Politik Luar Negeri Amerika di Indonesia

Sebuah dokumen Strategi Keamanan Nasional Amerika (National Security Strategy-NSS) yang diterbitkan bulan September 2002 menyebutkan adanya tiga prinsip penting doktrin politik Luar Negeri Bush: Pertama, mempertahankan kepemimpinan AS di dunia. Kedua, melakukan pre-empative attack terhadap ancaman potensial bagi AS. Ketiga, mempromosikan prinsip demokrasi liberal. Bagaimana upaya AS menerapkan ketiga doktrin politik Luar Negeri tersebut di Indonesia?. Tulisan berikut akan membahasnya.

Indonesia merupakan negara yang strategis, kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, emas, perak, batu bara dan sebagainya. Posisi geografis Indonesia juga tak kalah penting. Indonesia memiliki jalur-jalur perairan penting, laut dan selatnya menghubungkan jalur perdagangan Asia-Afrika-Eropa dan Asia-Australia. Populasi penduduk Indonesia yang besar, menjadi magnet bagi pemasaran produk-produk konsumtif negara-negara industri. Semua hal diatas tentunya sangat menggiurkan bagi negara yang memiliki watak kapitalis penjajah untuk sebisa mungkin dikuasai dan dieksploitasi.

Indonesia benar-benar telah menjadi koloni Belanda dan Jepang sampai akhir Perang Dunia I. Namun hingga berakhirnya Perang Dunia II, pengaruh kedua negara itu atas Indonesia telah berkurang dan cenderung tergantikan posisinya. Dekolonialisasi pasca perang tidak hanya menyebabkan merosotnya pengaruh Belanda dan Jepang, tetapi juga berpengaruh pada negara-negara Eropa lainnya yang memiliki jajahan seperti Prancis. Namun, tidak bagi AS dan Inggris. Sebab, AS tidak terlibat dalam direct imperialism (penjajahan langsung), sebagaimana yang dilakukan negara-negara Eropa. AS justru memetik keuntungan dengan sentimen anti-penjajah. Inggris sendiri, meski secara langsung kehadirannya di bekas koloninya tidak terlihat secara kasat mata, melalui commonwealth dan penguasa boneka yang ditempatkan di bekas koloninya, kedudukannya tetap eksis.

Indonesia sendiri bukanlah bekas jajahan Inggris, karena itu sangat terbuka ruang bagi negara seperti AS untuk menguasai Indonesia dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya atas pengaruh AS di Indonesia tersebut. Keuntungan yang coba diraih tak lain adalah keuntungan ekonomi dan politik, harta dan kekuasaan, dominasi dan pengaruh jangka panjang.

Sama seperti negara-negara Eropa, AS adalah negara penganut ideologi kapitalisme. Pemikiran dasar kapitalisme berpangkal pada ide pemisahan antara agama dari kehidupan (sekulerisme). Di dalam ide sekulerisme, terdapat berbagai ajaran kebebasan. Salah satunya tertuang dalam doktrin kebebasan kepemilikan. Ide inilah yang kemudian dominan dan berkembang menjadi sebuah sistem ekonomi yang dikenal dengan istilah kapitalisme atau neo-liberalisme. Politik Luar Negeri AS juga dibangun berdasarkan ideologi kapitalisme ini. Metodenya adalah dengan melakukan penjajahan (imperialisme), baik secara langsung ataupun tidak. Imperialisme bisa tampil dengan wajah dominasi militer, dominasi politik, dominasi budaya dan dominasi ekonomi. Sehingga, dapat dipahami bahwa kebijakan imperialis-kapitalis AS tidak hanya terbatas pada sosok Bush. Siapapun pemimpinnya, imperialisme AS akan tetap berlangsung. Hanya pendekatan imperialismenya saja yang berbeda.

Dengan memperhatikan Strategi Keamanan Nasional AS yang saya sebutkan diawal tulisan ini, tampak jelas bagaimana rancangan dan strategi politik AS untuk mengamankan berbagai kepentingannya di luar negeri, tak terkecuali di Indonesia. Ratusan perusahaan AS tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Umumnya memang bergerak di sektor migas dan pertambangan atau yang berhubungan dengan keduanya. Namun tak sedikit juga aset-aset perusahaan atau individual AS yang diinvestasikan di sektor mikro ekonomi seperti saham. Dalam prinsip kapitalisme, rugi bukanlah pilihan. Karenya AS berupaya sekuat tenaga mempertahankan apa yang telah mereka nikmati selama ini, sekalipun mereka harus menggunakan cara-cara kotor. Fitnah, mengadu domba, konspirasi, spionase, pembunuhan tokoh politik sampai invasi militer. Cara-cara tersebut adalah biasa bagi AS. (John Perkins, 2004: Confessions of an Economic Hit Man).

Dalam kasus Indonesia, AS sebenarnya sudah melakukan berbagai strategi politik dalam mewujudkan 3 hal diatas. Untuk mempertahankan kepemimpinan ideologis-politis-ekonomi AS di Indonesia, AS melakukan strategi antara lain: Pertama, mendukung rezim-rezim yang sejalan dengan pemikiran dan kepentingan AS, contohnya ketika pada pemilu presiden dua tahun lalu, AS menolak mentah-mentah jika Amien Rais menjadi presiden RI dan memberikan dukungan kepada calon lainnya. Kedua, mengucurkan duit ke berbagai organisasi dan LSM di Indonesia untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang satu visi dengan AS. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah menguatnya pengaruh kelompok Islam ideologis.

AS contohnya, melalui The Asia Foundation mengucurkan Rp. 1,4 milyar setiap tahunnya untuk membiayai aktivitas Jaringan Islam Liberal (JIL). Sedang The Asia Foundation sendiri telah menjalin kerja sama yang erat dengan CIA, badan intellejen AS. Ketiga, AS berupaya memperlemah militer Indonesia dengan mengembargo persenjataan militer TNI dan menyeret beberapa Jendral ke mahkamah Internasional dengan tuduhan pelanggaran HAM. Namun belakangan strategi ini kemudian di rubah. “Pembatasan kerja sama militer dengan negara seperti Indonesia dan Pakistan lebih banyak merugikan kepentingan AS”, kata mantan Mentri Pertahanan AS Paul Wolfowitz kala itu. Dan melalui International Military Education and Training/IMET, AS kembali mengucurkan “bantuannya” kepada militer Indonesia. IMET akan memaparkan nilai-nilai AS, profesionalisme, serta membangun ‘kesepahaman’ jangka panjang dan dukungan bagi kebijakan AS.

IMET juga dipakai untuk menanamkan pandangan hidup AS, prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi, masyarakat sipil, supremasi sipil, dan HAM kepada para perwira militer maupun sipil peserta program. Melihat program IMET di atas, nyata sekali bahwa IMET dan kerjasama militer AS dan Indonesia lebih ditujukan untuk mengamankan berbagai kepentingan AS, bukan demi mengamankan berbagai kepentingan Indonesia. Lebih dari itu, kerjasama militer AS-Indonesia ini hanya semakin menciptakan ketergantungan militer Indonesia kepada AS.

Keempat, berusaha mendirikan pangkalan militer di Indonesia atau setidaknya di negara tetangga Indonesia seperti Singapura atau Malaysia dengan alasan yang dibuat-buat, seperti pengamanan selat Malaka. Kelima, menciptakan ketergantungan ekonomi Indonesia yang antara lain dengan cara memberikan pinjaman utang luar negeri. Keenam, menciptakan potensi konflik di Indonesia. AS secara langsung maupun lewat Pemerintah Singapura menuduh Indonesia sebagai negara sarang teroris. Keterlibatan Australia dalam beberapa kasus seperti kasus Ambon, Timor-Timur dan Papua juga menguatkan indikasi ini. Ingat, Australia dan Singapura adalah sekutu AS dan tindakan mereka pasti berkaitan dengan strategi politik AS. Mengapa mereka suka Indonesia banyak konflik?. Konflik-konflik di Indonesia dimanfaatkan oleh AS untuk selalu melakukan intervensi di Indonesia.

Untuk melakukan pre-empative attack, AS melakukan strategi antara lain: Pertama, mendesak diberlakukannya undang-undang anti terorisme di Indonesia. Undang-undang anti terorisme inilah yang kemudian digunakan untuk menangkap dan menghukum seseorang yang dinilai memiliki potensi untuk mengancam kepentingan-kepentingan AS di Indonesia. Kedua, dengan alasan penigkatan profesionalisme, AS melakukan kerja sama dengan Polri dalam International Criminal Investigative Training Assistance Program’s (ICITAP). Selain itu AS juga mengucurkan duit untuk membentuk Detasemen Anti Teror 88, melatih unsur sipil dari Kementrian Pertahanan RI, memberikan beasiswa antiteror pejabat militer dan program pengamanan perbatasan. Total dana yang dikucurkan AS untuk program-program tersebut yakni sebesar 50 juta dolar. (Colin Powell, 2004). Dengan kerja sama ini, AS bertujuan agar polisi Indonesia memiliki pemikiran yang sama dengan mereka dalam hal terorisme, memiliki kemampuan memberangus setiap gerakan yang tidak cocok dengan prinsip ideologi kapitalisme. Selain itu manfaat kerja sama ini dalam jangka panjang bagi AS adalah didapatnya informasi intelejen secara gratis dan dapat diredamnya berbagai ancaman ideologis yang nyata bagi AS dan rezim-rezim bonekanya.

Terakhir, mempromosikan demokrasi liberal. Tetapi, apa untungnya buat AS? bukankah demokrasi hanya akan menguntungkan bagi Indonesia saja?. Benarkah demikian?. Mari kita lihat. Dengan menganut sistem demokrasi, justru AS-lah yang paling banyak diuntungkan. Dengan langgengnya demokrasi, maka langgeng pula-lah kepentingan-kepentingan AS di Indonesia. Karena setiap arus perubahan politik dapat diredam dengan mekanisme demokrasi. Perubahan mendasar di Indonesia tidak akan terjadi melalui mekanisme demokrasi, sebab sesuai prinsip demokrasi bahwa tidak ada satu pun aturan yang berasal dari salah satu komponen bangsa yang boleh mendominasi komponen bangsa lainnya. Dengan begitu AS dapat membendung ‘arus Islam politik’ untuk melakukan perubahan. Setiap aspirasi ummat untuk perubahan akan selalu mandeg ketika dihadapkan pada prinsip demokrasi. AS tahu, jika politisi Islam diberi kesempatan memegang kekuasaan, maka ia akan melakukan perubahan sistem politik ala Barat dan ekonomi liberal menjadi sistem politik dan ekonomi yang berdasarkan pada syariat Islam. Dominasi AS terhadap Indonesia akan lenyap. Perusahaan-perusahaan AS di Indonesia yang menguasai aset-aset strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak akan di “nasionalisasikan” demi kepentingan rakyat banyak.

Namun demikian AS juga tidak secara penuh membendung tuntutan-tuntutan arus Islam. AS tahu jika aspirasi dan tuntutan dari ummat Islam di sumbat, maka hanya akan menciptakan ledakan sosial politik yang lebih besar dimasa depan. Karena itu AS sengaja membuka keran-keran politik dalam demokrasi agar dapat menghibur hati ummat Islam yang menuntut adanya perubahan. Ini juga bermanfaat untuk mengontrol aktifitas perjuangan politik ummat pada rel yang sudah disediakan AS yakni mekanisme demokrasi. Contohnya dengan membolehkan berdirinya partai-partai politik Islam dan direstuinya penerapan beberapa perda bernuansa syariah di berbagai wilayah di Indonesia. Tujuannya bukan mulia, tapi semata-mata demi mengamankan kepentingan AS. Dengan itu, maka AS berhasil meredam emosi ummat dan mencegah terjadinya perubahan revolusioner di Indonesia.

Keuntungan lain dari langgengnya demokrasi di Indonesia ini adalah terciptanya kontrol atas perkembangan pendidikan, moral, hukum dan sosial masyarakat Indonesia. Lho, bagaimana bisa? Ya, ingatlah bahwa demokrasi mengagungkan prinsip kebebasan berprilaku, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama. Tidak adanya entitas politik apapun yang bisa membatasi kebebasan-kebebasan tersebut. Hal ini mengakibatkan batasan kebebasan menjadi bias bahkan hilang sama sekali. Standar sesuatu disebut salah atau benar menjadi relatif sesuai dengan selera masing-masing orang. Setiap orang bebas mau melakukan apapun asalkan tidak menggangu kepentingan orang lain. Agama hanya sebatas nasihat dan normatif. Generasi muda berhasil dilalaikan dengan gemerlapnya alam kebebasan. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk memenuhi kebutuhan nafsunya dan memperkaya diri. Jika sudah begitu, AS-lah yang kembali diuntungkan. Hanya sedikit orang yang akan berfikir tentang nasib ummat ini. Dan lebih sedikit lagi orang yang berfikir untuk perubahan ke arah penerapan syariat-Nya. Dalam kondisi seperti ini, ummat Islam akan mengalami dis-orientasi hidup, kegelapan jiwa dan terus dieksploitasi oleh AS yang siap menghalalkan segala cara demi kekuasaan dan materi.

Sedangkan mengenai agenda kunjungan Bush tanggal 20/11/2006 ini yang mengagendakan pembicaraan mengenai kesehatan dan pendidikan sebenarnya lebih pada upaya mengamankan kepentingan AS. Pembahasan mengenai kesehatan adalah tentang kekhawatiran AS terhadap perkembangan penyakit flu burung di Indonesia. AS khawatir kalau flu burung sampai mewabah ke AS. Sebab persiapan anggaran kesehatan publik sangat terbatas karena terkuras ke anggaran perang. AS khawatir epidemic influenza tahun 1918 yang menewaskan lebih dari setengah juta orang Amerika terulang kembali. Sedang pembahasan mengenai pendidikan adalah follow up atas permintaan AS beberapa waktu yang lalu tentang perubahan kurikulum pendidikan agama di Indonesia. Melihat berbagai fakta diatas, jelaslah bahwa setiap tindak tanduk AS di Indonesia hanyalah ditujukan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan jangka pendek dan jangka panjang AS, bukan kepentingan Indonesia


8 responses to “Politik Luar Negeri Amerika di Indonesia

  • gie

    klo masalah ini aku udah geleng2 kepala ngeliatnya, pejabat indonesia sebagian besar didisi oleh para pengkhianat yang akhirnya merugikan bangsa yang kaya ini, semoga di saat ini para pengkhianat tersebut telah berusaha untuk sadar karena telah malu dan sedih akibat ulahnya yang telah memenjarakan indonesia di mata internasional, Amin..

  • wandy

    Jadi bagaimana kalau sudah begini mas? apa sampean rela diam-diam saja? atau mau sama-sama berjuang demi perubahan menuju penerapan syariat islam?…

  • Arnold Lukito

    “Keempat, berusaha mendirikan pangkalan militer di Indonesia”

    Umumnya majoritas pengamat politik dan militer di Indonesia masih berpendapat seperti itu, akan tetapi US telah berubah.sejak awal 2000.

    Pada tahun 2000 an setelah keluar dari Philipine Bases, dibawah USMC Commandant General Jones, diciptakan strategy baru yaitu: Mobile Pangkalan Militer Base dilaut, yang mereka berikan definisi: Floating Military Mobile Bases di International water, seperti Lily Pads, dengan keuntungan:

    1. Military Quick Reaction Forces sehingga dapat bergerak cepat dalam beberapa jam saja sudah dapat mencapai target (Contohnya ketika mereka mencapai lokasi Tsunami)
    2. Biaya housing dan basing jauh lebih murah, tidak perlu dan juga tidak akan ada politikal back-lash dari pemerintah lokal
    3. Mengurangi ancaman lokal terorism bila berada di International water.
    4. Boleh dikatakan tidak memerlukan Permanent US Military Land Basing di Indonesia.

  • oktaviansyah

    Indonesia harus kuat pemahaman sejarahnya. semangat juang kita muluai runtuh… gimana nih…

  • Anahemoesa

    gw rasa, segala sistem hukum dan pemerintahan yang ada di indonesia adalah duplikat dari amerika. indonesia nggaak punya sistem sendiri. apalagi sitem demokrasi yang udah amburadul abizz.. apalagi sekaran lagi maraknya pesta demokrasi. benar-benar memuakkan. gw rasa dengan sistem syariat islam indonesia akan menjadi negara yang sangat sejahtera. bukan begitu???

    • wandy

      Memang sudah saatnya duplikasi Indonesia thd sistem barat di hentikan. Semua sistem yang lahir dari ideologi sekuler terbukti bobrok. Kalau benar-benar ingin perubahan, Syariah dan Khilafah-lah jawabannya.

  • Ridha

    setuju, memang tidak ada habibsnya klau membicarakan politik LN AS. kalau hanya sedkedar membahas solusi yang sebetulnya bukan solusi…. selalu kembali pada sistem yang diemban oleh AS juga…
    hanya khilafah yang dapat menghancurkan arogansi AS dan negara-negara sekuler lainnya

  • sintia

    menurut ak nea ckup bagueeesss….
    good luck eeea….!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: