Bahaya Liberalisasi Pendidikan Bagi Masa Depan Bangsa

Orang miskin “dilarang” sekolah tinggi-tinggi!. Ya, seperti itu mungkin gambarannya jika kita perhatikan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, terutama pendidikan tinggi. Untuk dapat menyekolahkan anak ke perguruan tinggi, orang tua harus mempersiapkan uang yang tidak sedikit. Jika ingin masuk ke perguruan tinggi “negeri” seperti UI, UGM, ITB, IPB dan UNPAD, orang tua harus menyediakan uang puluhan sampai ratusan juta rupiah. Bahkan untuk masuk fakultas kedokteran di salah satu PTN melalui “jalur khusus”, ada mahasiswa yang harus membayar Rp 250 juta bahkan Rp 1 miliar.

Kebijakan perguruan tinggi saat ini memang sudah berubah. Pemerintah melalui peraturan pemerintah (PP) No. 61/1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai Badan Hukum, pada intinya mengharuskan PTN tersebut menjalankan otonomi.

Kebijakan itu ditafsirkan PTN dengan mencari peluang masukan dari penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur khusus di luar jalur SPMB (reguler). Akibatnya, banyak PTN yang memasang tarif mahal demi terpenuhinya pendapatan mandiri bagi lembaganya.

Parahnya, PTN seakan tidak peduli dengan kemampuan ekonomi masyarakat saat ini. Kalaupun PTN menyediakan jalur SPMB (regular), seorang calon mahasiswa (cama) dipaksa untuk menempuh persaingan yang sangat ketat dengan ribuan peserta lainnya, sehingga peluang orang yang kecerdasannya “standar-standar saja” sangat kecil peluangnya untuk lolos dalam persaingan ini. Akibatnya banyak saudara-saudara kita yang seharusnya berhak untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik, secara sistematis tersingkir. Padahal dengan pendidikan yang seharusnya mereka peroleh, mereka dapat menata kehidupan masa depan yang lebih baik.

Disisi lain Pemerintah seolah tidak peduli dengan kesulitan yang dihadapi masyarakat. Perlahan tapi pasti, Pemerintah, dalam hal ini Depdiknas, nantinya akan mengubah seluruh PTN di Indonesia menjadi PT Badan Hukum Pendidikan (BHP). Adapun konsekuensi dari BHP adalah Perguruan Tinggi akan dikelola secara bisnis (professional) antara lain :
1. Pemerintah meminimalisir alokasi dana APBN untuk PT BHP.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menaikkan uang kuliah dan subsidi silang.
3. Mendirikan Unit Usaha; Auxiliary Enterprises (Berhubungan dengan Tridharma) dan Commercial Ventures; asrama, toko, kantin dll.
4. Status ketenagaan seluruh dosen dan karyawan PNS berubah status menjadi pegawai PT bersangkutan.

Jika ditarik benang merah dari keadaan Perguruan Tinggi diatas, pendidikan Indonesia terjebak pada arus hegemoni ideologi dominan kapitalisme. Hanya orang kaya yang bisa sekolah. Orang miskin? Tidak bisa sekolah tinggi-tinggi. Padahal pendidikan dengan corak kapitalistis seperti ini hanya akan melahirkan generasi kapitalis-oportunis juga. Orang hanya akan berfikir bahwa pendidikan itu adalah investasi yang akan mengembalikan atau menghasilkan keuntungan materil nantinya. Walhasil, cita-cita pendidikan yang seharusnya berorientasi pada konsepsi dasar; ‘Memanusiakan kembali manusia yang telah mengalami dehumanisasi akibat sistem dan struktur sosial yang menindas’ (Paulo Fraire, Pedagogi of the Opresed, New York 1986:67) semakin jauh dari realitas.

Kondisi pendidikan Indonesia ini juga sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Dengan menganut sistem pendidikan sekuler-kapitalis model ini, bangsa ini sebenarnya telah masuk kedalam perangkap penjajahan negara-negara kapitalis Barat. Perguruan Tinggi yang otonom akan sangat terbuka untuk soal dana dan program studi. Melalui berbagai program beasiswa yang mereka tawarkan, seperti misalnya program beasiswa Fulbright (USA), khususnya dalam bidang ilmu sosial-humaniora, ilmu pemerintahan, ilmu agama, dan ilmu ekonomi, kaum kapitalis penjajah menanamkan pemikiran-pemikiran barat ke benak masyarakat dengan mendidik putra-putri bangsa ini yang memiliki potensi dalam institusi-institusi pendidikan mereka.

Orang-orang ini, setelah menyelesaikan pendidikan tingkat tinggi mereka, biasanya berpotensi menduduki posisi-posisi penting di berbagai bidang, dan setelah kembali ke tengah-tengah masyarakatnya akan secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar mempropagandakan dan memperjuangkan pemikiran-pemikiran Barat yang rusak seperti sekulerisme, liberalisme, hedonisme dan kapitalisme.

Mereka juga secara sadar atau tidak sadar menjalankan program-program penjajah Barat, seperti misalnya kelompok Mafia Berkley yang terkenal di jaman Orde Baru, yang memformat sistem ekonomi Indonesia mengikuti program penjajah. Ketika cengkraman penjajah Barat pada suatu negeri cukup kuat, berikutnya mereka akan mengarahkan sistem pendidikan negara tersebut agar dapat menopang rencana mereka untuk menjajah negeri tersebut, dengan menjadikannya seperti sistem pendidikan dalam sistem sekuler kapitalisme. Dengan itu mereka dapat mencetak pengemban dan pembela-pembela ideologi mereka langsung di negeri jajahan.

Selain itu dengan terbukanya (globalisasi) sistem pendidikan di negara tersebut, maka penjajah akan dapat lebih leluasa mengendalikan sumberdaya manusia di negeri tersebut, termasuk akses terhadap data-data penting sumberdaya alamnya. Termasuk juga menjadikan para ilmuwan di negeri tersebut untuk bekerja bagi kepentingan mereka. Ini dilakukan misalnya dengan memberikan dana bantuan penelitian di bidang-bidang non sains dan teknologi maupun kerjasama-kerjasama langsung antar perguruan tinggi terutama dalam bidang eksplorasi sumber daya alam.

Dalam masalah pendanaan pendidikan, negara terjajah, yang biasanya lemah secara ekonomi, dipaksa agar memperkecil subsidi pendidikan ataupun menghilangkan subsidi negara pada institusi pendidikan milik negara, serta mengubah institusi-institusi pendidikannya menjadi sekedar semacam “perusahaan milik negara”. Akibatnya tentu adalah mahalnya biaya pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Walhasil negara tersebut akan kekurangan sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi. Kekurangan SDM berkualitas tinggi ini justru menjadi keuntungan bagi penjajah, karena dengan begitu kebanyakan SDM adalah tenaga teknis maupun tenaga kasar, yang murah dan menguntungkan para pemilik modal.

Dengan demikian, sudah seharusnya kita mengambil sikap tegas dalam masalah pendidikan ini, yaitu menuntut Pemerintah untuk menghapus sistem liberalisasi pendidikan di Indonesia dan menuntut peran dan tanggung jawab pemerintah yang lebih besar dalam masalah pendidikan. Jika tidak, sistem pendidikan yang ada bukan hanya menyusahkan rakyat banyak tapi juga membuka jalan bagi keberlangsungan penjajahan di negeri ini.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: