Menyoal Perubahan di Jalur Demokrasi

Democracy

Democracy

Demokrasi kembali menjadi perbincangan hangat disaat pesta demokrasi, yakni pemilihan umum kian dekat. Demokrasi memberi harapan besar karena ia menyediakan jalur perubahan bagi rakyat untuk memilih para pemimpinnya dengan harapan perubahan dimasa depan. Jalur demokrasi juga biasa dikenal dengan sebutan jalur parlemen. Karena di parlemenlah titik sentral demokrasi bermain. Di parlemenlah aturan perundang-undangan dibuat, yang dengan UU tersebut, perubahan dapat diwujudkan. Bagi kaum muslimin, tentunya perubahan yang diharapkan bukan hanya dari segi peningkatan aspek material, namun perubahan diharapkan juga bersifat transendental dan sejalan dengan syari’at Islam.

Ditengah euphoria menyambut pesta demokrasi ini, pro dan kontra demokrasi termasuk pro-kontra pemilu tidak jarang didapati. Disatu sisi, umat Islam perlu melakukan perubahan dengan cara-cara legal, namun disisi lain terdapat perbedaan pendapat mengenai kesesuaian demokrasi tersebut dengan syari’at. Jika kondisi dilematis ini terus berlanjut, bukan persatuan dan perpaduan umat yang didapat, yang terjadi justru perselisihan dan perpecahan. Dan pada gilirannya umat Islam sendiri yang akan dirugikan.

Islam dan Demokrasi

Antara Islam—dari segi politik— dan demokrasi, tidak hanya memiliki sisi kesamaan, namun juga sisi perbedaan. Perbedaan antara keduanya jauh lebih banyak daripada persamaanya. Keduanya tidak mungkin disamakan atau sekedar disandingkan seperti istilah “Demokrasi-Islam”, karena keduanya memiliki banyak perbedaan mendasar. Perbedaan sistem politik Islam dan demokrasi itu antara lain terdapat pada asas, sumber, ‘aqidah yang melahirkannya serta pemikiran dan sistem yang dibawanya.

Asas demokrasi adalah kedaulatan dan kekuasaan yang keduanya berada ditangan rakyat, sementara dalam Islam, kedaulatan berada ditangan syari’at. Sumber ide demokrasi adalah murni dari akal manusia, bukan wahyu. ‘Aqidah atau ide dasarnya adalah sekulerisme, sementara Islam tidak mengajarkan dikotomi agama dan negara. Adapun pemikiran dan sistem yang dibawanya merupakan perwujudan dari UU yang dibuat murni dari keinginan manusia, seperti ide kebebasan, liberalisme, pluralisme, kapitalisme dan sebagainya, (Abdul Qadim Zallum, Demokrasi: Sistem Kufur, 1990). Continue reading


Liberalisasi Sektor Migas, Solusi atau Bencana?

liberalisasi_migas.jpgKisruh seputar BBM bersubsidi terus berlanjut. Perdebatan antara usulan penghapusan BBM bersubsidi dan tuntutan untuk meneruskannya kian mangemuka. Pemerintah melalui Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (26/11/2012) mengungkapkan bahwa BBM bersubsidi kuotanya bakal habis pada 22 Desember 2012. Meskipun kuota telah ditambah, namun ternyata masih tidak lagi cukup untuk bertahan hingga akhir tahun 2012. Indonesia terancam 8 hari tanpa BBM bersubsidi (finance.detik.com).

Bagi kalangan ultranasionalis ataupun mereka yang menolak liberalisasi sektor migas, kisruh BBM bersubsidi ini berpangkal pada liberalisasi migas. Indonesia yang dianggap memiliki sumber daya migas yang melimpah seharusnya mengelola sendiri sumber daya alamnya. Untuk memenuhi tuntutan ini, BP Migas menjadi tumbalnya. Padahal pembubaran BP Migas sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap kebijakan liberalisasi migas, mengingat keberadaannya hanya sebagai pelaksana regulasi dan pengawas pelaksanaan kontrak antara Pemerintah dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), bukan pembuat regulasi itu sendiri.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka, apakah dengan dihapuskannya liberalisasi sektor migas lantas akan menjawab persoalan ketersediaan energi migas dalam negeri? Mengapa perlu ada peran swasta, khususnya swasta asing dalam pengelolaan migas di Indonesia? Apakah peran asing disektor ini menghapus kedaulatan Negara dalam pengelolaan kekayaan alamnya? Continue reading


Mencegah Despotisme Khilafah

Adakah sistem pemerintahan yang sempurna? Jika ditelaah kembali satu-persatu maka didapati bahwa setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sistem pemerintahan tidak berdiri sendiri. Ia tidak terlepas dari faktor-faktor lain seperti kondisi geopolitik Negara, bentuk Negara dan sumber-sumber kekuasaan yang membentuk sebuah Negara itu sendiri. Faktor-faktor yang berkorelasi dan saling mempengaruhi ini bersifat dinamis dan tidak selalu sama dari masa ke masa. Sebagai contoh, suatu Negara dengan luas wilayah besar dan semakin besar biasanya memilih untuk memberikan hak otonomi kepada daerah-daerahnya untuk mengatur masyarakatnya agar menjamin stabilitas politik dan pemerintahan serta mencegah timbulnya perpecahan. Hak otonomi membolehkan daerah memiliki wewenang konstitusi yang lebih besar bila di bandingkan dengan wewenang daerah pada Negara yang berbentuk kesatuan. Begitupula semakin tingginya tingkat keragaman agama, ideologi politik, suku, ras dan budaya yang dimiliki suatu Negara akan mempengaruhi pemilihan bentuk Negara dan sistem pemerintahannya. Oleh karena itu, hakikatnya−memang tidak ada satu sistem pemerintahan yang sempurna seratus persen. Sebaik apapun sistem di susun dalam rumusan konsep, keberhasilannya akan ditentukan melalui tahap implementasi, penyesuaian dan perbaikan hingga sampai pada tahap dimana sistem itu telah menemukan bentuk idealnya dan dapat menopang dinamika suatu masyarakat dan Negara. Keberhasilan dalam rangka menyusun “format Negara” yang ideal dapat dilihat dengan ukuran-ukuran yang universal seperti adanya akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas pemerintahan sehingga Negara mampu mencapai tujuan-tujuannya seperti menegakkan keadilan, membawa kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan kepada seluruh warga Negara, meningkatkan ketakwaan dan kualitas hidup masyarakat serta mampu menjalankan visi Negara kedepan dengan baik.

Pemerintahan adalah sebuah ‘administrasi’ dalam rangka menjalankan mandat dari pemilik kekuasaan di suatu wilayah hukum tertentu. Pemilik kekuasaan dapat bersumber dari rakyat maupun sumber lain seperti Raja, bangsawan, tuan tanah maupun pengusaha yang dikenal dengan istilah Ologarki. Pemerintahan dijalankan untuk mengurus (tending) atau mengatur (managing) urusan sekumpulan individu (masyarakat). Sukses tidaknya suatu pemerintahan terletak pada bagaimana administrasi pemerintahan dijalankan, metode yang di adopsi dalam menjalankan kekuasaan, kemampuan dalam mengelola semua sumber daya yang tersedia dan bagaimana kepiawaian setiap jajaran pemerintahan mengelaborasi segenap potensinya demi meraih tujuan atau objektif-objektif yang diamanatkan kepadanya. Seni meraih simpati dan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin administrasi pemerintahan inilah yang disebut politik. Mereka yang layak diangkat sebagai pemimpin administrasi pemerintahan kemudian menjalankan roda pemerintahan beserta menteri dan pembantu-pembantunya setelah sebelumnya mengalami proses seleksi (pemilihan). Dalam masyarakat yang sehat secara sosio-politik, dimana suara individu dan kelompok-kelompok kemasyarakatan mendapat tempat yang selayaknya dalam aspek pengambilan keputusan, masyarakat berkontribusi secara aktif dalam mendukung tercapainya cita-cita Negara dengan turut mengawal jalannya administrasi pemerintahan agar pemerintah benar-benar menjalankan kewajibannya dan tidak keluar jalur berdasarkan konsensus (konstitusi) yang telah di sepakati bersama. Masyarakat kemudian juga berperan dalam menganalisis setiap kelemahan dan mengobservasi apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan suatu sistem pemerintahan. Dengan demikian, selalu ada continual improvement (perbaikan yang berkelanjutan) dalam konteks pelayanan Negara terhadap urusan masyarakat.

governmentAdapun Despotisme adalah−bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut (mutlak tanpa batas). Despotisme dapat berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme; atau diktatorisme. Penguasa despotik menjalankan kekuasaannya tanpa dibatasi oleh Undang-Undang apapun maupun kekuasaan sekunder atau penyeimbang. Ciri yang menonjol dari Negara despotik antara lain: sentralisasi kekuasaan, intoleransi politik, intoleransi beragama, senantiasa mengejar kejayaan dalam bidang militer dan penaklukan, serta diliputi oleh korupsi, penggelapan dan mismanagement. Negara despotik adalah lawan dari Negara hukum, dan kekuasaan bukan saja dimonopoli invidu maupun sekumpulan elit saja, tapi administrasi pemerintahan−sebagaimana dibahas di awal−dijalankan dengan sesuka hati si penguasa saja.

Dalam The Spirit of Laws, Montesquieu menyebutkan nature (karakter natural) Negara despotik adalah Negara dengan penguasa tunggal yang memerintah atas dasar keinginan dan suasana hatinya sendiri. Rakyat dituntut untuk memberikan ketaatan total terhadap pemegang kekuasaan dan pemerintahan, tidak ada kompromi, modifikasi, akomodasi, negosiasi atau alternatif jika penguasa telah menetapkan sesuatu. Pemerintahan dijalankan untuk melayani penguasa, bukan melayani masyarakat. Pemerintah tidak terikat dengan konsensus hukum apapun dan tidak bertanggung jawab dengan siapapun. Pemerintahan dijalankan dengan menciptakan rasa takut terhadap penguasa. Tidak ada kebebasan politik. Kalaupun aktivitas politik diberikan ruang, maka tujuannya sekedar untuk melindungi dan mengekalkan kepentingan penguasa, bukan dalam rangka memberikan jalan bagi aspirasi dan partisipasi politik masyarakat.

Montesquieu menjelaskan, gambaran Negara despotik adalah seperti berikut: “Jika seorang raja menginginkan buah-buahan, maka abdinya akan memotong pohonnya dan lalu mengumpulkan buahnya”. Maksudnya adalah, Negara despotik dijalankan dengan semaunya, sesuai dengan suasana hati dan selera si penguasa, serta umumnya keputusan diambil secara irasional. Negara itu tambahnya, menghancurkan aspek-aspek penting yang menopang keberadaannya. Ia adalah Negara yang hampa akan unsur-unsur moderat (yang tidak berlebih-lebihan); ia Negara dimana tidak ada penyeimbang kekuasaan; dalam terminologi institusional, kekuasaan tidak di pisahkan antara eksekutif, legislatif dan judikatif. Jadi “moderat” yang ia maksudkan bukan hanya soal pemisahan Agama dari Negara (Sekularisme), tetapi soal bagaimana kekuasaan agar tidak dimonopoli oleh individu tertentu saja. Continue reading


Indonesia Menuju Kebangkitan Hakiki

Keberhasilan suatu negara biasa diukur dari sejauh mana tingkat keberhasilannya dalam mengatur kehidupan rakyatnya dalam berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut antara lain Politik, Ekonomi, Hukum dan Peradilan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial-Budaya dan Pertahanan-Keamanan.

Keberhasilan politik, misalnya diukur dari tingkat partisipasi publik dalam wilayah politik, adanya jaminan mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat. Keberhasilan ekonomi misalnya diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan rendahnya tingkat pengangguran. Atau dengan adanya jaminan dan kebebasan dalam aktifitas perekonomian bagi setiap warga negara. Keberhasilan Hukum dan Peradilan misalnya diukur dari tingginya komitmen negara dalam rangka menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu, mudahnya mendapatkan keadilan dan terselesaikannya semua proses hukum. Keberhasilan dibidang Pendidikan dapat diukur melalui misalnya dengan rendahnya angka buta huruf, rasio guru dan murid, mudahnya mendapatkan akses pendidikan dan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas.

Keberhasilan suatu negara di bidang Kesehatan dapat diukur misalnya dari mudahnya mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan, rendahnya angka kematian ibu dan bayi, dan kualitas pelayanan kesehatan yang memadai. Keberhasilan di bidang Sosial-Budaya bisa diukur misalnya melalui tingginya budi pekerti dan akhlak masyarakat dalam hal kejujuran, amanah, taat hukum dll., rendahnya angka perceraian, aborsi, ketimpangan sosial dan terhindar dari budaya hedonisme (serba bebas) tanpa batasan yang jelas. Keberhasilan di bidang Pertahanan-Keamanan misalnya dapat diukur melalui rendahnya angka kriminalitas, terjaminnya keaman masyarakat, rasio polisi dan jumlah penduduk, kemampuan pertahanan militer yang mumpuni, penguasaan teknologi militer terkini dan independen dari pengaruh negara lain.

Sebagai salah satu kiblat politik dan ekonomi dunia, Amerika Serikat (AS) senantiasa dikaitkan dengan kebangkitan suatu Bangsa. AS sering di elu-elukan para pemujanya ketika berbicara dan mengambil contoh mengenai bagaimana idealnya menjalankan roda pemerintahan sebuah Negara. Namun saat ini AS menjadi perhatian banyak pihak bukan karena kedigdayaanya, namun karena masalah ekonomi yang dihadapinya yang sampai-sampai membuat negara adikuasa ini mabuk dan terhuyung-huyung. Saat ini perekonomian AS memang sedang mengalami masalah yang cukup serius. Bahkan, banyak analis yang berpendapat bahwa masalah ini dapat mengakibatkan krisis, yang kalaupun krisis tersebut pulih, ekonomi AS tidak akan sedigdaya sebelumnya.

Prinsip ekonomi AS dibangun atas dasar prinsip Kapitalisme, yakni produksi dan sistem finansial/keuangan. Dari sisi produksi, para ekonom melihat saat ini, praktis tidak ada gairah yang signifikan dalam peningkatan produktifitas di Amerika. Basis industri dan manufaktur/pabrikasi, sebagian besar sudah berpindah ke negara lain melalui sistem outsourcing (penyerahan pekerjaan pada pihak ketiga), terutama ke negara-negara berupah buruh murah atau berbasis biaya produksi murah, seperti China dan India. Di berbagai bidang industri, AS bukan satu-satunya pemain yang dominan, AS kini disalip oleh negara maju lain, seperti Jepang, dan kemudian diprediksi negara-negara industri baru, seperti Korea, Taiwan, bahkan China dan India. Nilai impor AS rata-rata tiga kali lipat ekspor-nya. Umumnya produk-produk yang diimpor adalah produk murah dari China. Akibat stagnanasi produksi ini, struktur perekonomian semakin bergantung pada sektor jasa yang menyumbang 84 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Dari sisi sistem keuangan, kinerja keuangan AS juga tidak baik. Bank Sentral (Fed) yang selama ini bertugas menyelamatkan resesi demi resesi keuangan di Amerika melalui “jurus” pemberian pinjaman kredit murah kepada masyarakat yang diambil dari penjualan obligasi dan surat-surat utang lainnya baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun swasta kini tidak lagi ampuh. Idealnya, dengan kredit murah tersebut, masyarakat yang pendapatannya tidak naik, tetap bisa meminjam dana dalam jumlah besar ke bank dengan bunga relatif rendah untuk membeli rumah atau mengambil kredit beragunan rumah (mortgage) untuk membayar tagihan kartu kredit, membayar tagihan, renovasi, membiayai uang kuliah bagi anak-anaknya, membeli mobil baru, dan sebagainya. Akibatnya, perekonomian pun bergerak, keuntungan perusahaan dan harga-harga aset melonjak. Namun kenyataannya, saat ini jurus tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah kredit macet yang sedemikian besar. Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa bila digabung dengan kredit kategori lain dan sekuritas di AS yang terkait dengan real estat komersial, pasar kredit konsumen dan korporasi, maka potensi kerugian secara keseluruhan akibat krisis kredit perumahan di AS sekitar US$ 945 miliar. Keuangan AS juga di bebani dengan semakin besarnya defisit anggaran Negara Federal dan utang Nasional yang membengkak. Bahkan, hampir separuh dari total utang pemerintah AS yang mendekati 9 trilliun dollar AS adalah utang luar negeri. Demikian juga nasib mata uang AS, yakni Dollar AS, tak luput dari hantaman krisis. Dolar AS semakin mengalami depresiasi terhadap mata uang kuat lainnya, terutama Euro, yang membuat mata uang Dollar semakin kehilangan pamornya di dunia internasional. Beberapa negara kini telah mengalihkan cadangan devisanya dari Dollar AS ke mata uang kuat lainnya seperti Euro. Beberapa negara seperti Malaysia dan Iran telah menyepakati penggunaan dinar (mata uang emas) dalam perdagangan luar negerinya.

Kondisi Ekonomi AS yang terpuruk saat ini menyisakan masalah sosial yang alot. Angka pengangguran tertinggi sepanjang sejarah. 50 juta warga AS tidak memiliki asuransi kesehatan dan 250 juta lainnya yang memiliki asuransi kesehatan tidak mendapatkan kemudahan klaim yang dijanjikan. Dengan prinsip kapitalis “tidak ada makan siang yang gratis”, bisa di bayangkan nasib 50 juta orang yang tidak memiliki asuransi. Kesenjangan pendapatan semakin melebar, angka kehilangan pekerjaan dan kebangkrutan individu yang mencapai rekor akibat mahalnya biaya kesehatan, pendidikan dan berpindahnya lapangan kerja sektor manufaktur/pabrikasi dan berupah tinggi ke negara lain. Angka kemiskinan meningkat dan kualitas pelayanan sosial memburuk. AS adalah satu-satunya Negara di Dunia yang belum meratifikasi Protokol Kyoto. Bukti minimnya komitmen negara itu terhadap isu-isu lingkungan hidup dan masalah pemanasan global.

Untuk keluar dari krisis ini, AS akan semakin menancapkan kuku-kuku tajamnya ke negara-negara jajahannya, untuk dapat menghisap lebih banyak lagi sumber-sumber komoditas ekonomi. Dan tidak menutup kemungkinan juga, dengan dalih memerangi rezim yang otoriter yang melindungi teroris atau mengembangkan senjata pemusnah masal, pemerintah AS akan mengambil jalan pintas untuk keluar dari krisis ekonominya dengan melakukan invasi terhadap negara lain. Perang Afganistan dan Irak misalnya, terbukti lebih bermotif ekonomi dan penguasaan sumber daya alam daripada sekedar memerangi “teroris”.

Melihat kenyataan diatas, Indonesia saat ini dihadapkan pada dua pilihan, merevolusi sistem politik dan ekonomi atau ikut tenggelam dalam keterpurukan, bahkan terus menjadi sapi perahan AS dan negara-negara kapitalis lainnya. Pemerintah dan rakyat Indonesia, menurut Haris Rusli Moti, Sekjen Badan Pekerja Dewan Ketahanan Ekonomi Bangsa (Wantambang) boleh memilih, yaitu runtuh dan tenggelam bersama keruntuhan imperialisme Amerika atau bangkit dan keluar dari krisis dengan membangun kedaulatan ekonomi dan politik yang mandiri. (4/4/2008).

Sistem ekonomi AS yang dibangun atas dasar ideologi sekulerisme-kapitalis itu terbukti makin tidak mampu membawa keadilan dan rahmat kepada seluruh manusia. Bahkan hanya akan menenggelamkan kita dalam keterpurukan. Membangun kedaulatan ekonomi dan kemandirian politik adalah solusinya. Kedaulatan ekonomi dan kemandirian politik hanya akan tercapai dengan menghentikan semua praktek-praktek sistem ekonomi kapitalis di negeri ini. Fokus pada pengembangan ketahanan pangan, industri dalam negeri dan melepaskan segala ketergantungan kepada AS. Kesejahteraan masyarakat kemudian bisa di wujudkan dengan menerapkan sistem ekonomi syariah, yang berbasis pada pengembangan ekonomi sektor riil, distribusi kekayaan (wealth) yang merata dan jaminan kesehatan serta pendidikan yang gratis, dengan mengembalikan fungsi pendanaannya kepada Negara.

Namun patut disadari bahwa persoalan kebangkitan ini bukan hanya sekedar penyelesaian masalah ekonomi. Lebih dari itu, persoalan kebangkitan sangat erat kaitannya dengan masalah ideologi. Yakni bagaimana kita memaknai hakikat kehidupan ini, dari mana kita berasal, untuk apa kita ada dan diciptakan, serta kemana kita menuju setelah kehidupan di dunia ini berakhir.

Sebagai hamba Allah, sudah barang tentu tujuan hidup kita adalah untuk mengabdi kepada-Nya. Pengabdian tersebut di tempuh melalui penerapan seluruh aturan-Nya baik dalam kehidupan peribadatan ritual, maupun mu’ammalah yang menyangkut pengaturan interaksi masyarakat. Dengan demikian kehidupan seperti ini akan sejalan dengan tujuan keberadaan manusia di dunia, memperoleh ridho-Nya dan mereguk segala kebahagiaan di dunia dan akhirat. Inilah kebangkitan manusia yang hakiki.

Dahulu kebangkitan AS didasari dengan kebangkitan ideologi Kapitalismenya. Dalam beberapa dasawarsa pasca perang dunia ke II, AS berhasil bangkit dan memimpin dunia. Merekapun senantiasa menyebarkan ideologinya ke seluruh penjuru dunia melalui liberalisme ekonomi, demokrasi dan HAM. Namun kini, semua orang bisa melihat akibat buruk dari ideologi ini, mulai dari ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, kehidupan sosial yang jauh dari nilai-nilai agama, kerusakan lingkungan dan masih banyak lagi. Kehidupan dengan warna kapitalsime seperti sekarang ini juga tidak mampu memberikan ketenangan lahir batin kepada masyarakat, apalagi menjamin keselamatan dunia akhirat. Untuk itu, sudah waktunya bagi kita semua untuk menggalang perubahan. Perubahan yang di awali dengan memupuk kesadaran pemikiran. Ketika saatnya nanti kesadaran pemikiran di masyarakat sudah mengkristal, dan gelora perubahan telah membahana, maka Saatnya Khilafah Memimpin Dunia.


Machiavellisme Politik Indonesia

Machiavelli adalah seorang pemikir era abad Renaissance Eropa yang banyak menggagas dasar-dasar ilmu politik dan kekuasaan. Melalui buku-bukunya seperti The Art of War (Seni Perang), Dialogue on Language (Dialog Bahasa) dan The Prince and Discourses (Sang Penguasa dan Uraian-uraiannya), Machiavelli banyak memperkenalkan beberapa gagasan politiknya. Yang menonjol dari gagasan Machiavelli ini yakni gagasan-gagasannya merupakan perumusan baru yang memutus era masa sebelum renaissance dengan era renaissance. Seperti misalnya gagasan Thomas Aquinas yang masih mengaitkan kekuasaan dengan agama dan Tuhan, Machiavelli justru berpendapat bahwa kekuasaan hendaknya dipisahkan dari agama dan Tuhan. Tidak ada kaitan atau relevansi antara kekuasaan dengan teologi Kristen, kecuali apabila agama itu memiliki nilai guna bagi kekuasaan dan negara.

Selama bertahun-tahun gagasan politik dan kekuasaan ala Machiavelli telah menjadi sumber inspirasi yang tak pernah kering bagi banyak penguasa sejak awal gagasan-gagasannya dipopulerkan sampai saat ini. Banyak negarawan dan penguasa dunia yang secara sembunyi atau terus terang mengakui telah menjadikan buku Machiavelli itu sebagai hand book (buku pegangan). Tak terkecuali penguasan dan politisi di Indonesia, sejak Indonesia berdiri, mereka secara sengaja atau tidak, sadar atau tidak sadar telah mengadopsi dan mengimplementasikan gagasan-gagasan Machiavelli itu dalam kehidupan politiknya sehari-hari. Diantara gagasan-gagasan penting Machiavelli antara lain tentang bagaimana kekuasaan di peroleh dan bagaimana kekuasaan dipertahan, peran agama dalam kekuasaan dan kemiliteran.

Continue reading


Islam Peduli Nasib Buruh

Realitas Perburuhan dalam Islam

Islam telah menwajibkan atas kaum laki-laki untuk mencari nafkah, terutama bagi mereka yang telah menjadi kepala rumah tangga atau bagi mereka yang memiliki tanggungan nafkah atas keluarga atau orang-orang yang di tanggungnya.

Dengan demikian, melalaikan tanggungan nafkah yang dibebankan kepada pihak laki-laki atas orang-orang yang ditanggungnya merupakan perbuatan dosa, sama seperti melalaikan perbuatan wajib lainnya seperti shalat, shaum, haji, zakat, berdakwah, menuntut ilmu, amar ma’ruf nahi munkar, dan lain-lain.

Mencari nafkah, umumnya dilakukan seseorang dengan bekerja. Di dalam Islam, bekerja merupakan salah satu sebab-sebab / sarana yang syar’i untuk memiliki harta secara individual.

Allah SWT berfirman:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Karena itu BERJALANLAH KALIAN DI SEGENAP PENJURUNYA, dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. (QS. Al-Mulk [67] : 15)

Ayat ini mendorong manusia untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan pokoknya. Apabila ada orang-orang yang mengabaikan kewajiban mencari nafkah, padahal ia mampu untuk bekerja, maka negara berkewajiban memaksanya untuk menunaikan kewajibannya.

Berdasarkan ayat diatas, imam al-Ghazali mengatakan bahwa penguasa/pemerintah terbebani kewajiban dalam memberikan dan menyediakan sarana-sarana pekerjaan kepada pencari kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban negara dan merupakan tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat.

Pada suatu hari Khalifah Umar bin Khattab mendapati beberapa orang yang kerjanya hanya berdiam diri di masjid. Ketika Umar bertanya tentang bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup, mereka menjawab, “Kami ini orang yang bertawakal.”

Umar menolak jawaban itu seraya berkata, “Bukan, kalian ini tidak lain adalah orang berpangku tangan yang malas bekerja, kemudian berdoa kepada Allah, ‘ya Allah, berilah aku rezeki’. Padahal kalian tahu bahwa langit itu tidak pernah menurunkan hujan emas ataupun perak.”

Continue reading


Bahaya Liberalisasi Pendidikan Bagi Masa Depan Bangsa

Orang miskin “dilarang” sekolah tinggi-tinggi!. Ya, seperti itu mungkin gambarannya jika kita perhatikan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, terutama pendidikan tinggi. Untuk dapat menyekolahkan anak ke perguruan tinggi, orang tua harus mempersiapkan uang yang tidak sedikit. Jika ingin masuk ke perguruan tinggi “negeri” seperti UI, UGM, ITB, IPB dan UNPAD, orang tua harus menyediakan uang puluhan sampai ratusan juta rupiah. Bahkan untuk masuk fakultas kedokteran di salah satu PTN melalui “jalur khusus”, ada mahasiswa yang harus membayar Rp 250 juta bahkan Rp 1 miliar.

Kebijakan perguruan tinggi saat ini memang sudah berubah. Pemerintah melalui peraturan pemerintah (PP) No. 61/1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai Badan Hukum, pada intinya mengharuskan PTN tersebut menjalankan otonomi.

Kebijakan itu ditafsirkan PTN dengan mencari peluang masukan dari penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur khusus di luar jalur SPMB (reguler). Akibatnya, banyak PTN yang memasang tarif mahal demi terpenuhinya pendapatan mandiri bagi lembaganya.

Continue reading