia malah menyerahkan urusan pemerintahkan ke tangan ibundanya Safiye Sultan, valide Sultan (Mother Sulthan/Harrem Sulthan/Sultan Ibu). Sehingga tampuk pemerintahan, secara defacto dijalankan oleh Ibundanya. Pengganti Mehmed III adalah Sultan Ahmed I (1590-1617), ia terkenal suka membawa perempuan yang berbeda setiap malam ke dalam kamarnya. Ahmed I digantikan oleh saudaranya, yang dikenal sebagai “Mad” Mustafa I (Mustafa yang Gila). Naiknya Mustafa ke tahta sebenarnya hanyalah hasil kompromi dari perebutan kekuasaan Sultan oleh anak-anak dari Ahmed I. Kekuasaannyapun hanya sampai setahun, sebelum digantikan oleh Osman II, anak dari salah satu istri Ahmed I. Osman muda yang naik tahta pada umur 13 tahun itu punya hobi memanah−terutama dengan target benda hidup, seperti tawanan perang atau pelayan-pelayannya sendiri. Sebelum berangkat dalam kampanye militer di Polandia, Osman memerintahkan eksekusi saudara se-ayahnya Mehmed pada Januari 1621. Meski muda, Osman segera berhasil meningkatkan pengaruh kekuasaannya, ia mengganti Wazir (penasihat atau menteri politik) dan mengusir pendukung Mustafa. Dia melarang konsumsi anggur dan tembakau serta mengirim tentara yang mabuk ke kapal sebagai budak (hukuman kerja paksa). Osman akhirnya di kudeta dan dieksekusi oleh Janizary (korps khusus elit militer Sulthan). Mustafa I kembali harus naik tahta, meskipun masih dibayangi kematian keponakannya. Terlena akan nikmatnya tahta dan kekuasaan, tak lama kemudian, ia memerintahkan pembunuhan terhadap sisa anak-anak saudaranya, Ahmed I yang masih tersisa agar memuluskan tahtanya. Namun, niatnya tidak diamini oleh Janizary. Mustafa I kemudian kembali dikurung dan digantikan oleh keponakannya Murad IV, hingga ia wafat pada usia 47 tahun.

Murad IV naik tahta setelah penurunan takhta pamannya yang “gila” untuk kedua-kalinya, “Mad” Mustafa I (1591-1639). Selama tahun berikutnya ibunya, Sultana Kösem, mengambil kemudi pemerintahan. Srekali lagi, Ibunda sang Sultan memegang komando pemerintahan secara defacto. Namun sebenarnya kekuasaan Khilafah di masa itu juga banyak dipegang oleh bangsawan sipil dan militer (aristokrat), yang pada dasarnya hanya tertarik untuk kemajuan diri mereka sendiri.

Pada 1623, Persia menginvasi Irak. Terjadi pemberontakan di Anatolia, dan pada November 1631 Janizary, memberontak dan masuk ke dalam Istana, membunuh Wazir Agung, Mufti Agung, Penasehat Murad dan 13 pejabat tinggi istana lainnya. Wazir Agung kemudian disepakati untuk diganti, dan tahta Murad aman. Bagaimanapun ia kemudian mengeksekusi Wazir Agung baru tersebut. Ia kemudian membalas dendam kepada para tentara yang telah mempermalukannya dengan memerintahkan pencekikan lebih dari 500 orang pemimpin mereka. Dia memata-matai seluruh Istanbul, melacak para pemimpin pemberontak dan pengkhianat lainnya, mengeksekusi mereka ditempat. Dalam Anatolia, Murad telah mengeksekusi 20.000 orang. Pada 1635 Murad bermaksud untuk mengeksekusi para imigran Armenia Konstantinopel juga, namun Wazir Agung berhasil membujuk ide itu keluar dari pikirannya.

Saudaranya, Bayezid−dibunuh atas perintah Murad di tahun 1635. Murad memiliki dua saudara lainnya yang tewas pada tahun 1638. Pada perang antara Dinasti Ustmani vs Dinasti Safawy Persia (1623–1639), Murad menunjukkan kemampuannya sebagai komandan militer di Kaukasus dan Mesopotamia dan memperoleh rasa hormat tentaranya karena ia mampu berbagi masa-masa sulit dengan mereka. Namun demikian, setelah pengepungan Bagdad pada tahun 1638 ia membantai sekitar 30.000 tentara dan 30.000 lainnya warga sipil. Setelah penaklukan ini ia melanjutkan kejayaannya ke Istanbul, dan menawan para pemimpin tentara Persia (Safawy).

[Murad IV menaklukkan Bagdad] Kadang-kadang ia menyamar−dan dikawal oleh algojo−ia berkeliaran di jalanan dengan menyamar, melakukan inspeksi secara pribadi. Ketika ia menemukan orang yang dianggap berbuat “onar”, Murad akan mengeksekusinya dan memilih sendiri alat yang ia pikir paling cocok untuk eksekusi itu. Murad banyak mengeksekusi orang tanpa ampun dan menggantung mayat-mayat di setiap sudut jalan. Di tahun-tahun awal pemerintahannya, eksekusi dilakukannya tanpa pengadilan dan pembelaan, eksekusi dilakukan hanya karena ia mau melakukannya. Suatu ketika, Murad memaksa salah satu dokter untuk menelan opium sendiri sampai overdosis. Dia menikam seorang kurir karena memberi informasi yang keliru bahwa ia telah menjadi ayah dari anak laki-laki, padahal itu adalah anak perempuan. Kekejaman Murad menjadi legenda dan ia berhasil menciptakan ketakutan di mana-mana. Dia memotong kepala setiap orang yang punya gelagat mencurigakan, dalam waktu 5 tahun ia mengeksekusi sekitar 25.000 orang. Musisinya, misalnya, dipenggal kepalanya karena memainkan lagu Persia. Pada 1633, kedai kopi, toko-toko anggur dan bar ditutup, karena tempat-tempat itu digunakan orang sebagai tempat bersosialisasi dan berkumpul di mana orang biasa menghabiskan waktu mereka mengkritik pemerintah. Murad mengesahkan undang-undang yang melarang merokok dan minum alkohol serta kopi di seluruh Kekaisaran Ustmani dengan ancaman hukuman mati. Ketika ia mendapati orang dengan pipa atau secangkir kopi, Murad mengeksekusi pelaku ditempat, padahal ia sendiri larut dalam kedua kebiasaan itu, sering juga ditemani oleh kawan-kawan Persianya.

Mengetahui perselisihan di antara perempuan harem, Sultana Kösem mencoba mendorong anaknya untuk menjadi homoseksual, memberinya pemuda-pemuda tampan dan menjauhkannya dari gadis-gadis. Di sisa hidupnya, Murad menunjukkan perasaan suka sekaligus benci terhadap perempuan. Suatu ketika Murad menemui sekelompok wanita yang bernyanyi di taman dan memerintahkan mereka semua untuk ditenggelamkan karena mengganggu ketenangannya. Ketika sebuah perahu dengan beberapa orang wanita terlalu dekat dengan dinding harem, Murad memerintahkan penembak untuk menembaki perahu itu, perahu itu tenggelam bersama semua orang di dalamnya. Di lain waktu, ia memaksa perempuan-perempuan haremnya untuk lompat ke kolam renang dengan telanjang. Dia suka menembaki tubuh perempuan haremnya dengan peluru (karet) atau mengisi kolam sampai benar-benar penuh dengan air sehingga mereka harus melompat naik dan turun untuk mengambil napas. Murad juga sangat pencemburu. Seorang pria yang menambahkan ruang dibagian atas rumahnya digantung, karena Murad mengira ia melakukannya untuk mengintip dari balik dinding istana ke dalam haremnya. Harem artinya adalah tempat khusus didalam istana dimana para wanita tinggal. Harem juga berarti “koleksi” perempuan untuk kepuasan birahi sang Sulthan.

Selama tahun-tahun terakhir hidupnya, Murad menjadi kecanduan alkohol. Itu juga mengubahnya menjadi pembunuh maniak. Dimitrie Cantemir dari Moldavia (1678-1723) menulis: “Sangat sering di tengah malam ia menyelinap keluar dari tempat tinggal para wanita melalui gerbang pribadi istana dengan pedang terhunus, dan berjalan melalui jalan-jalan bertelanjang kaki dengan hanya berpakaian gaun longgar, seperti orang gila, membunuh siapa pun yang melintasinya”. Dia mendapat kesenangan tersendiri ketika memenggal leher pria gemuk. Murad menunjukkan kuasanya dengan mengarahkan tembakan senapan panjangnya dari dinding istana kepada siapa saja yang lewat, kalau-kalau mereka berniat untuk melihat ke dalam harem. Ketika berkuda diluar, dipersenjatai dengan busur, ia melatih sasarannya dengan setiap wanita yang lewat”.

Pada tanggal 9 Februari 1640, Sultan ini, yang telah melarang memimum miras, meninggal karena sirosis hati pada usia 27. Penyebab dari sirosis hati antara lain karena meminum alkohol yang rutin dalam waktu lama. Karena putra Murad semua mati muda, saudaranya “Mad” Ibrahim kemudian diangkat menjadi Sulthan baru.

Ibrahim I, Sultan ke 20 dalam pemerintahan Kesultanan Utsmani ini dikenal sebagai seorang yang memiliki gangguan kepribadian. Ia dijuluki Ibrahim yang Gila (Mad Ibrahim). Sebagian riwayat menyebutkan itu terjadi karena sejak awal ia hidup dalam ketakutan akan kematian. Ini cukup beralasan, karena beberapa Sultan sebelumnya menemui ajal dengan cara yang tidak begitu baik, yakni di eksekusi atau dibunuh. Karena gangguan mentalnya itu, Ibrahim I telah dikurung di “kandang”-nya, sebuah bangunan besar tanpa jendela. Berkuasa hanya selama delapan tahun (1640-1648) bukan berarti tak punya waktu untuk memupuk popularitas. Ibrahim I mampu membuat dirinya terkenal berkat obsesinya pada wanita gembrot. Ia menitahkan orang-orangnya mencari wanita paling gemuk seantero negeri. Dan akhirnya wanita idamannya ditemukan di Armenia, yang memiliki berat sekitar 150 kilogram dan segera dimasukkannya ke harem. Namanya adalah Sechir Para, ia memanggil wanita itu dengan panggilan sayang Sugar Cube (Sepotong Gula). Saking cintanya, ia memberi wanita itu pensiun pemerintah dan menjulukinya Gubernur Jenderal Damaskus. Ibrahim memberi makan ikan yang hidup di kolam istana dengan koin sehingga ia sering dijuluki Gila.

Ketika ia diangkat menjadi Sultan, ia bagai burung lepas dari sangkarnya, Ibrahim larut dalam pesta pora dan kehabisan pasokan perawan segar. Sultana Kösem (ibundanya), selain menggantikan posisi anaknya dalam mengurus pemerintahan, ia juga bertugas memasok stok perawan yang tidak ada habisnya untuk anaknya, khusunya wanita gemuk kesukaan si anak. Ibrahim juga sering impoten sehingga ibunya harus membawakan aphrodisiacs (sejenis obat perangsang). Ibrahim suka wanita yang sulit (untuk ia miliki) untuk dijadikan budak seks. Dimitri Cantemir dari Moldavia menulis: “Di taman-taman istana, ia sering mengumpulkan semua gadis-gadis, menyuruh mereka telanjang, dan meringkik seperti kuda jantan berlari di antara mereka dan memerintahkan seakan-akan mereka memerkosa sesama diri mereka, menendang dan memukul”.

Suatu hari, karena dibakar cemburu, ia kemudian meluapkan kemarahannya dengan melemparkan 280 perempuan haremnya ke selat Bosporus, dengan cara diikat dalam karung dan di beri pemberat. Ibrahim I juga terkenal sebagai ‘Raja Tega’ dan semena-mena terhadap Wazir-nya (penasihat atau menteri politik) dan Muftinya. Suatu saat, Ibrahim mengikuti dan menculik anak dari Mufti Agungnya yang cantik, kemudian digagahinya selama 3 hari, baru kemudian dikembalikan kepada ayahnya. Sementara Negara kacau akibat ketidakpedulian dan gaya hidup bebasnya, akhirnya pemerintahan Ibrahim I dikudeta oleh Mufti Agungnya yang sakit hati anaknya “dirusak”, setelah sebelumnya terjadi juga pemberontakan oleh Janizary, korps khusus elit militer Sulthan, pada tahun 1648. Janizary memberontak karena gajinya dipotong dan atau tidak diberi gaji sama sekali. Seminggu setelah kehilangan tahtanya, pada 18 Agustus, Sulthan yang dijuluki “si Gila” ini dieksekusi oleh para algojo di kamarnya sendiri.

Disamping perilaku buruk para Khalifahnya dan sikap jumud umat Islam pada penghujung pemerintahan Ustmani, rupanya masih ada mereka yang peduli dan berani bersuara lantang demi upaya reformasi dan pembaharuan. Diantara tokoh yang cukup terkenal adalah Jamaluddin al-Afghani, al-Maududi, Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, Abdurrahman al-Kawakibi dan sebagainya. Namun sayang, suara mereka tidak direspon secara positif oleh Khilafah Ustmani, justru kritik dan pemikiran mereka dianggap sebagai ancaman. Mirip dengan seseorang yang memberi kritik dan masukan kepada partai yang memperjuangkan Khilafah hari ini, maka serta merta ia akan di cap sebagai ancaman bagi Islam yang harus di berantas. Jamaluddin al-Afghani contohnya, perjalanannya yang terakhir memenuhi undangan Sultan Abdul Hamid ke Istambul Turki telah mengakhiri riwayatnya sebagai tahanan politik. Ide reformasi yang diinginkan oleh Afghani bertentangan dengan sistem pemerintahan otokrasi yang dipertahankan oleh Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid lebih cenderung untuk memusatkan seluruh kekuasaan ditangannya. Anggota Majelis Ummat ditunjuk langsung oleh Sultan yang berkuasa. Perbedaan pendapat ini dan beberapa perbedaan pandangan lainnya sulit untuk dipadukan, membuat Abdul Hamid khawatir akan pengaruh Afghani, sehingga Sultan membatasi kebebasan Afghani dan tidak mengizinkannya keluar dari Istambul sebagai tahanan rumah (tahanan politik) hingga menemui ajalnya pada tahun 1897.

Meskipun masih banyak lagi catatan sejarah tentang potret buram kekhilafahan, kita cukupkan dahulu pembacaan sejarah sampai disini. Pengungkapan sisi gelap dari perilaku kehidupan figur-figur Khalifah ini semata-mata demi mengungkap realita sejarah agar kita semua dapat mengambil hikmah darinya sehingga layak diprojeksikan untuk masa depan. Sejarah umat Islam bukanlah cerita dongeng yang hanya diisi dengan cerita kepahlawanan yang indah dan kisah kehidupan tokoh yang baik-baik dan penuh iman saja, tapi juga ditoreh oleh kisah yang memilukan atau kejadian yang menyesakkan. Jika kita hanya memfokuskan diri pada pembahasan kisah-kisah yang baik-baik saja dan hanya suka menonjol-nonjolkan kisah masa Khulafa’ al-Rasyidun atau satu-dua figur Khalifah yang bagus-bagus saja misalnya, maka terkesan kalau kita menganggap bahwa semua akan baik-baik saja dan tidak ada yang perlu di khawatirkan apabila Khilafah di tegakkan kembali nantinya. Upaya ini juga terkesan membolak-balikkan fakta sejarah atau paling tidak, tidak menggambarkannya secara utuh sehingga orang melihatnya sebagai upaya mengelabui dan membius masyarakat, khususnya remaja demi tujuan politik tertentu. Kenapa kesannya seperti itu, jelas saja, kalau saja kita menyajikan sejarah secara utuh kepada masyarakat, kemudian kita turun ke jalan-jalan seraya menyeru masyarakat, “Mari kita tegakkan Khilafah seperti dahulu!”, siapa yang mau mendengarkannya?!. Orang selalu ingin mengulang kisah-kisah yang indah, terutama di masa sulit, dan tidak ada yang mau kembali ke masa kelam. Cara seperti ini memang mudah menarik simpati, tetapi simpati akan hilang dengan sendirinya ketika orang menyadari kondisi sebenarnya, apalagi setelah merasakannya sendiri ketika Khilafah kembali tegak nantinya dan kembali jatuh dalam despotisme, ia baru akan bersyukur dengan pencapaian-pencapaian masyarakatnya saat ini. Menceritakan kisah figur-figur Khalifah yang baik-baik atau keadaan yang indah di masa Khilafah memang boleh-boleh saja, namun hanya fokus pada kisah-kisah itu dapat membuat kita lengah dalam mengambil pelajaran berharga dari pengalaman masa lalu. Dan saya melihat ada indikasi seperti itu. Ketika mereka membahas peristiwa yang baik dimasa Khilafah, mereka mengatakannya sebagai sejarah Khilafah dan mengulang-ulangnya dalam selebaran dan tulisan mereka. Tetapi ketika orang membahas peristiwa yang buruk dimasa Khilafah, mereka serta merta menyangsikannya dan segera mencurigai kesahihan riwayatnya, padahal penulis peristiwa sejarah yang baik itu sama dengan penulis sejarah peristiwa yang buruk.

Selain itu, pembahasan yang hanya berkisar pada kisah-kisah yang bagus-bagusnya saja serta menutup kisah yang tidak kita sukai kemudian menyajikannya secara terus menerus kepada masyarakat maupun anggota partai (penegak Khilafah) hanya akan menciptakan pemahaman yang sepotong-sepotong, lalu konsekuensinya menciptakan pendukung yang fanatik buta dalam pemikiran dan sembrono dalam tindakan. Inilah benih-benih fanatisme. Sebagai contoh, saya pernah mendapati pernyataan seorang yang saya pikir cukup berpengalaman dalam perjuangan penegakan Khilafah, namun ia mengatakan bahwa Khilafah Andalusia adalah separatis (terhadap Abbasiyah) dan dengan mudahnya mengkaitkan asumsinya itu untuk memperoleh kesimpulan tentang faktor-faktor pemicu kemunduran Khilafah. Kemudian ia bersikeras dengan pendapatnya itu. Inilah contoh akibat seseorang terlalu fokus pada sejarah yang indah-indah sesuai selera politiknya saja. Ia melihat sejarah dengan kacamata kuda dan gagal dalam mengambil kesimpulan sejarah dengan objektif, proporsional dan kritis.

Baiklah, sebelum melangkah ke action plan, berikut adalah kesimpulan dari pembacaan kembali sejarah pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Ustmani.

1. Semenjak Kekhilafahan Bani Umayyah bermula, Khilafah ditafsirkan dan dijalankan layaknya sebagai sebuah sistem monarki. Praktek seperti ini kemudian dilanjutkan kembali oleh Bani Abbasiyah dan Turki Ustmani. Kesultanan Ustmani yang bercorak militer bahkan sebelumnya enggan menyebut dirinya sebagai kekhilafahan, baru pada penghujung masa pemerintahannya Sultan menyebut dirinya sebagai Khilafah umat Islam, untuk menarik simpati masyarakat Islam dunia. Hak sebagai Khalifah di wariskan secara turun temurun (monarchiheridetis) dan diberi embel-embel klaim palsu agama. Meskipun dari segi penamaan mereka tetap menggunakan gelar “Khalifah”, namun sejatinya mulai dari pengangkatan, suksesi, organisasi pemerintahan, sampai Undang-Undang yang digunakan identik dengan apa yang ada pada sistem Monarki. Penamaan Khalifah untuk kepala Negara lebih sebagai kamuflase, alibi, formalitas dan justifikasi penguasa agar terlihat sejalan dengan ajaran Islam. Kalaupun ada bai’at, ia dilakukan atas dasar paksaan, karena rakyat tidak memiliki pilihan lain kecuali menyetujuinya. Dan setiap yang menolak akan mendapatkan sanksi, bahkan di bunuh. Anggota Majelis Ummat dipilih langsung oleh Khalifah, termasuk para Qodli (hakim) Negara. Praktis, fungsi lembaga-lembaga Negara itu hampir tidak ada, kecuali sebagai penjaga kekuasaan dan bukan penjaga Undang-Undang (guardian of power, not guardian of constitution).

2. Sebagai konsekuensi logis dari bergesernya penafsiran dan praktek pemerintahan Khilafah menjadi Monarki pasca Khulafa’ al-Rasyidun, kekuasaan Khalifah menjadi absolut. Penguasa tidak tersentuh oleh hukum dan tidak dapat dijerat di pengadilan atas kesalahan dan penyalahgunaan wewenangnya, baik menyangkut perkara etika, hukum maupun konstitusi. Khilafah sejatinya adalah Negara hukum, dan setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, tanpa terkecuali. Sedangkan dalam sistem yang Despotik, penguasa berkedudukan di atas hukum. Tidak pernah ada Khalifah yang diajukan ke meja hijau atas kesalahan-kesalahannya. Satu-satunya cara untuk “menghukumnya” adalah dengan cara menyingkirkannya, baik secara diam-diam maupun dengan pemberontakan atau peperangan.

3. Wujudnya kekuasaan tanpa pertanggungjawaban. Prinsip pemerintahan yang baik seharusnya “Tidak ada kekuasaan tanpa ada pertanggungjawaban”. Namun, tidak ada tata cara pertanggungjawaban penyelenggarakan pemerintahan yang diatur dan dilaksanakan selama masa kekhilafahan. Ini diperburuk dengan adanya anggapan bahwa hak dan takdir kekuasaan Khalifah itu datang dari Tuhan. Khalifah adalah wakil Tuhan dibumi dan Tuhanlah yang membimbingnya secara langsung melalui petunjukNya sekaligus kepadaNya-lah ia bertanggung-jawab. Anggapan seperti ini yang menyebabkan penguasa sulit untuk dikritisi. Berkat dogma seperti itu, kesemena-menaan berubah menjadi kebiasaan penguasa, otoritarianisme dijalankan atas nama agama.

4. “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. “Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut, pasti korup”. Adagium Lord Acton ini sangat cocok menggambarkan sebuah pemerintahan yang despotik. Kekuasaan absolut dalam pemerintahan dapat menyebabkan penyalahgunaan jabatan. Terbukti berdasarkan realita sejarah, pemerintahan absolut mengubah Khilafah menjadi pemerintahan yang despotik, mengubah cara hidup para khalifahnya, mengubah kondisi baitul mal, menghilangkan kebebasan mengeluarkan pendapat, menghilangkan independensi peradilan, mengakhiri fungsi syura, memunculkan fanatisme keturunan dan menghilangkan supremasi hukum.

5. Disebabkan tidak adanya separation of power (pembagian kekuasaan), maka tidak ada balance of power (keber-imbangan kekuasaan). Dan ketika tidak ada balance of power, tidak ada kekuasaan lain atau lembaga independen lain untuk mengontrol seorang Khalifah. Sehingga ketika seorang khalifah sudah keluar jalur atau berlaku zalim, tidak ada mekanisme yang ampuh yang secara sistematik mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Akhirnya, rakyat mencari penyelesaian sendiri dengan melancarkan pemberontakan yang berujung pada peperangan. Sejarah umat Islam dimasa kekhilafahan diwarnai dengan banyaknya peristiwa berdarah seperti ini.

6. Pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin bukan didasarkan pada kualitas, kapabilitas, integritas dan kehendak rakyat, tetapi berdasarkan pertalian darah. Konsekuensinya, banyak Khalifah yang diangkat sebenarnya tidak memiliki kelayakan untuk menjadi seorang pemimpin. Padahal masih banyak figur-figur lain yang lebih layak diangkat sebagai Khalifah di masa itu. Namun karena tidak ada hubungan pertalian darah bangsawan, maka tetap tidak memungkinkan mereka menduduki jabatan Khalifah. Hasilnya dapat dijumpai banyak penguasa yang tidak berpendirian dan tak mampu berpandangan jauh ke depan. Korupsi, kolusi, nepotisme, mismanagement dan pemborosan kas Negara menjadi kisah keseharian Khilafah.

7. Praktek politik “Tidak ada kawan dan tidak ada lawan abadi, yang ada kepentingan abadi” juga telah dipraktekan oleh penguasa di masa kekhilafahan, bahkan jauh sebelum Machiavelli membuat teorinya itu. Demi meraih atau mempertahankan kekuasaan sebagai Khalifah, semua cara dilakukan. Sekalipun harus membunuh siapa saja, tak peduli kawan, lawan, kakak atau adik, ipar, muslim atau bukan semuanya harus dikorbankan demi kekuasaan.

Menurut Dr. Muhammad Dhiauddin Rais dalam Teori Politik Islam, Islam memang tidak mengatur secara tegas dan rinci mengenai siapa pemimpin Negara Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW dan bagaimana proses pengangkatannya. Menurutnya, sesungguhnya faktor utama yang melatarbelakangi hal ini adalah karena adanya hikmah syariat yang besar yang dikehendaki dengan tidak dijelaskannya masalah Khilafah ini dengan jelas dan rinci, yaitu agar tidak mengikat umat Islam dengan aturan baku yang kaku, yang kemudian bisa tidak cocok dengan perkembangan yang terus terjadi, serta tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Syariat Islam memang berkehendak agar Undang-Undang Islam terus bersifat lentur, sehingga memberi kesempatan kepada akal manusia untuk berpikir, dan umat Islam dapat menciptakan sendiri sistem politik dan kemasyarakatannya, sesuai dengan kebutuhan mereka yang terus berubah-ubah.

Lebih tegas lagi, Kekhalifahan−menurut sejarahwan Islam terkemuka Ibn Khaldun dalam Mukaddimah-nya, tamat dengan berakhirnya Khulafa’ al-Rasyidun. Entitas politik Islam selanjutnya, seperti Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, dan Dinasti Utsmaniyyah, bukan Khilafah karena suksesinya berdasar tali darah. Semua entitas politik pasca Khulafa’ al-Rasyidun dalam perspektif ilmu politik modern adalah kerajaan atau kesultanan, bukan Khilafah. Dalam kondisi seperti ini, terjadi konflik kedaulatan antara konstitusi dengan Khalifah. Pada saat konstitusi telah dicampakkan dan wahyu dirasa tidak lagi sejalan dengan kekuasaan, insting dan kekuatan menjadi pilihan dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi, menurutnya sebenarnya makna-makna substansial dan tujuan-tujuan kekhalifahan masih utuh dan bertahan meskipun bermetamorfosis menjadi kerajaan. Negara masih melaksanakan segala aktivitasnya untuk menyebarkan kebenaran, bukan kebatilan dan menjaga kemaslahatan (bersama). Lalu meskipun realitanya perjalanan Khilafah banyak mengalami penyimpangan, kita toh tetap tidak keberatan menyebutnya sebagai Khilafah. Oleh karena itu, saya berharap dengan adanya inisiatif penegasan pembagian kekuasaan dan reformasi struktur kekhilafahan, makna-makna substansial dan tujuan-tujuan atau hakikat kekhalifahan masih utuh dan ciri Negara Islam masih berjalan, bahkan akan jauh lebih baik lagi. Sehingga era baru kekhilafahan akan dimulai, era Khilafah yang lebih transparan, konsisten dalam penerapan syariat, tidak tebang pilih, moderat−dalam aspek kekuasaan, memiliki stabilitas politik dan pemerintahan serta menghilangkan ciri-ciri lamanya yang melekat seperti intoleransi politik, korup, penuh intrik dan sebagainya.

Setelah membaca ulang sejarah Khilafah, sekarang terpulang kepada kita−apakah ingin melakukan reformasi atau tidak. Namun bagi saya, perbaikan harus dilakukan. Memang sebaik apapun sistem dibuat, di kemudian hari orang akan menemukan cara untuk menembusnya. Tanpa adanya integritas, pelaku kriminal white collar itu akan selalu berupaya untuk mengakali sistem demi memuluskan kepentingan pribadinya. Sekalipun demikian, paling tidak kita telah berupaya meminimalisir peluang pemegang kekuasaan untuk menyalahgunakan wewenang kuasanya dan sekaligus menutup pintu-pintu kemungkaran. Setelah memahami konsekuensi pentinganya pembatasan kekuasaan, reformasi dan re-organisasi pemerintahan serta perlunya penguatan Undang-Undang untuk mencegah terbentuknya Negara despotik, langkah berikutnya adalah membedah seperti apa sebenarnya jenis kekuasaan, bentuk Negara dan sistem pemerintahan Khilafah bila di tinjau dari perspektif ilmu politik modern. Pensinoniman ini hanya untuk sekedar mempermudah kita dalam menyusun inisiatif-inisiatif guna mengekalkan format Negara Khilafah yang ideal. Untuk itu, pertama-tama kita perlu memahami perbedaan dan pengkategorian antara jenis kekuasaan, bentuk Negara dan sistem pemerintahan dan kemudian meninjau Khilafah dari sudut pandang itu.

Kekuasaan dalam Negara Khilafah bersumber dari rakyat. Kekuasaan itu kemudian di amanatkan kepada Khalifah berdasarkan UUD Islam (konstitusi). Khalifah tidak terikat dengan masa jabatan tertentu dan tidak dapat diberhentikan selama tidak melanggar syarat sahnya. Jenis kekuasaan seperti ini sejenis dengan Monarki Konstitusional. Adapun bentuk Negara Khilafah adalah Negara yang Pemerintah pusat memegang kedudukan tertinggi, dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan sehari-hari. Pemerintah pusat berwenang menarik pendapatan daerah, mengatur kepolisian daerah, mengatur badan pengadilan, membuat kurikulum pendidikan yang bersifat nasional, merelay stasiun televisi dan radio pemerintah ke seluruh daerah, dan dapat pula memiliki wewenang untuk menunjuk Wali (Gubernur). Pemerintah pusat juga mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, di mana ini dikenal pula sebagai desentralisasi. Namun, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat dan dengan demikian, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar berada pada pemerintah pusat (top-down/one man show/daerah hanya menunggu instruksi pusat ketimbang improvisasi dan inovasi pemerintah daerah itu sendiri). Bentuk Negara seperti ini adalah Negara Kesatuan. Dan mengenai sistem Pemerintahan, agak sukar menentukan padanan yang sesuai dan mengkategorikan Khilafah ke dalam sistem pemerintahan tertentu, namun apabila merujuk pada definisi sebelumnya bahwa bentuk Negara Khilafah adalah Negara Kesatuan dan Jenis kekeuasaannya identik dengan Monarki Konstitusional, serta apabila kita dapat meminjam istilah kata ‘Presiden’ sebagai kepala Pemerintahan, maka Sistem Pemerintahan Khilafah identik dengan Presidensil. Ciri-ciri Presidensil antara lain: Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Negara, Kepala Negara dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen, Presiden tidak dapat membubarkan Parlemen begitupula sebaliknya Parlemen tidak dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya. Pembubaran lembaga tertinggi Negara hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti terjadi tindak pidana berat atau pelanggaran terhadap konstitusi.

Maka, berdasarkan konteks tersebut diatas, beberapa inisiatif dapat dilakukan. Beberapa poin dibawah ini hanya menyebutkan inisiatif tambahan yang saya anggap perlu dan tidak mengulang poin-poin yang telah cukup mewakili esensi akuntabilitas Khilafah yang diantaranya telah cukup panjang lebar di bahas dalam Ajhizah ad-Dawlah al-Khilafah (Struktur Negara Khilafah −Pemerintahan dan Administrasi) oleh Hizbut Tahrir.

Disini saya ingin menegaskan kembali bahwa Negara Khilafah adalah Negara hukum, karena kedaulatan tertinggi berada di tangan syara’ yang tertuang dalam konstitusi Negara (Undang-Undang Dasar Islam). Dengan demikian, meminjam prinsip “the rule of law”, dapat dikatakan bahwa secara simbolik yang dinamakan Kepala Negara dalam sistem Khilafah itu sebenarnya adalah konstitusi. Maka, Khalifah, wakil-wakilnya bersama semua lembaga Negara atau subjek hukum tatanegara lainnya harus tunduk kepada konstitusi sebagai simbol Kepala Negara itu. Kedudukan Khalifah, wakil-wakilnya, Majelis Ummat dan lembaga Negara lainnya adalah sama di hadapan konstitusi. Yang membedakan adalah hak dan kewajibannya atau tugas dan kewenangannya masing-masing.

Reformasi kekuasaan dilanjutkan dengan perubahan bentuk keorganisasian pemerintahan. Pada tahap pertama, adanya keperluan agar lembaga-lembaga Pemerintahan yang bersifat khusus seperti Bank Sentral atau dalam konteks Khilafah adalah Baitul Mal, Lembaga Peradilan, Tentara dan Kepolisian di kembangkan secara independen. Meskipun secara administratif tetap berada di lingkungan pemerintahan (eksekutif), tetapi pengangkatan pimpinan tertinggi lembaga-lembaga itu ditentukan dengan pemilihan yang dilakukan oleh Majelis Ummat dan diresmikan oleh Khalifah. Sementara itu pemberhentian mereka dapat diusulkan oleh Khalifah melalui persetujuan Majelis Ummat. Majelis Ummat juga dapat meminta pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga independen itu jika situasi mengharuskannya. Tahap kedua, lembaga-lembaga khusus (non-eksekutif) yang perlu juga di kembangkan secara independen. Lembaga-lembaga khusus itu antara lain: Badan Pemilihan Umum, Badan Penyiaran dan Jurnalistik, Badan Pengawas Transaksi Keuangan dan sebagainya.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa konstitusi merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam Negara Khilafah. Sementara itu kekuasaan berada di tangan rakyat. Sebelum adanya reformasi kekuasaan, kekuasaan rakyat di distribusikan sepenuhnya kepada Khalifah. Namun, setelah adanya reformasi kekuasaan, konstitusi mengatur pembagian kekuasaan (separation of power) kepada empat lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Khalifah, Majelis Ummat (MU), Mahkamah Madzhalim (MM) dan Badan Audit Negara (BAN). Tujuan utama dari pembagian kekuasaan ini demi untuk memudahkan aplikasi hukum Islam demikian pula untuk menjalankan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh rakyat, menjamin kebebasan dalam berbagai jenis dan bentuknya seperti kebebasan pengamalan beragama, bermazhab, berkumpul, berorganisasi dan berpolitik, serta memastikan adanya jaminan keamanan baik dari ancaman internal maupun eksternal.

Kekuasaan dan Bentuk Negara pasca Reformasi

  1. Kekuasaan Negara dijalankan berdasarkan atas sistem konstitusi (Undang-Undang Dasar Islam) tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
  2. Perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Islam tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan mayoritas Majelis Ummat.
  3. Kedaulatan tertinggi berada di tangan Undang-Undang Dasar Islam. Semua warga Negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Undang Undang Dasar menjamin hak-hak setiap warga Negara dari ancaman warga Negara lain berdasarkan Undang-Undang Dasar.
  4. Kekuasaan ditangan Rakyat. Khalifah dan wakil-wakilnya dipilih oleh rakyat secara sukarela. Khalifah dan wakil-wakilnya dipilih langsung oleh Rakyat dalam suatu Pemilihan Umum. Jumlah calon tidak dibatasi dan tidak terbatas pada golongan atau partai tertentu selama memenuhi syarat sah yang telah ditetapkan syariat, syarat administratif dan syarat kelayakan. Kelayakan para calon di sahkan oleh Mahkamah Madzhalim dan Badan Audit Negara.
  5. Lembaga Tertinggi Negara yang kedudukannya sejajar dibawah Undang-Undang Dasar adalah Khalifah, Majelis Ummat, Mahkamah Madzhalim dan Badan Audit Negara. Kekuasaan kehakiman dan Badan Audit Negara ditegaskan sebagai kekuasaan yang independen. Semua lembaga ini sejajar kedudukannya di bawah konstitusi.
  6. Suksesi kepemimpinan tidak boleh dilakukan berdasarkan keturunan. Setiap upaya untuk memberikan kedudukan maupun hak istimewa kepada kerabat Khalifah, wakil-wakilnya, menteri-menterinya dan setiap pemegang jabatan publik adalah pelanggaran konstitusi. Pelanggaran terhadap konstitusi dapat berujung pada impeachment (pemecatan).

1. Khalifah

a)     Kekuasaan tertinggi Pemerintahan berada di tangan Khalifah. Namun, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, harus ada kepastian masa jabatan kepala Negara. Dan Khalifah harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar.

b)     Khalifah tidak bertanggung jawab secara formal kepada Majelis Ummat, namun ia harus mendapat persetujuan Majelis Ummat untuk membentuk Undang-Undang dan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

c)     Khalifah dapat mengadopsi hukum (legislasi) dan menetapkan Government Instruction (Instruksi Pemerintah) dalam rangka menjalankan pemerintahannya. Legislasi hukum dan Instruksi Khalifah tidak sah apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tanpa mempertimbangkan pendapat Majelis Ummat.

d)     Untuk mempertegas upaya check and balance, Khalifah dapat dimintai pertanggung-jawaban oleh Majelis Ummat dalam masa jabatannya apabila diperlukan. Permintaan pertanggung-jawaban ini hanya dilakukan kalau keadaan sedemikan rupa sehingga tidak ada pilihan lain.

e)     Pertanggung-jawaban Khalifah kepada Majelis Ummat tidak dapat disamakan dengan pertanggung-jawaban kabinet kepada Parlemen dalam sistem Parlementer. Ini karena Majelis Ummat bukan lembaga legislatif (pembuat Undang-Undang) dan bertentangan dengan semangat konstitusi untuk menciptakan administrasi pemerintahan Khalifah (Eksekutif) yang kuat dan stabil.

f)      Dengan mempertimbangkan pendapat Majelis Ummat, Khalifah berwenang untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian internasional, memberi amnesti, membuat perjanjian dengan Negara lain dan sebagainya.

2. Majelis Ummat (MU)

a)     Majelis Ummat dipilih langsung oleh Rakyat dalam suatu Pemilihan Umum, bukan oleh Majelis Wilayah. Pemilihan Umum untuk memilih anggota Majelis Ummat dan Majelis Wilayah dapat dilaksanakan secara bersamaan untuk menghindari Pemilihan Umum yang berulang-ulang.

b)     Anggota Majelis Ummat terdiri dari anggota partai politik yang terdiri dari Ulama, Cendikiawan, perwakilan disiplin ilmu Ekonomi, Sosial dan sebagainya, Muslim, Non-Muslim, Pria-Wanita, Utusan Golongan dan Utusan Daerah/Wilayah.

c)     Khalifah tidak dapat membubarkan Majelis Ummat begitupula sebaliknya, Majelis Ummat tidak dapat memberhentikan Khalifah. Keanggotaan Majelis Ummat dibatasi dengan masa jabatan tertentu.

d)     Apapun perbedaan pandangan antara Khalifah dan Majelis Ummat, Khalifah akan tetap sampai habis masa jabatannya. Satu-satunya cara untuk menjatuhkan Khalifah dalam masa jabatannya adalah melalui pranata “impeachment”.

e)     Impeachment Khalifah hanya dapat dilakukan apabila Khalifah terbukti di Mahkamah bahwa ia telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sah sebagai Khalifah.

f)      Berwenang Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah.

3. Mahkamah Madzhalim (MM)

a)     Mahkamah Madzhalim dipilih oleh Majelis Ummat, bukan oleh Khalifah. Majelis Ummat dan Khalifah dapat mengajukan nama-nama calon Qodhi (hakim) Mahkamah Madzhalim. Seleksi dilakukan oleh Majelis Ummat dan Badan Audit Negara, kemudian diangkat oleh Khalifah.

b)     Anggota Mahkamah Madzhalim tidak lebih dari 10 orang. Dan diketuai oleh seorang Qodhi Agung.

c)     Tidak seperti Qodhi-qodhi yang lain yang secara struktural berada dibawah Khalifah dan bertindak sebagai perwakilan Khalifah dalam memberikan keadilan kepada masyarakat, Mahkamah Madzhalim kedudukannya sejajar dengan Khalifah. Ini bertujuan untuk mencegah agar Khalifah tidak dapat memaksakan pengaruhnya kepada lembaga kehakiman ini dan menjaga kemurnian keputusannya dari berbagai kepentingan politik.

d)     Mahkamah Madzhalim memiliki wewenang untuk memberhentikan ataupun tidak memberhentikan Khalifah dalam masa jabatannya.

e)     Seperti namanya, keberadaan Mahkamah Madzhalim dimaksudkan untuk menghilangkan segala bentuk kezaliman dan sebagai penjaga kemurnian UUD.

f)      Mempunyai kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD, memutus perselisihan pendapat antara Majelis Ummat dan Khalifah, memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan akhir atas pendapat Majelis Ummat mengenai dugaan pelanggaran oleh Khalifah dan atau wakil-wakil Khalifah menurut UUD.

4. Badan Audit Negara (BAN)

a)     Lembaga tertinggi Negara baru yang dibentuk sebagai kepanjangan tangan dari Majelis Ummat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan, khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan Negara.

b)     Anggota Badan Audit Negara dipilih oleh Majelis Ummat dan diresmikan oleh Khalifah.

c)     Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan Negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Majelis Ummat dan atau Majelis Wilayah dan kemudian ditindaklanjuti oleh Qodhi Hisbah dan atau Qodhi Madzhalim.

d)     Objek pengawasan dan pemeriksaan Badan Audit Negara tidak terbatas pada lembaga Negara dan atau pemerintahan yang merupakan subjek hukum tata Negara dan atau subjek hukum administrasi Negara, tetapi meluas sehingga mencakup pula organ-organ yang merupakan subjek hukum perdata (hukum privat) seperti perusahaan daerah, BUMN, ataupun perusahaan swasta dimana didalamnya terdapat kekayaan Negara atau berhubungan secara langsung maupun tidak dengan kekayaan Negara.

e)     Berkedudukan di ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Selain mereformasi struktur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana di atas, diperlukan suatu atribut lagi guna menjamin Negara tidak kembali jatuh ke jurang despotisme. Pertama, Independensi peradilan. Sekalipun lembaga peradilan dalam Negara Khilafah merupakan perpanjangan tangan dari peran Khalifah dalam rangka memberikan keadilan hukum-hukum Islam, namun Khalifah atau lembaga tertinggi Negara lainnya tidak berhak mengintervensi proses pengadilan maupun keputusan pengadilan. Keputusan yang telah di tetapkan dan diputuskan oleh pengadilan dapat saja di ajukan banding kembali apabila misalnya terdapat bukti-bukti atau saksi-saksi baru yang dapat dihadirkan di pengadilan ataupun pembela dapat mengajukan dalil syara’ yang lebih kuat. Namun pengadilan tidak boleh tunduk pada kekuatan dan pengaruh politik apapun, tak terkecuali Khalifah sekalipun. Independensi peradilan ini harus di atur dengan Undang-Undang.

Kedua, jaminan kebebasan dan independensi pers. Saya mendukung upaya pembentukan Undang-Undang yang menjamin kebebasan pers. Dengan satu alasan yang rasional, yakni kebebasan pers yang berjalan berdasarkan Undang-Undang tidak dapat dihapuskan dari upaya untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan accountable, serta menjamin kebebasan individu dan masyarakat dalam rangka menyuarakan aspirasi mereka. Upaya pemerintah untuk menekan dan men-sensor pers lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya. Kebebasan disini harus berjalan beriringan dengan ketelitian, kejujuran dan yang paling penting tidak bertentangan dengan Undang-Undang (Pers) yang ditetapkan Negara Khilafah. Namun kebebasan pers saja tidak cukup tanpa ada independensi. Independensi yang saya maksudkan adalah, pers idealya bebas dari pengaruh kepentingan ekonomi dan politik pihak tertentu. Kepemilikan lembaga-lembaga penyiaran, media-media elektronik maupun cetak mainstream (yang besar dan berpengaruh) seharusnya tidak boleh dimiliki sepenuhnya oleh satu individu atau satu grup perusahaan tertentu saja. Kebijakan ini untuk menghindari media ditunggangi oleh kepentingan ekonomi dan berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu serta untuk menjaga agar content (kandungan) informasi yang disajikan senantiasa akurat dan berimbang.

Ketiga, konstutusi harus dapat menjamin peran militer tetap berada pada fungsi utamanya, yakni mengusir penjajah asing dan sebagai alat Negara untuk menembus penghalang fisik dalam rangka penyebaran Islam, bila perlu. Konflik internal antar warga masyarakat dan pelanggaran hukum di dalam wilayah hukum Negara Khilafah di tangani oleh institusi Kepolisian, kecuali konflik dalam skala besar yang membutuhkan asistensi militer. Namun keterlibatan mereka hanya apabila ada permintaan resmi dari pihak Kepolisian dan disetujui oleh pemerintah (Pusat atau Daerah). Sifat dasar Kepolisian didesain agar lebih kepada ‘melindungi’ dan ‘mengayomi’ masyarakat daripada ‘berperang’ dan ‘penaklukan’. Sehingga hakikatnya mereka adalah warga sipil juga, namun memiliki hak untuk membawa senjata. Kepolisian berada di bawah struktur pemerintahan (Pusat dan Daerah) demi mendukung upaya pemerintah dalam rangka menjaga keamanan masyarakat dan menegakkan hukum. Keberadaan mereka tidak mengancam otoritas pemerintahan yang sah maupun hak-hak warga Negara.

Keempat, adanya jaminan otonomi daerah. Khilafah adalah Negara yang berciri Kesatuan. Menurut Miriam Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik, menyebutkan keuntungan Negara Kesatuan adalah adanya keseragaman Undang-Undang, karena aturan yang menyangkut ‘nasib’ daerah secara keseluruhan hanya dibuat oleh pemerintah pusat. Namun, Negara Kesatuan bisa tertimpa beban berat oleh sebab adanya perhatian ekstra pemerintah pusat terhadap masalah-masalah yang muncul di daerah. Penanganan setiap masalah yang muncul di daerah kemungkinan akan lama diselesaikan oleh sebab harus menunggu instruksi dari pusat terlebih dahulu. Bentuk Negara Kesatuan juga tidak cocok bagi Negara yang jumlah penduduknya besar, heterogenitas (keberagaman) budaya tinggi, dan yang wilayahnya terpecah ke dalam pulau-pulau. Negara kesatuan yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduknya yang besar memiliki isu terkait dengan separatisme dan perpecahan. Guna mencegah persoalan ini terjadi, Negara perlu memberi hak otonomi kepada daerah, misalnya dalam bentuk perimbangan keuangan dan desentralisasi birokrasi. Kebijakan ini dapat mencegah timbulnya kecemburuan antara daerah dan pusat, mempercepat pengambilan keputusan dan perimbangan pembangunan.

Demikianlah beberapa pandangan saya mengenai apa yang penting untuk dilakukan dalam menyempurnakan sistem pemerintahan Khilafah. Saya menyadari tulisan ini tidaklah sempurna dan masih membuka ruang bagi perdebatan, pengkajian kembali secara mendalam maupun juga penyempurnaan. Namun, dengan menyadari berbagai keterbatasan penulis, tulisan ini telah coba dikemas dalam bentuk toleransi yang tinggi, sehingga diharapkan dapat tetap sejalan dengan perkembangan geopolitik masyarakat kontemporer dan tetep sejalan dengan dalil-dalil syara’ terkait dengan sistem politik dan pemerintahan Islam. Saya juga menyadari, sebagaimana mungkin Jamaluddin al-Afghani menyadarinya dahulu, bahwa reformasi ini bukan hanya menuntut kita melakukan perubahan dalam aspek konstitusional, segi kelembagaan, teknis dan operasional, akan tetapi juga menuntut semua pihak terutamanya mereka yang terlibat dalam perjuangan penegakkan Khilafah untuk menyesuaikan diri, menyesuaikan cara berfikir dan mengubah sikap mental agar lebih terbuka dan mengurangkan sifat resistensi. Karena itu, pekerjaan rumah ini tidaklah mudah. Maka, sebelum semuanya terlambat, lewat tulisan ini saya ingin memperingatkan bahaya yang akan timbul dan dapat mengancam perjalanan Negara Khilafah di masa depan. Mudah-mudahan pesan ini dapat ditangkap dengan jelas dan apa yang kita lakukan dapat mewujudkan cita-cita mulia ke arah kehidupan rakyat yang lebih gemilang dari masa lalu.

Komentar:

1. Sejarah bukanlah dasar dalam menentukan hukum dan fiqih. Artinya, sejarah tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bagaimana penerapan Islam di masa lalu.

Jawab: Memang benar sejarah bukan dasar dalam menentukan hukum dan fiqih, serta satu-satunya cara untuk menarik kesimpulan bagaimana penerapan Islam di masa lalu adalah dengan cara mengetahui penerapan hukum Islam dan fiqih di masa tertentu. Namun, seperti halnya sejarah yang banyak di dapati dalam al-Qur’an, ia mengandung ibrah atau pelajaran bagi manusia. Menutup fakta sejarah berarti menutupi pelajaran yang dapat diambil darinya. Ada peristiwa baik, ada yang tidak. Peristiwa yang baik kita ambil sebagai inspirasi dan model. Peristiwa yang buruk, khususnya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan Khilafah harus kita terima dengan lapang dada, itulah bagian dari sejarah umat Islam. Sejarah itu bukan untuk ditutupi, tetapi harus dicarikan solusi. Sehingga kita dan umat tidak terjebak melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

Saya percaya sejarah akan berulang. Ketika khilafah tegak, akan banyak peristiwa-peristiwa baik yang akan terjadi. Namun, seiring perjalanan waktu, seseorang bisa saja menjadi gelap mata karena terbuai dengan nikmatnya kekuasaan. Ketika situasi memungkinkan dan niat ada, manakala tidak lagi bertepuk sebelah tangan, kekhilafahan dapat berubah menjadi monarki despotik sewaktu-waktu. Peristiwa seperti inilah yang harus dihindari, dan sebelum terlambat, sudah seharusnya dicegah dari sekarang.

2. Sekalipun kekuasaan Khalifah dibatasi, tidak ada jaminan seorang penguasa tidak akan berbuat zalim, tidak adil atau semena-mena. Faktanya di Negara-Negara yang menganut Demokrasi sekalipun banyak penguasa yang menjadi diktator.

Jawab: Memang tidak ada jaminan seratus persen jika kekuasaan Khalifah dibatasi maka tidak akan terjadi penyelewengan. Berubahnya pemerintahan menjadi diktator dikarenakan adanya upaya untuk memonopoli kuasa. Semakin kuat monopoli kekuasaan, semakin terbuka peluangnya untuk menjadi diktator. Sebagaimana telah dibahas di atas, Khilafah memiliki potensi besar untuk menjadi despotik karena Khilafah mengadopsi sistem “kekuasaan tunggal” atau otokrasi yang dibatasi oleh Undang-Undang Islam. Dan tidak ada lembaga independen yang memiliki kekuasaan seimbang dengan Khalifah untuk melaksanakan Undang-Undang Islam yang mengontrol Khalifah tersebut. Kalaupun ada lembaga seperti Majelis Ummat dan Mahkamah Madzhalim, tetap saja kekuasaan lembaga itu tidak seimbang atau tidak setara dengan kekuasaan Khalifah, sehingga Khalifah dapat dengan mudah melakukan intervensi terhadap lembaga tersebut. Khalifah misalnya, boleh saja mengambil keputusan tanpa mendengar pendapat atau berkonsultasi dengan Majelis Ummat. Ketika misalnya Khalifah melakukan kesalahan yang dapat mengancam kekuasaannya, Khalifah juga memiliki hak untuk memberhentikan atau mengganti Qadhi Madzhalim. Ini dapat dilakukan sebelum kasus yang perkaranya melibatkan diri Khalifah tersebut sempat di angkat ke Mahkamah.

Konsekuensi dari semua ini adalah terbukanya peluang yang sangat besar bagi seorang Khalifah untuk menjadi absolut dan mengintervensi lembaga-lembaga Negara yang lain maupun melalui kebijakan-kebijakannya menurut kepentingannya. Disinilah titik lemah yang bila tidak segera diatasi akan berpotensi besar menciptakan Negara yang despotik.

3. Anda lupa satu hal, rakyat. Rakyat melalui partai politik maupun secara perorangan dapat melakukan koreksi terhadap penguasa bahkan menurunkan penguasa yang zalim.

Jawab: Situasi seperti inilah sebenarnya yang seharusnya kita hindari. Karena bergeraknya rakyat secara langsung, menandakan hukum sudah tidak berjalan, sistem politik dan pemerintahan lumpuh serta kanal-kanal untuk menyampaikan aspirasi rakyat macet. Situasi seperti ini berpotensi menjerumuskan Negara dalam chaos (kekacauan), ketegangan dan bahkan perang saudara. Lagipula, tidak pernah terjadi dalam sejarah, rakyat menurunkan Khalifahnya atau Khalifah turun tahta dengan sukarela atas desakan rakyatnya. Ini disamping karena syarat-syarat menurunkan Khalifah cukup berat, yakni ketika syarat sah Khalifah jatuh atau Khalifah tidak lagi memberlakukan syariat Islam (berlaku zalim), juga posisi Khalifah yang begitu dominan sehingga tidak ada jalan bagi rakyat untuk dapat membawanya ke meja hijau apalagi menurunkannya, kecuali dengan cara pemberontakan. Cukuplah tragedi kematian Khalifah Ustman bin Affan R.A. oleh rakyatnya sendiri menjadi contoh.

3. Meskipun perilaku Khalifah tidak sempurna, namun ketika berada dalam sistem Khilafah, peradaban umat Islam maju. Tetapi ketika tidak lagi hidup dalam naungan Khilafah, umat Islam mengalami kemunduran.

Jawab: Kemajuan umat di masa lalu adalah karena Khalifah dan umat bersikap terbuka dengan ilmu pengetahuan dan filsafat tanpa memilah-milah sumbernya dan tanpa harus bersikap paranoid. Kehidupan umat juga dimarakkan dengan pengamalan ijtihad dalam kehidupan keseharian. Khalifah berperan aktif dan memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk meng-aktualisasikan diri, seperti dengan mendirikan perpustakaan-perpustakaan, menterjemahkan dan mengkaji berbagai jenis buku-buku filsafat, memberikan penghargaan bagi para cendikiawan dsb. Ini yang dikenang dengan sebutan Islamic Golden Age (zaman keemasan Islam) pada masa Dinasti Abbasiyah. Namun, sayangnya tidak semua Khalifah bersikap seperti itu, kebanyakannya sibuk dengan kehidupan pribadi mereka sendiri. Hanya beberapa abad setelah kenabian, umat Islam menjadi kekuatan politik dan peradaban utama di dunia. Tapi ketika umat kemudian hanya bersikap taklid dalam dunia yang semakin dinamis dan tidak lagi haus akan ilmu pengetahuan, mereka kehilangan pemikiran rasional dan miskin inisiatif sehingga jatuh pada ketidakjelasan. Mereka menjadi mangsa yang mudah di terkam oleh kekuatan-kekuatan lain yang lebih enerjik. Ketika masyarakat Eropa kemudian diperkenalkan dengan kebebasan dan bersikap terbuka dengan ilmu pengetahuan serta filsafat, mereka juga mampu untuk maju bahkan jauh melesat meninggalkan umat Islam.

Masyarakat kita dewasa ini tengah merangkak maju dalam aspek intelektual dan lebih humanis terutama dalam aspek hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Ini juga patut di apresiasi. Dan untuk soal itu, kita telah berhutang kepada pencapaian peradaban kemanusiaan yang tidak bertentangan dengan esensi agama. Kita juga telah berhutang banyak kepada kemajuan akan penegasan kembali hak-hak dasar manusia yang tidak berlawanan dengan aspek hak-hak dalam Islam. Sebagaimana Islam telah menjembatani renaissance Eropa dahulu, kini peradaban Barat telah menjembatani bangkitnya peradaban Islam. Peradaban Barat yang mengajarkan kebebasan berfikir misalnya, mengingatkan kita akan pentingnya mengamalkan ijtihad dalam kehidupan sehari-hari kaum Muslim.

4. Jika kekuasaan memang harus dibatasi, itu artinya sistem Khilafah dihybrid dengan demokrasi. Bukankah ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam?

Jawab: Saya pikir tidak. Karena inisiatif ini hanya berkaitan dengan reformasi kekuasaan, menyempurnakan mekanisme kontrol dan reorganisasi pemerintahan Khilafah. Perubahan ini tidak mengubah metode pengambilan hukum (legislasi) yang telah ada dalam sistem Khilafah, yakni melalui ijtihat yang kemudian diadopsi oleh Khalifah. Hanya saja, diantara proses ijtihad dan legislasi itu ditambahkan peran Majelis Ummat yang berwenang meninjau dan menyetujui produk hukum tersebut. Perubahan ini juga tidak bertujuan mengganti dasar sumber hukum Islam dengan dasar yang lain.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: