Machiavellisme Politik Indonesia

Machiavelli adalah seorang pemikir era abad Renaissance Eropa yang banyak menggagas dasar-dasar ilmu politik dan kekuasaan. Melalui buku-bukunya seperti The Art of War (Seni Perang), Dialogue on Language (Dialog Bahasa) dan The Prince and Discourses (Sang Penguasa dan Uraian-uraiannya), Machiavelli banyak memperkenalkan beberapa gagasan politiknya. Yang menonjol dari gagasan Machiavelli ini yakni gagasan-gagasannya merupakan perumusan baru yang memutus era masa sebelum renaissance dengan era renaissance. Seperti misalnya gagasan Thomas Aquinas yang masih mengaitkan kekuasaan dengan agama dan Tuhan, Machiavelli justru berpendapat bahwa kekuasaan hendaknya dipisahkan dari agama dan Tuhan. Tidak ada kaitan atau relevansi antara kekuasaan dengan teologi Kristen, kecuali apabila agama itu memiliki nilai guna bagi kekuasaan dan negara.

Selama bertahun-tahun gagasan politik dan kekuasaan ala Machiavelli telah menjadi sumber inspirasi yang tak pernah kering bagi banyak penguasa sejak awal gagasan-gagasannya dipopulerkan sampai saat ini. Banyak negarawan dan penguasa dunia yang secara sembunyi atau terus terang mengakui telah menjadikan buku Machiavelli itu sebagai hand book (buku pegangan). Tak terkecuali penguasan dan politisi di Indonesia, sejak Indonesia berdiri, mereka secara sengaja atau tidak, sadar atau tidak sadar telah mengadopsi dan mengimplementasikan gagasan-gagasan Machiavelli itu dalam kehidupan politiknya sehari-hari. Diantara gagasan-gagasan penting Machiavelli antara lain tentang bagaimana kekuasaan di peroleh dan bagaimana kekuasaan dipertahan, peran agama dalam kekuasaan dan kemiliteran.

Mari kita tengok betapa menyoloknya penguasa dan politisi negeri ini mengamalkan gagasan-gagasan Machiavelli. Pertama, dalam rangka meraih kekuasaan. Machiavelli mengajarkan bahwa seseorang yang ingin meraih kekuasaan (tujuan), cara apapun bisa digunakan (the ends justify the means). Ia juga harus berhasil menarik hati, simpati dan kepercayaan rakyat, karena dari tangan rakyatlah kekuasaan diperoleh. Oleh karena itu, seorang politisi dituntut untuk mengerahkan segenap kemampuannya untuk dapat menarik hati dan simpati rakyat dalam berbagai situasi dan kondisi. Dinamika sosial masyarakat Indonesia yang senantiasa berubah, dimanfaatkan dengan jeli oleh para politisi. Pada kondisi dimana rakyat sangat membutuhkan seorang sosok pemimpin yang kuat dan tegas, yang dianggap mampu mempersatukan seluruh komponen bangsa, tampillah pemimpin dan politisi yang berkarakter kuat seperti itu.

Pada kondisi dimana taraf berfikir rakyat stagnan, tampillah sosok politisi yang dianggap mampu membawa angin perubahan dan pembaharuan ekonomi dan politik. Pada kondisi sosial politik memungkinkan diterapkannya diktatorisme, tampillah sosok militer yang kemudian mendominasi institusi-institusi politik. Pada kondisi saat ini yang lebih bebas, tampillah politisi-politisi yang saling berlomba-lomba menarik simpati rakyat dengan beragam karakter yang ingin mereka tampilkan. Ada yang seolah-olah sangat dekat dan sangat peduli dengan rakyat, ada yang tampil dengan penampilan dan gaya bicara yang memikat, ada yang keberhasilannya dalam bisnis bisa menarik kepercayaan rakyat, dan lain sebagainya. Mereka pun berani mengeluarkan uang ratusan miliar demi kekuasaan yang didambakan itu. Bagi mereka hal itu sudah wajar. Ibarat investasi, pastilah hasil yang diperoleh lebih besar dari modal yang di keluarkan.

Lalu patutlah kita bertanya. Benarkah sesungguhnya niat mereka itu demi sepenuhnya untuk kepentingan rakyat? Tidak. Faktanya, yang mereka lakukan justru sebaliknya. Karena begitu para politisi itu memegang tampuk kekuasaan, yang mereka lakukan sama saja. Kebijakan penguasa cenderung tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Mereka menjual aset-aset negara, menggadaikan sumber daya alam negeri ini, mencabut subsidi (baca: hak dasar warga negara), mementingkan kepentingan bisnis pribadinya, korupsi, menyelewengkan dana pembangunan dan banyak lagi. Siapa sangka, semua citra yang mereka tampilkan dimuka rakyat hanyalah demi meraih kekuasaan.

Kedua, dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Machiavelli mengajarkan bahwa seorang politisi harus memiliki dua sifat, yaitu sifat manusia –tulus, penyayang, baik, pemurah– tetapi juga memiliki sifat-sifat binatang atau sifat tidak terpuji, jahat, kikir, licik, bengis dan kejam.

Machiavelli berpendapat bahwa penguasa negara bisa menggunakan cara binatang, terutama ketika menghadapi lawan-lawan politiknya. Ia juga bisa menggunakan sifat-sifat manusia untuk memelihara simpati rakyatnya. Ia mengemukakan bahwa seorang penguasa bisa menjadi singa (lion) di satu saat, dan rubah (fox) disaat lainnya. Menghadapi musuhnya yang ganas bagai seekor serigala, penguasa hendaknya bisa berperangai seperti singa, karena dengan cara itulah ia bisa mengalahkan lawannya. Tetapi penguasa harus bersikap seperti rubah bila lawan yang dihadapinya adalah perangkap-perangkap musuh. Bukan singa yang mampu mengendus perangkap-perangkap itu, melainkan rubah. Rubah amat peka dengan perangkap yang akan menjerat dirinya.

Tak heran banyak penguasa yang bermuka dua. Di depan rakyat, penguasa selalu bersikap manis, baik dan tulus, namun dibelakang rakyat, penguasa itu mengkhianatinya. Korupsi, tindakan asusila dan kriminal pejabat, baik di pusat maupun di daerah senantiasa menjadi headline di media-media cetak dan elektronik tanah air. Hal ini juga menjelaskan mengapa banyak kita jumpai koalisi-koalisi politik yang hanya seumur jagung. Begitu kepentingan pihak-pihak yang berkoalisi terpenuhi, bubar pula koalisi-koalisi politik itu. Atau koalisi politik juga bisa bubar karena masing-masing partai lebih mementingkan nasib partainya sendiri. Koalisi politik juga bisa terbentuk jika mereka memiliki musuh bersama (common enemy), begitu musuh bersama berhasil disingkirkan bubar pula koalisi-koalisi politik itu.

Ketiga, pemisahan agama dari kekuasaan. Machiavelli tidak anti agama. Ia malah menyarankan agar setiap penguasa mempertahankan dan memlihara ritual ibadah kegamaan dan senantiasa melaksanakannya sebaik-baiknya. Dengan cara itu, tambahnya, republik akan terbebas dari kebobrokan (korup), menumbuhkan harapan dan semangat rakyat, mengendalikan tentara, menghasilkan orang-orang baik dan menjaga persatuan.

Dengan pandangan seperti ini, agama akhirnya didudukkan pada wilayah dimana ketika ia dianggap memberikan manfaat bagi penguasa, maka ajaran agama akan dipakai. Jika dianggap tidak bermanfaat bagi kekuasaan (pemerintahan), agama tidak dipakai. Ini membuat praktek beragama akan tergantung pada selera penguasa. Bahkan dapat digunakan sebagai justifikasi (pembenaran) kebijakan publik yang sebenarnya tidak bersumber dari agama tersebut.

Apa yang terjadi diatas mungkin membuat kita pesimistis terhadap pemimpin dan politisi, namun sebenarnya jika mereka mau menyadari bahwa panggung politik bukanlah semata-mata demi meraih kekuasaan (tujuan) dan mempertahannya dengan segala cara, tetapi menyadari bahwa tujuan politik adalah bagaimana mengatur dan memelihara tata kehidupan bersama dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Niscaya secercah harapan itu masih ada. Evaluasi dan pembenahan tata kehidupan masyarakat yang lebih berkiblat pada sistem demokrasi-kapitalis Barat juga perlu terus dilakukan. Sebab munculnya pemimpin dan politisi Machiavellis, sesungguhnya lahir dari sistem politik dan sosial yang memang mendukung hal itu.

Sudah saatnya pula penguasa dan politisi kembali kepada sistem syariat Islam. Kembali kepada Islam, bukan berarti hanya menjadikan agama (Islam) sebagai alat meraih kekuasaan, bukan pula menggunakan agama hanya sebagai jaminan dan sumber kepatuhan warga negara, moralitas kolektif, dan kebajikan. Cara pandang seperti ini adalah cara pandang Machiavellis. Kembali kepada syariat Islam berarti menjadikan penerapan syariat sebagai visi politik utama yang harus diperjuangkan dan diterapkan, demi kemaslahatan bersama. Memiliki visi politik syariat, bukan berarti mematikan pluralitas dan realitas bahwa ada agama lain selain Islam. Tetapi justru sistem syariat akan menaungi masyarakat yang plural dengan adil. Fakta sejarah ke-Khilafahan selama 13 abad telah membuktikan hal ini.

Inilah pembenahan dan pembaharuan politik yang seharusnya kita agendakan bersama. Jika tidak, entah sampai kapan prakek politik Machiavellisme terus berlangsung. “…Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…”.(QS: Ar Ra’d 11)

Daftar Pustaka

Ahmad, Suhelmi, M.A, Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan, (Jakarta : Darul Falah), 1999.

Annabhani, Taqiyyudin, Peraturan Hidup dalam Islam, (Jakarta : Pustaka Thariqul Izzah), 1993.

http://www.berpolitik.com


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: