Indonesia Layak Jadi Negara Islam

Tanggapan untuk Achmad Fauzi

Tulisan saudara Achmad Fauzi ”Indonesia Bukan Negara Islam” (Kaltim Post 9/10/2006) perlu untuk ditanggapi. Selain secara teori banyak kelemahan, secara faktual juga ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Antara lain anggapa bahwa penerapan syariah adalah sesuatu yang utopis/mustahil. Pendapat ini tentu jauh dari realitas. Buktinya, masyarakat begitu antusias dengan seruan penerapan syariat Islam. Maraknya perda-perda bernuansa syariah di berbagai daerah juga membuktikan bahwa formalisasi syariat dalam negara bukanlah sesuatu yang utopis.

Juga mari kita jujur melihat sejarah bagaimana Nabi SAW berhasil mengubah wajah bangsa arab jahiliyah yang keberadaannya tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, hingga berhasil menundukkan dua peradaban besar masa itu yakni Persia dan Romawi. Dan melalui estafet kepemimpinan para Khalifah, peradaban Islam mampu membawa kemajuan dan keadilan di dunia selama kurang lebih 13 abad lamanya.

Selain itu, menjawab bagaimana prediksi perkembangan sosial politik suatu negara tidak dapat dilakukan seperti halnya menjawab persoalan perhitungan matematis. Karena perkembangan sosial politik di suatu negara erat kaitannya dengan dinamika pemikiran dan perasaan suatu masyarakat dan entitas-entitas yang mempengaruhinya.

Sedangkan mengenai alasan mengapa masyarakat ingin menerapkan syariat, bukanlah karena didasari rasa frustasi menghadapi berbagai himpitan hidup, seperti seseorang yang mengadukan persoalannya kepada dukun atau menempuh usaha-usaha yang irasional lainnya. Motivasi masyarakat untuk kembali kepada syariah didasari kesadaran bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi aqidah Islam. Motivasi itu dikuatkan pula setelah mengkaji dan meneliti secara mendalam terhadap berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat dalam berbagai aspeknya yang sampai pada kesimpulan betapa urgent-nya penerapan syariat terutama dalam aspek umum seperti ekonomi, politik, peradilan, pendidikan dan politik luar negeri.

Adalah sangat tidak relevan apabila menyamakan antara apa yang terjadi pada bangsa Eropa pada masa middle dark ages (abad pertengahan yang gelap) yang ketika itu terjadi penyalahgunaan agama oleh para raja-raja demi kepentingan sepihak dengan yang terjadi ketika syariat Islam di terapkan. Karena sistem pemerintahan Islam (baca:khilafah) bukanlah seperti halnya kerajaan absolut, tirani apalagi diktator. Di dalam Islam ada Majelis Ummah dan ada juga partai-partai politik yang berfungsi mengontrol pemerintah. Bahkan, kalau pemerintah menyimpang dari haluan negara, ada Mahkamah Madzalim yang bisa memberhentikannya. Sehingga secara sistemik, Islam telah sangat ketat menjaga agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pemerintahan.

Visi Negara
Pancasila merupakan kumpulan value (nilai) dan vision (visi) yang hendak diraih dan diwujudkan bangsa Indonesia saat berikhtiar mendirikan sebuah negara. Meski demikian, bukan berarti Pancasila anti agama, atau agama harus disingkirkan dari ‘rahim’ Pancasila. Karena agama diakui, dilindungi, dan dijamin eksistensinya oleh Pancasila. Masing-masing agama berhak hidup dan pemeluknya bebas menjalankan syariat agamanya.

Dengan nilai dan visi ketuhanan, arah Indonesia bukanlah negara sekuler, juga bukan sosialis-komunis maupun kapitalis-liberal. Sangat ganjil dan aneh jika agama –khususnya Islam– hendak disingkirkan dan dibuang jauh-jauh dari kehidupan, dengan logika tidak boleh ada satu agama (kebenaran) yang mendominasi. Hak umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya selalu saja dibenturkan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pengamat Politik LIPI, Mochtar Pabottingi, juga mengatakan bahwa Pancasila bukanlah ideologi negara, melainkan vision of state yang mendahului berdirinya Republik Indonesia (Republika, 1/6). Visi itu kemudian dituangkan dalam Pasal 29 UUD 1945, yang menyatakan ”negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya, dengan visi itu, para pendiri negara ingin menegaskan bahwa negara yang dibangunnya bukanlah negara sekuler. Karena itu, tidak ada satupun pasal dalam UUD 1945 yang menolak agama dijadikan sebagai sumber hukum. Bahkan, banyak pakar hukum Indonesia yang memberikan penegasan bahwa Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional. Maka, penegasan bahwa Pancasila bukanlah agama dan agama tidak boleh memonopoli kebenaran, jelas merupakan upaya untuk menistakan agama, dan memisahkan Pancasila dari agama.

Lalu, apakah kontribusi agama, tepatnya penerapan syariat Islam akan mengancam keharmonisan warga negara yang memiliki agama dan keyakinan yang plural? Mari jujur melihat fakta. Pertama, Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Sedangkan agama-agama lain tidak memiliki syariat yang mengatur urusan ekonomi, politik, pendidikan, sanksi hukum, politik luar negeri. Agama-agama itu hanya mengatur urusan-urusan ibadat, cara berpakaian, makan, minum, kawin, dan cerai.

Kedua, sebagai agama yang menoleransi kemajemukan agama warganegara, Islam memiliki perspektif bahwa pengaturan urusan ibadat, cara berpakaian, makan, minum, kawin, dan cerai pemeluk agama lain diserahkan kepada agama masing-masing. Islam menjamin kebebasan mereka untuk menjalankan syariat agamanya.

Ketiga, bilamana syariat Islam –dalam posisi sebagai produk hukum sebagaimana hukum yang dihasilkan oleh ideologi kapitalisme atau sosialisme– diadopsi suatu negara yang memiliki warga negara yang terdiri atas berbagai pemeluk agama, maka penerapan syariat Islam –sebagaimana juga produk hukum lain dari ideologi kapitalis ataupun sosialis– yang bersifat mengikat dan memaksa semua warga negara, adalah hukum-hukum yang bersifat umum. Seperti urusan ekonomi, politik, pendidikan, sanksi hukum, dan politik luar negeri.

Dengan demikian, secara normatif tidak akan pernah terjadi benturan atau disharmoni dalam hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Secara historis, kondisi itu telah dibuktikan oleh sejarah Islam sepanjang 800 tahun, ketika Spanyol hidup dalam naungan Islam. Tiga agama besar yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi bisa hidup berdampingan. Masing-masing pemeluknya bebas menjalankan syariat agamanya, dijamin oleh negara. Inilah yang diabadikan oleh Mc I Dimon, sejarawan Barat, dalam Spain in the Three Religion. Untuk kasus Indonesia, kita tidak mungkin menyingkirkan fakta bahwa: pertama, Islam telah tumbuh dan berkembang di Indonesia lebih dari 500 tahun. Kedua, Islam dianut mayoritas, sekitar 87 persen. Ketiga, hukum Islam hidup di masyarakat Indonesia lebih dari 500 tahun, sehingga hukum Islam sudah menjadi law life (hukum yang hidup). Wajar kalau syariah Islam menjadi sumber hukum peraturan perundangan di Indonesia. Aneh kalau ada yang menentangnya.

Di samping itu, secara substansi, ajaran Islam adalah ajaran yang universal, rahmatan lil ‘alamin, bukan hanya rahmatan lil Muslimin. Kalimat rahmatan lil ‘alamin selalu diucapkan oleh semua pihak, termasuk kalangan pejabat, mulai dari presiden hingga kepala desa. Bila semua warga negara tanpa pandang bulu mendapatkan rahmat dan keadilan dari penerapan hukum tersebut, maka harmonisasi pasti tercipta. Adopsi hukum syariah pasti menjamin rahmat bagi semua. Sebab hukum syariah dan ajaran Islam sangat jelas bersumber dari Alquran dan Hadits Nabi SAW yang merupakan wahyu Allah SWT Dzat yang Maha Pengasih dan Penyayang, Dzat Yang Maha luas rahmat-Nya.

Sehingga, kalau syariat Islam diterapkan, bukan hanya kesatuan dan persatuan Indonesia, tetapi kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, serta hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyaratan atau perwakilan juga diterapkan. Dalam Islam, umat lain mendapatkan perlindungan penuh dari negara. Juga jaminan kebutuhan hidup yang sama, baik sandang, papan, dan pangan, serta kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dengan demikian, seharusnya tidak perlu muncul kekhawatiran bahwa ketika syariat Islam diterapkan kelompok minoritas akan tertindas atau tidak dipenuhi hak-haknya sebagai warga negara. Lalu, mengapa kita masih mempersoalkan kontribusi Islam? Apakah kita tidak pernah memahami keagungan ajaran Islam? Ataukah kita memang selalu menutup mata, atau mungkin berniat tidak baik terhadap Islam?


3 responses to “Indonesia Layak Jadi Negara Islam

  • Ghazi Sadikin

    Saya seorang muslim, tetapi saya kurang setuju jika syariah Islam diberlakukan di Indonesia karena Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum dan UUD`45. No offense, memang Nabi Muhammad SAW, dapat sukses menjalankan syariah di pemerintahannya.. tetapi menurut saya Bangsa Indonesia berbeda dengan Bangsa Arab, masyarakat Indonesia saya rasa lebih complicated dan lebih beraneka ragam serta Indonesia terbentuk dari elemen-elemen agama yang berbeda-beda yang sebenarnya sudah ada sebelum Islam datang, seperi kita ketahui kerajaan terbesar yang pernah menguasai nusantara adalah Majapahit yang waktu itu terbentuk dari budaya Hindu-Budha. Sedangkan Bangsa Arab lebih mudah dimanage karena bangsa Arab tidak terlalu beraneka ragam yang membuat karakter manusianya tidak terlalu bermacam-macam,berbeda dengan Indonesia yang mempunyai banyak suku yang mempunyai psikologis yang beraneka ragam.

    Saya tumbuh besar bersama orang-orang yang berbeda agama. Dari situ saya tahu bahwa mereka memliki ancaman/ketakutan-ketakutan sendiri karena mereka minoritas, saya sudah mencoba menjelaskan tentang hal ini pada mereka, tetapi tetap saja ketakutan- ketakutan itu masih ada. Hal ini (Syariah) tidak sesederhana yang kita pikirkan.

    Jika kita melihat realita zaman sekarang, pada negara- negara yang menganut hukum Islam kenyataanya pluralisme kurang begitu dihargai. Kita adalah negri Islam, tetapi bukan negara Islam, Indonesia adalah negara Hukum dan Demokrasi serta menjunjung tinggi Pancasila(Ideologi negara yang nyata karena sudah sejak awal negara kita berdiri sudah begitu) dan Bhineka Tunggal Ika. Kita bisa melihat Turki negri Islam tetapi bukan negara islam yang berhasil memisahkan urusan agama tanpa menyinggung agama itu sendiri.

    Saya berpendapat sebagai orang muslim yang hidup di masyarakat yang plural baik dalam hal keluarga atau teman.. Terima kasih, tolong beri tanggapannya.

  • wandy

    Assalamu’alaikum Wr. Wb.

    Pak Ghazi yang di rahmati Allah,

    Terima kasih telah menyempatkan waktu berkunjung ke blog kami ini. Saya salut dengan apa yang Anda sampaikan bahwa Anda selalu menjelaskan Islam ke lingkungan masyarakat Anda yang heterogen. Mudah-mudahan Anda diberikan kekuatan oleh Allah SWT agar tetap istiqomah dijalanNya dan tabah dalam menghadapi setiap cobaan, Amin.

    Saya ingin menanggapi tanggapan Anda dengan menjelaskan bahwa:

    Pertama: Fakta atau Realitas tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum

    Realitas bahwa kita hidup dalam lingkungan yang plural, bukan lantas menjadikan alasan menanggalkan kewajiban penerapan syariat secara kaffah (menyeluruh) bagi kita. Justru fakta/realitas/keadaan lah yang harus disesuaikan dengan ketentuan hukum Allah. Fakta-lah yang harus disesuaikan dengan kondisi ideal yang diinginkan Allah dan RasulNya, bukan sebaliknya.

    Allah Sw. berfirman: “…maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu…” Q.S. Al-Maidah: 48.

    Realitas dan keberagaman masyarakat seyogyanya tidak dijadikan alasan tidak diterapkannya Syariat Islam. Justru ini menjadi lahan dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang sangat besar pahalanya bagi mereka yang senantiasa istiqomah / konsisten dalam berdakwah menjelaskan Islam ke masyarakat. Sebaliknya jika tidak, akan mengundang murka Allah kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

    Rasulullah SAW bersabda: “Demi Dzat yang diriku berada di tangn-Nya, sungguh kalian (mempunyai dua pilihan, yaitu) melakukan amar ma’ruf nahi munkar, atau Allah akan mendatangkan siksa dari sisi-Nya yang akan menimpa kalian. Kemudian (jika hal itu tidak dilaksanakan) kalian berdo’a, maka (do’a) itu tidak akan di kabulkan”.

    Kedua: Daulah Islamiyah bertanggung jawab atas harta, jiwa dan kehormatan warga non-Muslim tanpa memaksa mereka untuk memeluk (masuk) Islam.

    Rasulullah SAW dalam dakwahnya di Makkah dan Madinah berhadapan dengan realitas plural dan majemuknya masyarakat arab saat itu, namun beliau tidak lantas berkompromi dengan kondisi yang ada apalagi meninggalkan sebagian perintah Allah. Rasul bersama-sama para sahabatnya justru berjuang keras memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk hidup dalam aturan Islam. Sampai beliau berhasil mempersatukan sekitar 300 suku di seluruh jazirah Arab di akhir khayatnya. Madinah menjadi ibukota Negara Islam (Daulah Islamiyyah) tanpa mematikan realitas keberagaman masyarakatnya. Umat Islam di madinah hanya sekitar 30-40 %, sisanya Nasrani, Yahudi dan Majusi hidup berdampingan dengan umat Islam di bawah naungan syariat Islam yang mengatur kehidupan publik di antara mereka.

    Aturan Islam memaksa? Iya, memang demikian adanya untuk urusan-urusan publik. Memang seperti itulah aturan publik. Setiap aturan publik sifatnya memaksa. Tidak ada aturan publik, baik aturan yang dikeluarkan melalui sistem demokrasi kapitalis, teokrasi ataupun yang lainnya yang tidak memaksa setiap warga negara mematuhi aturan publik tersebut. Kita tidak pernah di tanya apakah kita suka Sekulerisme atau tidak? Suka peraturan publik ini itu atau tidak.. Semua aturan publik diterapkan demi kebaikan dan kesejahteraan bersama. Jika ada salah satu anggota masyarakat yang melanggar, maka akan ada sanksi baginya. Demikian pula syariat Islam. Semua aturan publik yang digali melalui syariat, diterapkan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Tidak ada kelas-kelas sosial dan tidak ada perbedaan perlakuan di hadapan hukum.

    Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiap menggangu seorang dzimmi (non Muslim yang menjadi warga negara Daulah Islamiyah), sungguh (berarti) ia telah menggangguku. Dan barangsiapa menggangguku, sungguh ia telah mengganggu Allah.”

    Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan para khalifah penerusnya selama ribuan tahun orang-orang non-Muslim bisa hidup sejahtera dibawah naungan Islam. Misalnya, dimasa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab, beliau menjatuhkan hukum qishas (pembalasan setimpal) kepada anak pejabat Gubernur Mesir yang mencambuk seoranh anak Nasrani dari suku Qibthi.
    Dalam sejarah peradaban Islam, bisa dikatakan tidak pernah penerapan syariat dilakukan hanya dalam masyarakat homogen atau yang seluruh warganya muslim saja. Kemasyhuran keadilan Islam dan pengaturan kehidupan sosial ini dikenang sepanjang sejarah. Salah satunya mengutip pernyataan jujur oleh Carly Fiorina, CEO Hewlett-Packart (HP) dalam salah satu pidatonya tentang peradaban Islam:

    “There was once a civilization that was the greatest in the world.

    It was able to create a continental super-state that stretched from ocean to ocean, and from northern climes to tropics and deserts. Within its dominion lived hundreds of millions of people, of different creeds and ethnic origins.

    One of its languages became the universal language of much of the world, the bridge between the peoples of a hundred lands. Its armies were made up of people of many nationalities, and its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of this civilization’s commerce extended from Latin America to China, and everywhere in between….”

    Ketiga: Syariat Islam adalah untuk kebaikan bersama.

    Sebagai contoh, ketika riba dilarang sebagai landasan perekonomian, hal ini tidaklah ditujukan hanya bagi kepentingan kaum Muslim, melainkan juga untuk kepentingan penduduk non-Muslim. Faktanya, akibat riba kini Indonesia dijerat utang luar negeri. Semua penduduk, Muslim dan non-Muslim menanggung kerugian ini.

    Walhasil, jika kita telah menjelaskan secara gamblang semua hal diatas namun kemudian masih ada penolakan terhadapat penerapan syariat Islam dan Daulah Islamiyah, patut kiranya kita pertanyakan, apa sebenarnya yang melatar belakangi penolakan tersebut?

    Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

  • almumpe

    Ingat pesan nabi Muhammad SAW –>
    “Telah aku tinggalkan bagi kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selamanya selagi berpegang tegung dengannya yaitu Al-Qur’an dan sunnah para nabinya”(HR Imam Malik dalam Muatta’).
    Maka dari itu mari kita sama-2 memahami :QS. Al A’raaf :179 –> Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
    Dan Simak juga Firman Allah SWT berikut “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggung jawaban” (QS 17:36).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: